Isnin, 31 Oktober 2011

KOMPAS.com - Internasional

KOMPAS.com - Internasional


Separuh Keluarga Kaya China Mau Pindah Negara

Posted: 01 Nov 2011 03:11 AM PDT

Separuh Keluarga Kaya China Mau Pindah Negara

| Egidius Patnistik | Selasa, 1 November 2011 | 10:11 WIB

Daily Mail

Sebanyak 46 persen dari 980 jutawan China yang disurvei tengah mempertimbangkan untuk meninggalkan negara itu.

HAMPIR setengah dari keluarga China yang punya kekayaan lebih dari 10 juta yuan (setara Rp 14 miliar)memikirkan untuk beremigrasi, terutama demi mencari peluang yang lebih baik buat pendidikan anak-anak mereka, demikian hasil sebuah survei terbaru.

Menurut survei yang dirilis Hurun Report, yang juga mempublikasikan daftar tahunan tentang orang-orang terkaya China, 46 persen dari 980 jutawan yang disurvei tengah mempertimbangkan untuk meninggalkan China. Sebanyak 14 persen dari mereka telah beremigrasi atau mengajukan aplikasi untuk emigrasi, dan 60 persen ingin meninggalkan China demi mencari pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak mereka, demikian hasil survei itu, yang dilakukan di 18 kota di China sejak Mei sampai September tahun ini, seperti dikutip Daily Mail, Selasa (1/11/2011).

Para pemimpin China telah menancapkan legitimasi kekuasaan satu partai dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang cepat dan standar hidup yang lebih tinggi agar menyebar luas di kalangan penduduk. Namun Partai Komunis tidak berhasil dalam menangani masalah yang telah lama melanda bangsa itu, termasuk sistem pendidikannya yang kaku, lingkungan sosial yang memburuk, biaya hidup tinggi dan masalah keamanan makanan. Serangkaian hal itu telah menyebabkan orang-orang kaya mempertimbangkan untuk meninggalkan negara tersebut.   "Untuk membeli sebuah rumah di Beijing, harganya sekarang sudah sama dengan yang di luar negeri, tetapi Anda tidak menikmati manfaat lainnya (seperti yang di luar negeri)," kata seorang perempuan bermarga Luo, yang telah beremigrasi ke Inggris, seperti dikutip majalah populer Lifeweek dalam edisi terbarunya.  "Untuk tinggal di luar negeri, biaya tidak lebih tinggi, tetapi Anda pasti lebih menikmatinya."

Sepertiga dari orang yang disurvei telah terlibat dalam "investasi imigrasi," yang memungkinkan seseorang untuk berpindah setelah ia di awal setuju untuk menginvestasikan sejumlah tertentu uang di negara tujuan. Laporan itu tidak menyebut negara tujuan paling populer bagi emigran China kaya meskipun kantor berita milik negara, Xinhua, mengatakan pada Oktober bahwa Kanada dan Australia merupakan dua negara tujuan yang paling disukai.

Para responden survei itu rata-rata berusia 42 tahun dan punya nilai kekayaan lebih dari 60 juta yuan (Rp 83,6 miliar). Laporan itu disambut dengan kecemburuan di media online, dengan banyak orang yang mencemooh pemerintah China. Sebagian besar pengguna internet di situs microblogging China yang mirip Twitter, yaitu Sina Weibo, mengatakan, mereka akan melakukan hal yang sama, jika mereka kaya. "Jika Anda dapat melarikan diri, segeralah melarikan diri," kata seorang microblogger yang menggunakan nama "Jiang Langzi".

Full content generated by Get Full RSS.

AS Hentikan Bantuan ke UNESCO

Posted: 01 Nov 2011 02:53 AM PDT

PARIS, KOMPAS.com - Palestina memenangi dukungan internasional terbesarnya dengan diterimanya negara itu sebagai anggota UNESCO. Namun bagi UNESCO, langkah itu membuatnya kehilangan seperlima dari pendanaannya.

Pemerintah Amerika Serikat langsung menanggapi hasil pemungutan suara di UNESCO yang memenangkan Palestina itu dengan menyatakan tidak akan memberikan kontribusinya pada organisasi PBB itu yang besarnya mencapai 60 juta dollar AS untuk tahun ini. Juga menghentikan pendanaan untuk tahun-tahun mendatang.

UNESCO sangat bergantung pada dana dari AS yang besarnya mencapai 22 persen dari anggaran UNESCO. Namun di masa lalu, organisasi ini berhasil mengatasi kesulitan yang sama, ketika AS di bawah Presiden Ronald Reagan menghentikan bantuan. AS berkontribusi lagi setelah era Presiden George W Bush.

Juru bicara Gedung Putih Jay Carne menyebut keputusan UNESCO sebagai "prematur" dan "mengacaukan upaya masyarakat internasional mencapai rencana perdamaian Timur Tengah yang menyeluruh".

Carney menyebutnya pengalihan dari tujuan memulai kembali negosiasi langsung antara Israel dan Palestina.

Pemungutan suara untuk menentukan keanggotaan Otoritas Nasional Palestina di UNESCO itu berlangsung Senin (31/10/2011). Palestina menjadi anggota penuh organisasi itu dengan perolehan suara 107 setuju, 14 menolak, dan 52 anggota abstain.

Hanya diperlukan 81 suara setuju, atau dua pertiga 173 anggota delegasi yang hadir. Total jumlah anggota UNESCO adalah 195 negara.

Dalam pemungutan suara itu, delegasi Prancis memberi kata "setuju", yang langsung disambut sorak-sorai. Penolakan diberikan oleh AS, Israel, Swedia, Belanda, dan Jerman. Sementara sejumlah sekutu AS seperti Jepang, Inggris, dan Selandia Baru menyatakan abstain.

UNESCO merupakan bagian dari lembaga dunia itu, namun memiliki prosedur keanggotaan berbeda dan bisa mengambil keputusan sendiri soal negara-negara yang menjadi anggotanya.

Dengan keanggotaan Palestina di UNESCO, Church of Nativity (gereja yang didirikan di tempat kelahiran Yesus Kristus) bisa dimasukkan menjadi situs warisan dunia. Dan Palestina sudah menyiapkan permohonan untuk itu.

Sementara itu Direktur Umum UNESCO Irina Bokova menunjukkan keprihatinannya terhadap dampak hasil pemungutan suara itu.

"Menjadi tanggung jawab saya untuk mengatakan bahwa saya prihatin atas tantangan mungkin muncul pada stabilitas finansial dan universal organisasi ini," ujar Bokova.

"Saya khawatir kami akan menghadapi situasi yang bisa mengikis (citra) UNESCO sebagai platform universal untuk dialog. Saya mengkhawatirkan stabilitas anggaran kami.

Meskipun menghentikan bantuan dananya, Washington menyatakan tetap akan menjadi anggota organisasi itu. Namun jika tidak membayar kewajibannya selama dua tahun, AS akan kehilangan suara.

Sementara itu Sekjen PBB Ban Ki-moon menyatakan, hal itu bergantung pada setiap anggota "untuk memastikan sistem PBB sebagai dukungan utuh secara politis dan finansial yang konsisten."

"Kita harus mencari solusi taktis untuk memelihara sumber-sumber keuangan UNESCO," kata Ban, seraya mendorong negosiasi untuk mencari solusi bagi kemelut Timur Tengah.

Full content generated by Get Full RSS.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan