Khamis, 20 Januari 2011

ANTARA - Peristiwa

ANTARA - Peristiwa


Jaksa Agung Ragukan Pernyataan Gayus Soal Antasari

Posted: 20 Jan 2011 05:10 AM PST

Jakarta (ANTARA News) - Jaksa Agung Basrief Arief meragukan keterangan mantan pegawai Ditjen Pajak, Gayus Tambunan yang mengaitkan pengusutan dugaan tindak pidana yang dilakukan jaksa Cirus Sinaga dengan kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Atasari Azhar.

"Apa iya seperti itu hubungannya," kata Basrief di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis malam.

Dia menganggap Gayus hanya bercerita ketika memberikan pernyataan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kebenaran cerita Gayus, kata Basrief, harus melalui proses pembuktian.

"Ada bukti atau tidak, itu harus dibuktikan dong," katanya.

Basrief menegaskan, kasus Cirus saat ini sedang ditangani oleh Mabes Polri. Cirus diduga melakukan tindak pidana umum.

Kejaksaan Agung akan bertindak jika Polri sudah menyatakan berkas kasus Cirus sudah lengkap. Saat ini, tindakan Kejaksaan Agung baru sebatas mencopot Cirus dari jabatannya.

"Ketika (jadi) terdakwa kita akan lakukan pemberhentian sementara," kata Basrief.

Namun demikian, Basrief menegaskan, Kejaksaan Agung akan tetap mendalami keterangan Gayus dengan mencoba mencari bukti apakah pernyataan Gayus itu adalah sebuah kebenaran atau tidak.

Sebelumnya, Gayus menyatakan kasusnya telah dipolitisasi dan dibelokkan. Padahal, menurut Gayus, kasus yang menjeratnya bisa digunakan untuk mengungkap kasus mafia hukum yang diduga melibatkan jaksa Cirus Sinaga.

Gayus menyatakan, pengungkapan kasus Cirus bisa membuka celah untuk membongkar kasus mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang dituduh membunuh Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB), Nasruddin Zulkarnaen.(*)

F008/S023

Full Feed Generated by GetFullRSS.com, sponsored by USA Best Price.

Sistem Politik Halangi Reformasi Birokrasi

Posted: 20 Jan 2011 05:04 AM PST

Tangerang (ANTARA News) - Pakar Ilmu Adminstrasi dari Universitas Indonesia Eko Prasojo mengatakan, sistem politik di Indonesia menjadi penghalang reformasi birokrasi di negara ini.

"Di Korea reformasi birokrasi lebih cepat dan tanpa halangan, karena sistem politik di negara itu stabil, sedangkan Indonesia berbeda," katanya pada konferensi internasional anggota Korean Studies Association of Southeast Asia (KSASA) di Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Kamis.

Kepala Departemen Ilmu Admistrasi Universitas Indonesia itu menjelaskan reformasi birokrasi sangat cepat di Korea karena ada tiga faktor pendukung, yakni komitmen penyelenggara negara, kesinambungan program serta sistem politik.

"Untuk mengatasi kendala reformasi birokrasi itu adalah harus ada kemauan politik untuk mempercepat perubahan dan harus mampu menghadapi resiko yang terjadi," katanya.

Dari beberapa studi, kata dia, Korea merupakan salah satu negara yang lebih cepat menyelenggarakan reformasi birokrasi.

Walau begitu, lanjut dia, ada suatu kemajuan bahwa Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan reformasi birokrasi secara baik.

Eko Prasojo, menjadi salah seorang pembicara dalam Konferensi Internasional anggota peserta KSASA di Universitas Pelita Harapan Karawaci, Tangerang.

Pembicara lain adalah Nik Rosnah Wan Abdullah dari Universitas Tun Abdul Razak, Malaysia, Bambang S Lakmono dari Universitas Indonesia dan Aleksius Jemadu dari UPH Karawaci.

Konferensi ini dihadiri sebanyak 66 peserta akademisi dari 12 perguruan tinggi ternama dari sembilan negara di Asia, di antaranya, Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Thailand.(*)

A047/S031/AR09

Full Feed Generated by GetFullRSS.com, sponsored by USA Best Price.

Tiada ulasan:

Catat Komen