Jumaat, 12 Julai 2013

ANTARA - Peristiwa

ANTARA - Peristiwa

Patrice berharap manajemen LP perlu dibenahi

Posted: 12 Jul 2013 07:25 AM PDT

Jakarta (ANTARA News) - Sekjen DPP Partai NasDem Patrice Rio Capella mengatakan manajemen lembaga pemasyarakatan (LP) di Indonesia perlu dibenahi sehingga peristiwa kerusuhan di LP Kelas I Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, tak terulang kembali.

"Ini memang tidak layak disebut LP tempat membina para napi. Kejadian Tanjung Gusta bisa terjadi juga pada LP-LP yang lain. Karena itu memang perlu dipikirkan LP yang baru, yang lebih sehat dan lengkap fasilitas keamanannya sehingga hal itu tidak terulang kembali," kata Rio dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, manajemen LP di Indonesia dinilai sangat buruk. Hal itu terbukti adanya kapasitas LP yang berlebihan, napi-napi tertentu yang diizinkan mendapat fasilitas mewah dan membawa perlengkapan komunikasi serta alat elektronik.

Kekecewaan yang meluap bisa menimbulkan kerusuhan besar seperti terjadi di LP Tanjung Gusta, Medan, kata Rio.

Ia meminta Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin yang bertanggung jawab dalam pengelolaan LP di seluruh Indonesia. Menteri Amir tidak patut lepas tangan dari semua persoalan lembaga pemasyarakatan di era kepemimpinannya.

"Ingat ya, dari seluruh sidak yang dilakukan Wamen (Denny Indrayana), hampir semua LP tidak melakukan standar yang berlaku. Mulai dari kamar yang disulap, napi yang berada di luar, HP yang bisa dibawa, sampai LP yang over kapasitas," paparnya.

Partai NasDem belum melihat Menkumham punya "blue print" yang bisa disampaikan ke publik, misalnya, LP seperti apa yang ideal.

"Karena sebagian besar LP yang ada sekarang adalah peninggalan Belanda, dan posisinya sekarang sudah di tengah kota dan padat pemukiman," tuturnya.

Menko Polhukam Djoko Suyanto menerangkan kronologis peristiwa LP Tanjung Gusta Medan berawal pada kamis (11/7) lalu ketika adanya pemadaman arus listrik di wilayah sekitar, tidak hanya di LP.

Pihak LP sebenarnya sudah melakukan upaya-upaya dengan menyalakan listrik melalui generator yang dimiliki LP, namun laporan yang diterima dari Kemenkumham, kapasitas genset itu memang tidak bisa memenuhi keseluruhan LP. Oleh karena itu waktu dinyalahkan mulai pagi hingga jam 1, sore dinyalahkan lagi dan memang tidak memenuhi seluruh kapasitas yang ada di LP.

"Karena listriknya tidak ada, pompa air tidak menyala sehingga terjadi kekurangan persediaan air dan sebagainya. Ini yang menyebabkanpara napi atau para binaan marah dan melakukan tindak kerusakan dan pembakaran. Fasilitas yang rusak dari laporan terakhir yang saya terima, adalah fasilitas perkantoran. Fasilitas dimana tempat sel atau berada para napi itu tidak terjadi kerusakan. Jadi fasilitas kerusakan di ruang perkantoran," paparnya.

Dijelaskan Menko Polhukam, kapasitas LP sebenarnya hanya mampu menampung 1.054 orang, namun kenyataannya lokasi tersebut dihuni sebanyak 2.600 orang.

"Di sini memang terjadi over capacity, lebih dari 100 persen," katanya.
(S037/M026)

Khofifah berharap KPU Jatim mengambil keputusan yang jujur

Posted: 12 Jul 2013 07:14 AM PDT

Jakarta (ANTARA News) - Salah seorang kandidat Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengharapkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jatim mengambil keputusan yang jujur pada saat sidang pleno KPU untuk penentuan pasangan calon gubernu-wakil gubernur Jatim.

"Saya sangat berharap agar KPU Jatim mengambil keputusan yang jujur. Tidak ada dukungan ganda seperti yang disebut-sebut selama ini," katanya dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, kalaupun KPU nantinya menetapkan ada dukungan ganda dari partai pendukung cagub Jatim, maka pihaknya akan melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)  dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).  KPU Jatim sendiri akan melakukan sidang pleno pada Minggu (14/7).

Sebelumnya diberitakan, Khofifah menduga pasangan Karsa ( Soekarwo -Syaifullah Yusuf) melakukan pemalsuan dukungan dua partai yaitu PPNUI dan Partai Kedaulatan.

"Saya tidak habis mengerti kenapa KPU tidak mengambil tindakan, justru menganggap hal itu sebagai dukungan ganda. Padahal jelas itu adalah pemalsuan," ujarnya.

Khofifah menambahkan, tanpa dukungan dua parpol pendukungnya yaitu PPNUI dan Partai Kedaulatan saja, sebenarnya pasangan Karsa sebagai calon incumbent sudah dipastikan bisa masuk kandidat cagub-cawagub dengan pendukung sebanyak 28 partai.

"Tetapi kenapa mereka merayu-rayu partai-partai pendukung saya. Tadinya mereka merayu PPPI dan PDP. Setelah sukses, mereka juga merayu dua partai pendukung kami lainnya PPNUI dan Partai Kedaulatan," katanya.

Menurut Khofifah, langkah Karsa tersebut sebenarnya bukan karena untuk mencari dukungan, tetapi untuk menjegalnya dari bursa gubernur Jatim.

Ia menjelaskan, sebelumnya pasangan Khofifah-Herman dapat dukungan sebanyak delapan partai politik dengan dukungan sebanyak 16,95 persen.

Bila PPNUI dan Partai Kedaulatan juga ikut meninggalkan pasangan Khofifah, maka jumlah dukungannya akan terus berkurang dan dikhawatirkan tidak mencapai syarat dukungan yang ditentukan.(*)

Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)