Jumaat, 26 Julai 2013

ANTARA - Mancanegara

ANTARA - Mancanegara


Jusuf Kalla di Phnom Phenh pantau pemilu Kamboja

Posted: 26 Jul 2013 09:24 PM PDT

Phnom Penh (ANTARA News) - Ketua Centrist Asia Pasific Democrats International (CAPDI) M Jusuf Kalla berada di Phnom Penh, Kamboja, Sabtu, atas undangan pemerintah tersebut sebagai pemantau pemilihan umum yang akan berlangsung Minggu (28/7).

Jusuf Kalla akan berada di Kamboja selama dua hari. Ikut dalam rombongan Jusuf Kalla antara lain mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin serta Yasril Ananta Baharudin.

Jusuf Kalla diundang oleh pemerintah Kamboja, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Centrist Asia Pasific Democrats International (CAPDI).

CAPDI sebelumnya bernama Centrist Demokrats International (CDI) merupakan organisasi yang beranggotakan partai politik Asia Pasific.

Dalam perkembangannya CAPDI menjadi besar keanggotaannya tidak hanya terbatas dari Parpol tetapi juga para tokoh masyarakat, akademisi, maupun mantan petinggi negara.

Sebanyak delapan partai politik ikut dalam pemilu Kamboja kali ini untuk memperebutkan 123 kursi di parlemen.

Di antara partai itu terdapat dua partai utama, yakni Partai Rakyat Kamboja (CPP) dan Partai Penyelamatan Nasional (CNRP). Partai Rakyat Kamboja (CPP) dipimpin oleh Perdana Menteri hun Sen dan kubu oposisi (CNRP) di pimpin oleh Sam Rainsy.

Sam Rainsy baru saja kembali ke Kamboja, setelah sebelumnya selama empat tahun tinggal di pengasingan, Prancis untuk menghindari hukuman penjara 11 tahun atas tuduhan disinformasi dan perusakan properti publik.

Rainsy kembali ke Kamboja, setelah Raja Norodom Sihamoni memberikan pengampunan padanya atas permintaan Hun Sen.

Namun meski sudah bisa pulang ke Kamboja, Rainsy tidak bisa maju sebagai calon.

Sementara Enam partai lainnya adalah Partai Funcinpec royalis yang dipimpin oleh Putri Norodom, Arun Rasmey, kemudian Liga untuk Demokrasi, Partai Kebangsaan Kamboja, Partai Republik Demokrat, Partai Anti-Kemiskinan Khmer, dan Partai Pembangunan Ekonomi Khmer.

Pemilu Kamboja akan diikuti sekitar 9,6 juta pemilih akan memberikan suara mereka di 19 ribu TPS. Sekitar 40 ribu pengamat nasional dan 291 pemantau internasional juga telah terdaftar ke komisi pemilihan umum Kamboja (NEC).

Tunisia bersiap hadapi kerusuhan politik

Posted: 26 Jul 2013 08:56 PM PDT

Tunis (ANTARA Nes) Sehari setelah terbunuhnya tokoh oposisi kenamaan, Tunisia bersiap menghadapi kerusuhan politik lebih lanjut, sementara partai oposisi menyerukan pengunduran diri pemerintah dan pembubaran Majelis Konstituen.

Mohamed Brahmi, penentang kuat Ennahda di Majelis Konstituen, ditembak hingga tewas oleh tersangka pegiat pada Kamis (25/7).

Sejak Kamis, ribuan orang berpawai di jalan, dan menyerukan pengunduran diri pemerintah --yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ennahda, Ali Laarayedh.

Sejumlah partai oposisi --Front Rakyat, Nida Tounes (Seruan Tunisia) dan Gerakan Rakyat, pimpinan Brahmi-- menyerukan pembubaran Majelis Konstituen, yang memiliki 217 anggota.

Majelis itu dipandang "telah gagal dalam misinya merancang undang-undang dasar baru dan mempersiapkan pemilihan anggota dewan legislatif serta presiden mendatang".

Pada Jumat, satu lagi partai oposisi, El Mubadara (Gagasan), yang dipimpin Kamel Morjane, mengumumkan pengunduran diri lima anggota dari Majelis tersebut, demikian laporan TAP sebagaimana dikutip Xinhua.

Juru Bicara Front Rakyat Hamma Hammami, Jumat, mengatakan partainya, serta Uni bagi Tunisia dan sejumlah organisasi dan perhimpunan, telah sepakat untuk mengakhiri peran Troika, dan mendirikan "pemerintah penyelamatan nasional" dengan tujuan mempersiapkan pemilihan umum "yang transparan", kata radio Mosaique FM.

Istilah Troika merujuk kepada koalisi tiga partai yang terdiri atas Ennahda, Ettakatol dan Kongres bagi Republik.

Di dalam satu pernyataan yang dikeluarkan pada Jumat, serikat pekerja utama di negeri tersebut --UGTT, juga menyerukan pembentukan pemerintah penyelamatan nasional dan pembubaran Majelis Konstituen.

Banyak pengamat mengatakan pemakaman kenegaraan Brahmi, yang direncanakan pada Sabtu, bisa menjadi ujian bagi kestabilan rapuh di negeri itu.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan