Republika Online

---

Alex: Calon PIlgub Harus Siap Menang dan Kalah Posted: 06 Jun 2013 12:15 AM PDT REPUBLIKA.CO.ID,PALEMBANG--Salah seorang calon gubernur Alex Noerdin meminta pasangan yang maju dalam pemilihan kepala daerah harus menepati janji siap menang dan siap kalah. Bila itu ditepati maka proses pemilihan kepala daerah akan berjalan lancar, kata Alex Noerdin kepada wartawan di Palembang, Kamis. Memang, kata dia, pemilihan kepala daerah harus berjalan lancar dan berlangsung aman, sehingga daerah ini dapat menjadi percontohan bagi provinsi lain di Indonesia. Jangan sampai pemilihan kepala daerah calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel, 6 Juni 2013 mempunyai kesan kurang baik karena daerah ini sudah lama dalam kondisi nyaman. Mengenai Pilkada satu putaran, menurut Alex, pihaknya sangat mengharapkan karena kalau dua putaran akan menggunakan biaya tambahan cukup besar. Sementara peluang untuk menang satu putaran, dirinya memang punya peluang karena dukungan cukup besar. Namun, kata dia, siapapun pemenangnya harus punya komitmen siap menang dan siap kalah supaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berjalan aman. Ia berharap, seluruh lapisan masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada gubernur dan wakil gubernur serentak di 11 kabupaten dan empat kota di Sumsel, Kamis. Hal ini karena suara masyarakat akan menentukan kondisi Sumatera Selatan lima tahun mendatang. Selain itu dengan menyalurkan hak pilih maka demokrasi yang berlangsung selama ini akan berjalan dengan baik, katanya. Sebagaimana diketahui empat pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumsel yang maju pada pemilihan kepala daerah setempat 6 Juni 2013 yakni Eddy Santana Putra-Wiwit Tatung (ESP-WIN) (nomor urut 1), Iskandar Hasan-Hafisz Tohir (nomor urut 2), Herman Deru-Maphilinda Syahrial Oesman (Derma) nomor urut 3 dan Alex Noerdin-Ishak Mekki (nomor urut 4).

'Larang Polwan BerJilbab karena Anggaran tak Masuk Akal' Posted: 06 Jun 2013 12:10 AM PDT Thursday, 06 June 2013, 14:10 WIB Facebook REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengkritisi alasan anggaran menjadi dalih larangan bagi polisi wanita (polwan) mengenakan jilbab. Anggota Kompolnas Hamidah Abdurrahman mempertanyakan alasan itu. "Masa dana untuk jilbab jadi masalah? Alasan yang tidak masuk akal," kata Hamidah, kepada Republika, Kamis (6/6). Menurut dia, polwan yang ingin mengenakan jilbab ketika tengah berdinas tidak perlu menjadi permasalahan. Hamidah memberikan dukungan pada polwan yang ingin mengenakan jilbab. Kapolri harus mengubah peraturan mengenai seragam kepolisian, sehingga, polwan yang ingin berjilbab bisaa mengenakannya ketika bertugas. Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) bisa menjadi contoh. Ia menilai, penggunaan jilbab yang rapih tidak akan menganggu aktivitas. Sebelumnya, Mabes Polri menilai aturan mengenai seragam kepolisian sudah lama berlaku. Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Polisi Agus Rianto menilai harus ada revisi Peraturan Kapolri jika jilbab menjadi bagian seragam kepolisian. Selain itu, ia berdalih penambahan bagian seragam itu akan berdampak pada penggunaan anggaran. Reporter : Irfan Fitrat Redaktur : Ajeng Ritzki Pitakasari Janganlah kalian membenci ayah-ayah kalian. Barang siapa yang membenci ayahnya berarti ia kafir.(HR Muslim)   Isi Komentar Anda Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

You are subscribed to email updates from Republika Online RSS Feed To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610