Rabu, 21 November 2012

KOMPAS.com - Regional

KOMPAS.com - Regional


Mahasiswa Demo Tuntut Usut Tuntas Kasus "Illegal Oil"

Posted: 21 Nov 2012 08:24 AM PST

Mahasiswa Demo Tuntut Usut Tuntas Kasus "Illegal Oil"

Penulis : Kontributor Ambon, Rahmat Rahman Patty | Rabu, 21 November 2012 | 16:24 WIB

MASOHI, KOMPAS.com - Puluhan demonstran yang tergabung dalam Konsorsium Amanat Rakyat (KAR) Rabu,(21/11) mendatangi kantor DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Mereka mendesak DPRD setempat segera mengeluarkan rekomendasi kepada Polres Malteng agar segera mengusut tuntas kasus minta ilegal illegal oil yang diduga melibatkan perusahan UD Herlina milik Wakil Bupati Malteng, Marlatu Leleury.

Dalam aksinya, pendemo mengungungkapkan ada dugaan pihak kepolisian sengaja melindungi kasus tersebut. Pasalnya sudah ada penetapan sejumlah tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap wakil bupati. Namun hingga kini, belum satu pun tersangka dijebloskan ke dalam penjara.

"Kami mendesak DPRD segera merekomendaskan kepada Polres Malteng untuk mengusut kasus illegal oil, sudah jelas-jelas ada tersangka, dan wakil bupati sudah diperiksa, namun mengapa tidak ada yang dijebloskan ke penjara," teriak koordinator aksi, Fahry Asyatry.

Dalam orasinya, pendemo menilai, Wakil Bupati Marlattu Leleury terkesan diistimewakan dalam kasus ilegal oil tersebut. Padahal perusahan milik wakil bupati ini nyata-nyata telah melakukan praktik ilegal. Pendemo bahkan mengatakan barang bukti (BB) berupa 18 ton minyak telah dipinjam-pakai pada para tersangka, hal ini dilakukan agar pelaku utama lolos dari jeratan hukum

"Polres Malteng jangan tebang pilih, jelas-jelas ada rekayasa terhadap barang bukti, kasus ini jangan dilindungi," terang pendemo.

Setelah berorasi kurang lebih satu jam, puluhan pendemo ini lalu diterima oleh Ketua DPRD Malteng Azis Mahulete dan sejumlah anggota Komisi C DPRD. Kepada pendemo mereka berjanji akan segera menindaklanjuti tuntutan mereka ke Polres Malteng.

"Kami berjanji akan menindaklanjuti tuntutan saudara-saudara ke Polres Malteng," ujarnya.

Puluhan mahasiswa ini sebelumnya melakukan aksi unjuk rasa di depan pusat pebelanjaan Masohi Plaza. Usai berorasi di kawasan tersebut, mereka melakukan longmarch sambil meneriakan yel-yel menuju kantor DPRD Malteng yang berada di kawasan Jalan A.R Kartini di Kelurahan Namaelo. Aksi tersebut juga sempat menyita perhatian para pengguna jalan yang melintasi setiap kawasan yang dilalui pendemo.

35 Persen Dana MDF untuk Infrastruktur Jalan di Aceh

Posted: 21 Nov 2012 08:12 AM PST

BANDA ACEH, KOMPAS.com - Sedikitnya 35 persen dana MDF (Multi Donor Fund) dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur Aceh-Nias pasca musibah gempa dan tsunami. Infrastruktur yang dibangun di antaranya jalan raya yang menunjang perkembangan ekonomi kerakyatan di dua daerah ini.

"Program rekonstruksi dan rehabilitasi infrastruktur yang dilaksanakan MDF Aceh-Nias, sejalan dengan prioritas Pemerintah Indonesia dan juga Pemerintah Aceh dan Nias," jelas Dedi Herianto, QA dan Monev Bidang Jalan dan Transportasi MDF - PMU RRI Aceh-Nias dari Kementerian Pekerjaan Umum, pada seminar series MDF bertajuk "Pembelajaran dari Pembiayaan Bersama Donor dan Pemerintah untuk Rekonstruksi di Aceh, Rabu ( 21/11/2012) di Aula Bappeda Aceh.

Ditambahkannya, Pemerintah Indonesia telah menempatkan dana pendamping terhadap IRFF sebesar lebih dari 109,1 juta dollar AS. "Cara pendanaan bersama ini, memungkinkan penggabungan dana donor dan pemerintah untuk rekonstruksi infrastruktur dalam skala besar di Aceh dan Nias pascabencana gempa dan tsunami," lanjutnya.

Senada dengan itu, Deputi MDF Aceh-Nias, Safriza Sofyan, mengatakan investasi strategis terakhir MDF dalam infrastruktur berskala besar saat ini sedang berlangsung. Pendanaan ini dialokasikan untuk membangun ruas jalan penting sepanjang 50 kilometer berikut beberapa jembatan dari Kabupaten Aceh Jaya ke Kabupaten Aceh Barat.

Pembangunan jalan ini, disebutkan Safriza, merupakan bagian dari proyek Fasilitas Pendanaan Rekonstruksi Infrastruktur (IRFF). Selain IRFF, kontribusi MDF dalam infrastruktur skala besar juga melalui Program Pemberdayaan Rekonstruksi Infrastruktur (IREP). "MDF dan Pemerintah Indonesia saling mendukung dalam menyediakan rancangan dan dana bagi pelaksanaan lebih dari 61 subproyek infrastruktur. Total investasi MDF untuk IREP dan IRFF mencapai 178 juta dollar AS," papar Safriza.

Sementara itu, Task Team Leader untuk program IREP DAN IRFF Bank Dunia, Khairi Al Jamal, mengatakan, guna menjamin pelaksanaan keseluruhan program tepat waktu, program IREP dan IRFF dilakukan secara paralel.

"Keberhasilan IREP dan IRFF ini memungkinkannya untuk menjadi model bagi program tanggap darurat lainnya untuk proyek-proyek rekosntruksi. Hal penting lainnya pemerintah pusat maupun lokal diharapkan mengalokasikan anggaran yang sesuai untuk memelihara aset-aset yang telah ada ini dan memaksimalkan pemanfaatannya," imbuhnya.

Diharapkan, rekonstruksi infrastruktur yang didukung MDF Aceh-Nias, dapat dijadikan katalisator pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Aceh-Nias di masa mendatang.

Editor :

Glori K. Wadrianto

Tiada ulasan:

Catat Ulasan