Jumaat, 9 November 2012

ANTARA - Peristiwa

ANTARA - Peristiwa


Pengamat akui BDF relevan terhadap demokrasi dunia

Posted: 09 Nov 2012 08:01 AM PST

Prof. Dr. Azyumardi Azra. (FOTO.ANTARA)

Saat ini bisa dilihat melalui jumlah kepala negara dan delegasi yang hadir pada BDF semakin bertambah dan forum juga ikut mendorong terjadinya proses demokratisasi di Myanmar, Nepal serta wilayah lain

Berita Terkait

Nusa Dua, Bali (ANTARA News) - Pengamat sosial Azyumardi Azra mengakui peran Forum Demokrasi Bali (BDF) semakin relevan terhadap upaya penegakan demokrasi di tataran global.

"Saat ini bisa dilihat melalui jumlah kepala negara dan delegasi yang hadir pada BDF semakin bertambah dan forum juga ikut mendorong terjadinya proses demokratisasi di Myanmar, Nepal serta wilayah lain," kata Azyumardi kepada ANTARA di sela-sela acara BDF di Nusa Dua, Bali, Jumat.

Menurut dia, selain konsolidasi mengenai prinsip demokrasi, BDF juga bisa mengimplementasikan hasil pertemuan melalui Institut Demokrasi dan Perdamaian (IPD).

Kendati proses demokratisasi memerlukan waktu yang lama, namun sejumlah negara dapat belajar dan bertukar pandangan mengenai pelaksanaan demokrasi dari negara lain di BDF yang sesuai dengan kondisi negaranya.

"Jadi menurut saya, forum seperti ini sangat penting karena untuk terus mendorong proses dan memperluas penegakan demokrasi dalam tataran global," kata Azyumardi.

Sementara itu, anggota Kongres Amerika Serikat Jim McDermott mengatakan forum tersebut diselenggarakan pada saat yang tepat di mana sejumlah negara sedang melakukan proses demokrasi.

Jim mengatakan reformasi di wilayah Timur Tengah maupun Afrika utara menyimpulkan bahwa relevansi BDF terhadap kejadian itu adalah forum yang harus dimanfaatkan untuk membagi pengalaman penegakan demokrasi yang telah dilakukan negara lain.

"Kendati sudah lebih dari 200 tahun AS menjalankan demokrasi, namun kami belum merasa sempurna dalam menjalankannya. Semakin banyak negara yang menegakkan demokrasi, maka semakin banyak juga hal yang dipelajari dari satu dengan yang lainnya," kata Jim.

Jim mengatakan relevansi BDF semakin terlihat kegunannya dengan dicerminkan dari Kepala Negara atau Pemerintahan serta delegasi yang hadir semakin banyak.

Pada BDF-I 2008, kepala negara yang hadir sebanyak empat orang dari 32 negara dan 8 peninjau sedangkan pada BDF-II 2009 dihadiri 35 negara dan 13 peninjau.

Untuk BDF-III pada 2010 dihadiri oleh 44 negara partisipan dan 27 peninjau sedangkan pada BDF 2011 dihadiri oleh tujuh kepala negara atau Pemerintahan dari 40 negara partisipan dan 45 peninjau.

Pada BDF-V 2012, sebanyak sebelas kepala negara maupun Pemerintahan hadir dalam pertemuan tersebut dengan 1.243 delegasi dari 76 negara dan organisasi internasional.

Forum demokrasi kelima mengusung tema "Memajukan Prinsip Demokrasi Dalam Tatanan Global: Bagaimana Pemerintahan Demokrasi Global Berkontribusi Kepada Keamanan dan Perdamaian Internasional, Pertumbuhan Ekonomi dan Penegakan HAM".
(B019/H-KWR)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Ikrar: pilkada langsung harus dipertahankan

Posted: 09 Nov 2012 07:58 AM PST

Ikrar Nusa Bhakti. (ANTARA)

Pilkada langsung perlu dipertahankan sebagai sarana pembelajaran demokrasi politik bagi rakyat,"

Berita Terkait

Pekanbaru (ANTARA News) - Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti berpendapat pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, secara langsung harus dipertahankan sebagai sarana pembelajaran demokrasi bagi rakyat.

"Pilkada langsung perlu dipertahankan sebagai sarana pembelajaran demokrasi politik bagi rakyat," kata Ikrar di sela seminar "Evaluasi Kritis Pemilihan Kepala Daerah Era Reformasi" yang digelar FISIP Universitas Riau, di Pekanbaru, Jumat.

Menurut profesor riset di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu, pemilu langsung diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nurani.

Soal biaya besar yang harus dikeluarkan dalam pemilu langsung, menurut Ikrar, hal itu adalah konsekuensi yang harus ditanggung.

"Mustahil bagi seorang calon kepala daerah untuk tidak mengeluarkan ongkos politik yang cukup besar," katanya.

Untuk pembayaran uang saksi saja ongkos yang harus dikeluarkan bisa mencapai Rp1 miliar hingga Rp3 miliar.

Ia tidak sependapat dengan anggapan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung hanya menyuburkan praktik politik uang. Menurutnya, politik uang tidak selalu berkorelasi dengan pilihan masyarakat.

"Rakyat mungkin tetap akan menerima uang yang diberikan calon kepala daerah dalam berkampanye, akan tetapi belum tentu mau menjatuhkan pilihan yang salah," katanya.

Terpilihnya Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama secara meyakinkan di Pilkada DKI Jakarta mengalahkan Fauzi Bowo yang merupakan calon petahana merupakan contoh bagaimana rakyat memilih pemimpin yang mereka kehendaki.

Menurut Ikrar, warga Jakarta telah memberi contoh yang baik bagi rakyat di seluruh Indonesia bahwa pelaksanaan pilkada bukan sesuatu yang membosankan, menyebalkan, atau menyeramkan, melainkan sesuatu yang menarik dan menyenangkan.

"Pilkada DKI Jakarta bisa menjadi contoh bagaimana demokrasi dapat terlaksana dengan baik," katanya.

Pilkada Jakarta dapat dijadikan barometer pelaksanaan pilkada lainnya di Indonesia yang akan mencapai sekitar 100 pilkada gubernur, bupati, dan walikota pada 2014--2015.
(F011/S024)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Tiada ulasan:

Catat Komen