Rabu, 25 April 2012

KOMPAS.com - Internasional

KOMPAS.com - Internasional


Warga Biasa Keliru Diundang ke Jamuan Petinggi Swedia

Posted: 26 Apr 2012 03:57 AM PDT

STOCKHOLM, KOMPAS.com - Ketika Margareta Winberg mendapat undangan pemerintah Swedia untuk menghadiri sebuah jamuan malam resmi ia merasa tersanjung walau sedikit terkejut.

Namun karena ia menerima undangan itu melalui pos, dengan nama dan alamatnya tercantum di atasnya, dia tidak begitu khawatir tentang tujuan makan malam tersebut. Pensiunan berusia 67 tahun itu, yang berasal dari Sundbyberg di pinggiran kota Stockholm, tidak pernah bekerja untuk pemerintah. Namun ia berpikir, undangan itu mungkin hal itu ada hubungannya dengan pekerjaan dia dulu sebagai asisten terapi okupasional.

"Namun saya tidak berpikir terlalu banyak tentang hal itu dan saya juga tidak tahu banyak tentang makan malam tersebut. Hanya saja, saya diundang dan bahwa itu "tentang lingkungan"," katanya kepada situs berita Swedia, The Local, seperti dikutip Mail Online, Rabu (25/4/2012).

Jadi, saat tanggal makan malam itu - untuk menandai pembukaan sebuah konferensi lingkungan - tiba, Nyonya Winberg berdandan dan menampakkan dirinya di kompleks kantor pemerintah Swedia di Rosenblad. Barulah ketika itu para pejabat menyadari kekeliruan, karena undangan itu seharusnya ditujukan untuk mantan wakil perdana menteri, menteri pertanian dan duta besar untuk Brasil - yang kebetulan memiliki nama yang sama.

Yang muncul bukan mantan menteri dan diplomat Margareta Winberg. Yang berdiri di depan mereka justru mantan asisten terapi okupasional Margareta Winberg.

Sadar telah melakukan kesalahan, tuan rumah acara itu, Menteri Lingkungan Lena Ek, berusaha mengendalikan keadaaan. Nyonya Winberg diantar ke tempat duduk yang telah disiapkan untuk 'dia' dan diperkenalkan kepada tamu-tamu lain - dengan penjelasan tentang apa yang sudah terjadi.

Erik Bratthall, juru bicara pers Lena Ek, mengatakan kepada harian Swedia, Aftonbladet, "Ketika Lena menyadari kesalahan itu, dia melakukan semua yang dia bisa sehingga perempuan itu tidak akan merasa tidak nyaman."

Nyonya Winberg yang lain, yang menjadi sasaran undangan, kemudian menerima permintaan maaf dan didilaporkan menyebut kekeliruan itu sebagai humor yang baik. 'Saya berharap orang bernama sama dengan saya itu menikmati makan malam yang indah," katanya kepada media Swedia.

Meskipun hadir karena diundang secara keliru, Nyonya Winberg mengatakan dia tidak merasa canggung telah ambil bagian dalam acara bersama para elit pengambil kebijakan lingkungan Swedia itu. "Saya menerima itu apa adanya, sebuah kesalahan, seperti yang dilakukan orang-orang lain. Saya menikmati waktu yang hebat dan mendengarkan dengan seksama semua pembicara," katanya kepada The Local.

Libya Larang Partai Berbasis Agama

Posted: 26 Apr 2012 03:57 AM PDT

Libya Larang Partai Berbasis Agama

| Egidius Patnistik | Kamis, 26 April 2012 | 10:57 WIB

BBC

Persaudaraan Muslim melaksanakan rapat pertama November 2011

TERKAIT:

TRIPOLI, KOMPAS.com -  Pemerintah Libya melarang pembentukan partai politik berbasis agama menjelang pemilihan umum yang akan dilaksanakan Juni.

Partai berbasis kepercayaan atau keimanan, suku atau etnis tidak akan diizinkan mengikuti pemilu, kata seorang juru bicara pemerintah. Dewan Transisi Nasional mengatakan undang-undang yang disahkan Selasa (24/4/2012), dirancang untuk mempertahankan "persatuan nasional."

Namun analis mengatakan kebijakan itu kemungkinan akan menyulut kemarahan partai-partai agama seperti Persaudaraan Muslim.

"Partai tidak diizinkan untuk berbasis agama atau etnis atau suku," kata juru bicara Dewan Transisi Nasional Mohammed al-Harizy kepada kantor berita Reuters. Ia tidak mengklarifikasi bagaimana hal ini akan berdampak pada sebuah partai politik yang dibentuk Maret lalu oleh Persaudaraan Muslim dan kelompok Islam lain.

Partai tersebut adalah kelompok politik paling terorganisir di Libya dan diperkirakan akan menjadi pemain berpengaruh di negara dimana kelompok Islam ditekan selama 42 tahun.

Kepala Kebebasan Persaudaraan dan Partai Pembangunan mengatakan dewan harus menjelaskan larangan itu secara lebih mendalam. "Klausa semacam ini hanya berguna di negara yang memiliki banyak agama, bukan di Libya dimana sebagian besar warganya adalah muslim," kata Mohammed Sawan.

Ia mengatakan undang-undang itu harus direvisi dan "jika tidak diubah, kami harus memprotesnya."

Pemungutan suara Juni mendatang adalah yang pertama kali sejak Moammar Khadafy terjungkal dari posisinya.  Ia dibunuh oleh para pemberontak Libia Oktober lalu.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan