Sindikasi news.okezone.com

---

Ketua Umum PBNU Setuju Moratorium Pendaftaran Haji Posted: 27 Feb 2012 12:46 AM PST JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj setuju agar pendaftaran haji dihentikan sementara atau moratorium. Usul ini sebelumnya disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas. "Saya setuju kalau untuk menyelamatkan uang umat Islam, uang raykat. Kalau dikhawatirkan indikasi korupsi atau hal-hal yang tidak sesuai," kata Said usai menghadiri peresmian Gedung PBNU di Jalan Taman Amir Hamzah, Jakarta Senin (27/2/2012). Menurut Said, usulan KPK tersebut tidak akan menghalangi masyarakat untuk beribadah. "Itu kebijakan teknis Kementerian Agama. Yang penting harus dijamin uang itu selamat. Kalau memang dikhawatirkan ada indikasi korupsi, ya saya dukung usulan KPK. Tapi kalau dijamin aman ya enggak apa-apa," katanya. Usulan KPK agar pendaftaran haji dimoratorium karena dana awal yang sudah disetor masyarakat rawan diselewengkan. Menteri Agama Suryadharma Ali mengaku siap menguji coba kebijakan ini, meskipun dia khawatir dampaknya akan merugikan kepentingan umat.

KPK Kesulitan Cari Bukti Rekening Gendut Jenderal Polri Posted: 27 Feb 2012 12:46 AM PST JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kesulitan mendapat bukti terkait rekening gendut pejabat Mabes Polri. Hingga saat ini, kasus rekening gendut para jenderal masih berstatus penyelidikan.   "Masih dalam proses penyelidikan, karena tidak ada bahan lain yang dapat digunakan jadi pendukung," kata Ketua KPK Abraham Samad dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi Hukum, Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/2/2012).   Abraham menjelaskan, penyelidik KPK saat ini hanya menjadikan laporan hasil analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Padahal LHA itu, lanjut Abraham belum cukup menjadi bukti kuat adanya aliran duit mencurigakan ke rekening para jenderal. "Kami belum menemukan pendukung dokumen lain selain LHA," pungkasnya.   Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR, Ketua PPATK Muhammad Yusuf, Senin 20 Februari lalu, menyatakan ada 707 hasil analisis rekening dengan transaksi mencurigakan para PNS, Polri 89 laporan hasil analisis, Kejaksaan 12 hasil analisis, hakim 17 hasil analisis, KPK 1 hasil analisis, dan anggota legislatif ada 65 hasil analisis. (abe)

You are subscribed to email updates from Sindikasi news.okezone.com To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610