Isnin, 27 Februari 2012

Sindikasi international.okezone.com

Sindikasi international.okezone.com

Uni Eropa Terapkan Sanksi Baru ke Suriah

Posted: 27 Feb 2012 05:31 AM PST

BRUSSELS - Sanksi demi sanksi terus diarahkan ke Suriah. Hari ini, Menteri Luar Negeri Uni Eropa (UE) kembali menjatuhkan sanksi tambahan agar Suriah menghentikan kekerasan yang terjadi.


Lewat sanksi baru ini, aset dari Pemerintah Suriah akan dibekukan. Selain itu, sanksi pun diarahkan kepada bank sentral Suriah. 


Sanksi-sanksi itu juga ditambah dengan sanksi pembelian emas, berlian dan benda berharga lainnya dari Suriah. Ditambah lagi dengan larangan penerbangan Suriah yang berasal dari Uni Eropa. 


"Sanksi baru ini akan diterapkan hari ini oleh Menteri Luar Negeri dari 27 negara Uni Eropa, usai melakukan pertemuan di Brussels (Belgia)," ungkap juru bicara UE Maja Kocijancic seperti dikutip Associated Press, Senin (27/2/2012).


Sebelumnya UE sudah melayangkan sanksi-sanksi kepada Suriah, termasuk sanksi seperti pembekuan aset dari 100 pejabat dan 38 lembaga negara Suriah. Belum lagi upaya UE unuk memotong pasokan peralatan bagai industri minyak dan gas bumi Suriah.


Tetapi hingga saat ini sanks-sanksi tersebut gagal untuk menimbulkan efek terhadap Presiden Bashar Assad. Hingga hari ini, aksi kekerasan pun masih terus berlangsung, sejak dimulai 11 bulan lalu. 


Kekerasan terbaru terjadi selama pemungutan suara referendum. Sekira 60 warga sipil dan beberapa di antaranya pasukan Suriah dilaporkan tewas sepanjang pemungutan suara itu berlangsung.


Referendum ini nantinya akan mengesahkan konstitusi baru dari Suriah. Konstitusi Suriah itu nantinya akan membatasi dominasi Partai Baath yang dipimpin oleh Presiden Bashar Assad serta memungkinkan pluralisme politik dan menetapkan pembatasan bagi masa jabatan presiden. 


Jika nantinya konstitusi ini sudah disahkan maka pemilihan umum multi partai akan diselenggarakan dalam waktu 90 hari usai pengesahan.

(faj)

Maaf PM Jepang Pada Masyarakat Okinawa

Posted: 27 Feb 2012 05:05 AM PST

TOKYO - Perdana Menteri Jepang Yoshihiko Noda mengumumkan permintaan maafnya kepada Pemerintah dan rakyat Okinawa setelah pemerintahannya dinilai mengambil kebijakan yang tidak populer dengan memindahkan pangkalan militer Amerika Serikat (AS) ke wilayah itu.

Pernyataan itu disampaikan Noda dalam kunjungan pertamanya sebagai perdana menteri di gugusan pulau subtropis itu. PM Noda pun menegaskan dirinya akan tetap melanjutkan kebijakan tersebut sesuai dengan perjanjian antara Tokyo dan Washington pada 2006 lalu.

"Saya meminta maaf kepada Gubernur dan rakyat Okinawa atas sikap Partai Demokrat Jepang terkait masalah ini," ujar PM Jepang Yoshihiko Noda seperti dikutip AFP Senin, (27/2/2012).

Berdasarkan kesepakatan Washington dan Jepang seperti yang terdapat dalam kesepakatan kedua negara pada tahun 2006, gugusan Pulau Okinawa merupakan kawasan penting di wilayah Pasifik, dimana bersamaan dengan itu kekuatan militer China dilaporkan terus mengalami perkembangan.

"Situasi keamanan di sekitar negara kita telah menjadi sangat ketat, untuk itu Kita harus memiliki kemampuan untuk mencegah berbagai kemungkinan serangan," imbuhnya.

Gubernur Okinawa Hirokazu Nakaima mengatakan dirinya telah mendesak pemerintah pusat untuk memikirkan kembali kebijakan itu. Namun Nakaima tidak membantah jika kebijakan ekonomi yang selama ini diterapkan oleh PM Noa merupakan kebijakan ekonomi yang terbaik dalam beberapa tahun terakhir.

PM Noda pada hari ini juga dilaporkan melakukan penerbangan di atas pangkalan AS termasuk pangkalan Futenma dan Camp Schwab di Henoko.

Dalam kunjungannya ke pangkalan Angkatan Udara Jepang di Ibukota Okinawa, Naha, PM Noda menyampaikan pesan khusus kepada para prajurit.

"Kebutuhan untuk melindungi Pulau-Pulau di Barat Daya meningkat. Saya mengharapkan Anda semua dapat menjalin kerja sama yang lebih baik lagi dengan marinir," imbuhnya.(rhs)

Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)