Rabu, 29 Februari 2012

KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

Fraksi Demokrat Dorong Pembangunan Gedung Baru KPK

Posted: 29 Feb 2012 05:54 AM PST

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrat mendorong agar Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui usulan pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasalnya, gedung baru KPK sudah merupakan kebutuhan bagi KPK.

"Kalau Fraksi Demokrat dalam bangun membangun gedung lembaga, kita dukung apabila diperlukan," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) Jafar Hafsah di Komplek DPR, Jakarta, Rabu (29/2/2012).

Jafar ditanya bagaimana sikap Fraksi PD atas keluhan kondisi Gedung KPK yang disampaikan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III.

Dalam rapat itu, Busyro menyebut KPK berencana menambah pegawai KPK, terutama penyidik dan jaksa agar penanganan berbagai kasus cepat diselesaikan.

Namun, jika pegawai ditambah, gedung yang saat ini dipakai KPK di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, tidak dapat lagi menampung. Rencananya, KPK akan menambah 400 pegawai baru.

Jafar mengatakan, fraksi akan mendorong agar Komisi III sebagai mitra KPK segera membahas keluhan KPK itu. Jika disetujui, tambah dia, KPK harus membangun gedung yang efisien.

Sebelumnya, Komisi III menolak pembangunan gedung baru KPK. Keputusan itu diambil dalam rapat pleno yang dihadiri 46 anggota Komisi III dari 9 fraksi pada 13 Oktober 2011. Akibatnya, Kementerian Keuangan belum dapat mengucurkan dana Rp 61 miliar yang diminta KPK.

Dalam rapat dengan KPK, beberapa anggota Dewan menyatakan mendukung usulan itu. Komisi III akan mengadakan rapat pleno untuk meminta pandangan seluruh fraksi apakah menerima atau tidak permintaan KPK itu.

Paket Bantuan bagi Warga Miskin

Posted: 29 Feb 2012 05:54 AM PST

Kenaikan Harga BBM

Paket Bantuan bagi Warga Miskin

Luki Aulia | Nasru Alam Aziz | Rabu, 29 Februari 2012 | 20:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -- Untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penduduk miskin akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pemerintah menyiapkan empat paket kebijakan, yakni bantuan langsung sementara masyarakat, tambahan beras miskin, subsidi siswa miskin, dan subsidi transportasi.

Empat kebijakan ini dianggap solusi tercepat untuk mencegah bertambahnya penduduk sangat miskin, miskin, dan yang berada sedikit di atas garis kemiskinan (near poor).

"Empat kebijakan ini belum final. Bisa bertambah atau berkurang. Usulan ini harus disetujui DPR terlebih dahulu," kata Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Rabu (29/2/2012) di Jakarta.

Data Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menunjukkan jumlah penduduk miskin dan sangat miskin mencapai 29,9 juta jiwa. Adapun untuk kategori near poor mencapai 30 juta jiwa. Prakiraan total anggaran yang akan dialokasikan pemerintah bagi empat paket bantuan ini mencapai Rp 30 triliun. "Semua paket bantuan akan diberikan bersamaan dengan kenaikan harga BBM," kata Agung.

Untuk bantuan langsung sementara masyarakat, bentuknya sama dengan bantuan langsung tunai (BLT). Bantuan itu akan diberikan kepada 18,5 juta rumah tangga yang terkena dampak kenaikan BBM.

Namun demikian, sampai saat ini pemerintah belum menetapkan jumlah bantuan yang akan diberikan untuk satu rumah tangga. "Bantuan langsung tunai seperti ini diberikan ketika sedang krisis dan inilah saatnya," ujar Agung.

Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)