Rabu, 5 Oktober 2011

ANTARA - Peristiwa

ANTARA - Peristiwa


Hasyim Muzadi kampanyekan Islam model Indonesia

Posted: 05 Oct 2011 07:38 AM PDT

KH. Hasyim Muzadi ( FOTO ANTARA)

Berita Terkait

Video

Jakarta (ANTARA News) - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi berangkat ke Eropa, Rabu, untuk mengkampanyekan Islam moderat model Indonesia.

Hasyim akan menghadiri dialog lintas agama di Krakow dan Warsawa, Polandia serta di Berlin, Jerman.

Di Polandia, Hasyim yang menjadi anggota delegasi RI akan tampil sebagai pembicara dalam dialog "Managing Tolerance Respect and Understanding in the Religious Communities" yang diikuti tokoh lintas agama dari berbagai negara.

"Dalam forum ini saya menjadi anggota delegasi Indonesia, sekaligus saya diminta menjadi pembicara," ujarnya di Jakarta sebelum berangkat.

Untuk forum ini, kata Hasyim, ia telah menyiapkan makalah dengan tema "Religion and State" atau hubungan agama dan negara.

Indonesia, kata Hasyim, berpenduduk mayoritas Islam tapi bukan negara Islam, karena Islam sendiri tidak menentukan bentuk negara.

"Pancasila sebagai dasar negara itu berdasarkan ijtihad," kata Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars (ICIS) itu.

Dikatakannya, Rasulullah membentuk "civil society" di Madinah kurang lebih dua tahun sebelum beliau wafat. Ketika itu, Rasulullah membuat aturan kemasyarakatan yang dikenal dengan istilah Piagam Madinah.

Dalam Piagam Madinah tersebut dibuat kesepakatan yang mengatur kehidupan masyarakatnya yang majemuk, ada Muslim, Yahudi, Nasrani, dan agama lokal (shobiin), serta berbagai suku yang tidak jelas agamanya.

Dikatakannya, bentuk negara formal Islam juga belum tentu menjamin terlaksananya syariat Islam. Hal itu dibuktikan dengan terjadinya pergolakan yang terjadi sejumlah negara Islam di Timur Tengah yang disebabkan perilaku tidak islami oleh para pemimpinnya.

"Korupsi, ketidakadilan hukum, ekonomi dan sosial terjadi di negara-negara Islam. Itu kan bukan perilaku yang islami," katanya.

Sementara di Berlin, 9-12 Oktober, Hasyim juga akan tampil sebagai narasumber dengan materi berjudul "The Role of Civil Society in Promoting Good Governance".

Menurut Presiden World Conference of Religions for Peace (WCRP) itu, dialog lintas agama tersebut merupakan upaya dunia untuk menciptakan kehidupan di dunia yang harmonis.

Sementara kehadiran delegasi Indonesia ke forum tersebut sebagai wujud komitmen Indonesia dalam menciptakan harmoni diantara peradaban sekaligus mendorong kerjasama dan jejaring masyarakat madani. (S024/Z002)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2011

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Pakar: universitas harus jadi pusat riset

Posted: 05 Oct 2011 07:36 AM PDT

Institut Pertanian Bogor (istimewa)

Berita Terkait

Video

Bogor (ANTARA News) - Mantan Rektor Institut Pertanian Bogor Prof Dr Ir H Ahmad Ansori Mattjik mengatakan, universitas harus menjadi pusat riset yang hasilnya dapat diterapkan oleh negara dan masyarakat.

Sejauh ini hasil riset atau penelitian dari sebuah universitas hanya menjadi pemenuh rak perpustakaan, katanya di Bogor, Rabu.

"Pemerintah sudah mengeluarkan dana besar untuk dunia pendidikan di Indonesia, tetapi perhatian pemerintah pada riset masih kurang," katanya.

Mattjik mengatakan, kurangnya perhatian pemerintah menjadikan riset kurang berkembang dan hasil penelitian perguruan tinggi belum bisa diterapkan oleh negara maupun masyarakat luas.

Seharusnya, lanjut Mattjing, dengan anggaran pendidikan yang sudah dikeluarkan, pemerintah dapat mengambil hasil dari penelitian tersebut dan menerapkannya.

Selain kurangnya perhatian pemerintah terhadap hasil penelitian perguruan tinggi, keberadaan lembaga penelitian dan pengembangan yang dimiliki oleh pemerintah turut mempengaruhi penerapan hasil penelitian dari perguruan tinggi.

Kurangnya rekomendasi dari kementerian terkait menyebabkan hasil penelitian perguruan tinggi tidak bisa diterapkan karena setiap kementerian sudah memiliki litbang.

Karena itu, kata Mattjik, lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah seharusnya hanya bertugas mengembangkan riset yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.

"Yang ada sekarang, litbang juga melakukan penelitian sehingga penelitian yang digunakan adalah penelitian litbang dan akhirnya penelitian perguruan tinggi hanya sampai di situ saja," katanya.

Guru besar bidang statistik agronomi ini mengatakan, lemahnya koordinasi antara perguruan tinggi dengan litbang pemerintah menjadi salah satu faktor riset perguruan tinggi belum dapat dimanfaatkan sesuai harapan.

Kondisi ini, menurut Mattjik, menjadi pintu masuk pihak swasta untuk mengambil alih peran universitas. Padahal swasta tidak memiliki keahlian yang layak sebagai peneliti sehingga swastapun merekret para peneliti dari universitas.

"Litbang boleh ada, tapi tugasnya tidak meneliti, melainkan menerapkan hasil penelitian dari universitas," katanya.

Mattjit menambahkan, jika kondisi tersebut terus dibiarkan, perguruan tinggi tidak akan pernah mandiri karena para penelitinya tidak berkembang. "Saya mengharapkan IPB bisa terus mengajarkan apa yang ditelitinya," kata Mattjik.

(T.KR-LR/N002)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2011

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Tiada ulasan:

Catat Ulasan