Jumaat, 11 Februari 2011

KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional


Polri: Tak Ada Penarikan Pasukan

Posted: 11 Feb 2011 01:34 PM PST

Insiden Cikeusik

Polri: Tak Ada Penarikan Pasukan

Penulis: Sandro Gatra | Editor: I Made Asdhiana

Jumat, 11 Februari 2011 | 21:34 WIB

Courtesy Youtube

MUI menilai, tak perlu menunggu RUU ini berlaku terlebih dulu untuk menyelesaikan kasus terkait Ahmadiyah. Penuntasan kasus ini harus dilakukan mulai dari saat ini juga.

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian membantah adanya penarikan pasukan dari sekitar rumah Suparman di Cikeusik, Pandeglang, Banten, sebelum massa menyerbu pada Minggu (6/2/2011) pagi. Menurut Polri, pihaknya malah menambah pasukan setelah kejadian.

"Nggak ada penarikan. Yang ada malah lebih besar lagi dari polda, polres," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jumat (11/2/2011), ketika dikonfirmasi penyataan tim penasihat hukum A.

A adalah saksi kunci terkait penyerangan yang menewaskan tiga warga Ahmadiyah. Salah satu dari 17 warga Ahmadiyah asal Jakarta dan Serang itu merekam dengan kamera video setiap peristiwa, baik sebelum massa datang hingga akhir penyerangan.

Menurut tim penasihat hukum A, dalam rekaman video milik A terlihat para petugas dari Dalmas pergi dengan dua truk sebelum massa datang. Rekaman itu telah dipegang Polri. "Yang pasti mereka (pasukan) nggak mungkin nggak ada komando untuk tinggalkan lokasi," kata Choirul Anam, pendamping A.

Dikatakan Boy, ada ketidakseimbangan antara petugas yang berjaga dengan massa yang datang. Setelah massa datang, kata dia, pihaknya lalu mengerahkan pasukan. "Jarak dari Polsek (Cikeusik) 4 jam melalui jalan darat sehingga datangnya pukul 12.00 atau pukul 13.00," kata Boy.

Sent Using Telkomsel Mobile Internet Service powered by

Kirim Komentar Anda

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

Presiden Belum Tahu Temuan Komnas HAM

Posted: 11 Feb 2011 01:20 PM PST

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Juru Bicaranya Julian Aldrin Pasha, mengaku belum tahu mengenai adanya keganjilan yang ditemukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengenai insiden di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Keganjilan itu di antaranya adanya organisasi pengerahan massa yang mengenakan pita biru, hijau, dan hitam saat menyerang massa Ahmadiyah.

"Presiden ingin mendapatkan laporan terlebih dulu dari Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal Timur Pradopo mengenai soal itu. Setibanya di Jakarta, Presiden akan mendapatkan laporan rinci dari Kapolri," kata Julian saat dihubungi Kompas di Jakarta, Jumat (11/2/2011) sore tadi.

Menurut Julian, instruksi Presiden Yudhoyono sudah jelas, siapa pun, apakah oknum aparat atau organisasi yang terlibat dalam insiden Cikeusik, harus diambil tindakan tegas bilamana bukti-buktinya memperkuat hal itu.

"Presiden menekankan jangan sampai ada ruang bagi pembuat onar dan kekerasan terhadap siapa pun, sekali pun adanya perbedaan mengenai apa pun, apalagi soal agama. Oleh sebab itu, Polri harus mengambil langkah-langkah yang keras dan tegas. Organisasi apa pun yang benar-benar terbukti, harus dilakukan pembubaran oleh aparat penegak hukum," ujar Julian.

Julian mengaku, keseriusan Presiden Yudhoyono untuk menuntaskan insiden Cikeusik, termasuk juga kasus Temanggung, Jawa Tengah, ditunjukkan dengan meminta Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto dan dirinya untuk kembali segera ke Jakarta meskipun jadwal kunjungan kerja Presiden di Kupang, Nusa Tenggara Timur, masih ada dua hari lagi pada Rabu (9/2/2011) lalu.

Sementara, terkait kasus Ahmadiyah dan Temanggung, setibanya di Base Ops Pangkalan TNI-AU Halim Perdanakusuma, Presiden Yudhoyono hingga saat ini masih memimpin rapat terbatas di ruang VIP. Menurut Kepala Biro Pers Media Massa Sekretaris Presiden, DJ Nachrowi, ratas dilakukan internal sehingga tidak ada keterangan pers sebagaimana dijanjikan tadi sore.

Sent Using Telkomsel Mobile Internet Service powered by

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan