KOMPAS.com - Nasional |
| Menhut: Kita Bukan Bangsa Penyiksa Lumba-Lumba Posted: 13 Feb 2013 01:08 PM PST Menhut: Kita Bukan Bangsa Penyiksa Lumba-Lumba Penulis : Kontributor Denpasar, Muhammad Hasanudin | Kamis, 14 Februari 2013 | 03:42 WIB DENPASAR, KOMPAS.com - Setelah ramai di media sosial soal eksploitasi lumba-lumba di beberapa daerah di Indonesia, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan tak ingin tinggal diam. Ia tidak ingin muncul opini di masyarakat internasional bahwa Indonesia negara penyiksa lumba-lumba. "Ini kan lagi ramai, saya mengikuti di twitter dan sebagainya. Bangsa ini bangsa yang penyayang lumba-lumba, kita bukan bangsa penyiksa lumba-lumba, pemburu lumba-lumba," ujar Zulkifli usai melihat kondisi dua ekor lumba-Lumba di Restoran Akame, Benoa, Denpasar, Bali, Rabu (13/02/2013) sore. Sebagai langkah konkret, pemerintah akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 yang di dalamnya terdapat celah untuk memanfaatkan lumba-lumba tanpa kontrol yang ketat. "Dulu PP-nya mengatur kalau pertunjukkan seperti gajah boleh berpindah-pindah, tapi dulu kita tidak terbayang bahwa lumba-lumba bisa berpindah-pindah seperti itu," jelasnya. "Ada peraturan yang perlu direvisi, sekarang zamannya kesadaran manusia terhadap satwa-satwa luar biasa, memberi kepedulian yang tinggi, menjaga, merawat," imbuhnya. Setelah melarang sirkus lumba-lumba, kini Menhut sedang menertibkan penangkaran lumba-lumba di berbagai daerah yang tidak memenuhi syarat. Seperti yang dilakukan di Restoran Akame, Benoa Bali, Rabu. Menhut memutuskan untuk merehabilitasi dua ekor lumba-lumba itu ke Pulau Karimun Jawa. Editor : Egidius Patnistik |
| Mahfud Dapat Gantikan Anas, Asal... Posted: 13 Feb 2013 11:48 AM PST Mahfud Dapat Gantikan Anas, Asal... Penulis : Kontributor Probolinggo, Ahmad Faisol | Kamis, 14 Februari 2013 | 02:37 WIB PROBOLINGGO, KOMPAS.com - Bagaimana jika Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menggantikan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Demokrat setelah sejumlah kewenangannya diambil alih Majelis Tinggi Partai Demokrat? "Saya sangat setuju," jawab Sekretaris DPC Demokrat Kabupaten Probolinggo Jawa Timur, Dedik Riyawan, saat dimintai tanggapannya Rabu (13/2/2013) malam. Namun Dedik memberi syarat. Mahfud bisa menggantikan Anas asal melalui mekanisme organisasi partai, seperti kongres. Menurutnya, jika itu dilalui, maka tidak menabrak AD/ART dan semua pihak bisa menerimanya. "Apalagi Pak Mahfud adalah seorang negarawan, bersih, tegas, dan profesional. Track record-nya juga bagus. Sekali lagi saya setuju saja asal melalui mekanisme partai. Tapi semuanya saya serahkan pada pendiri dan pengurus pusat, kami di daerah akan taat dan patuh pada garis partai, apapun keputusannya" katanya. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengaku mendapat tawaran untuk menggantikan Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Tawaran itu datang setelah Anas diminta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) fokus pada dugaan kasus hukumnya. "Saya memang mendapat tawaran itu dari Pak Sarundajang (Sinyo Harry Sarundajang), anggota Dewan Pembina Demokrat," kata Mahfud seusai sarasehan nasional bertema "Sinyalemen Kebangkitan Kembali Gerakan Komunisme di Indonesia" di Aula Ponpes Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Selasa. Meski demikian, Mahfud mengaku tak akan memberikan komentar terkait tawaran itu. Sebab, tawaran yang datang saat dia berada di Manado itu masih sebatas pembicaraan biasa. "Saya merasa tak berhak ikut campur urusan Partai Demokrat. Itu urusan internal mereka dan saya tak akan membuat kisruh di internalnya. Saya juga tak berkomunikasi apa pun dengan mereka. Seandainya berkomunikasi, saya akan lakukan di internal, bukan berkomentar di media," urainya. Editor : Egidius Patnistik |
| You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan