Rabu, 19 Disember 2012

ANTARA - Mancanegara

ANTARA - Mancanegara


Rusia desak Israel hentikan pemukiman di Palestina

Posted: 19 Dec 2012 09:04 PM PST

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berkeras melanjutkan rencana pembangunan kompleks pemukiman baru di atas wilayah Palestina, yang mereka duduki pada Perang 1967. Langkah ini dikecam internasional dan memosisikan Israel sebagai pihak yang tidak ingin memuluskan perdamaian di kawasan itu. Namun Netanyahu tidak peduli. (REUTERS/Wolfgang Rattay)

... penyelesaian dua-negara bertambah buruk... "

Berita Terkait

Markas Besar PBB, New York (ANTARA News) - Rusia menyerukan Israel menghentikan rencananya membangun permukiman di wilayah Palestina yang didudukinya dan "memperlihatkan pengekangan diri serta menahan diri dari tindakan sepihak".

Pernyataan tersebut dikeluarkan saat Vitaly Churkin, Wakil Tetap Rusia untuk PBB, Kamis. Selama ini Rusia tidak pernah bersikap secara pasti tentang langkah Israel di wilayah Palestina, tidak seperti sikap Rusia atas konflik bersenjata di Suriah, di mana mereka menyiratkan dukungan pada pemerintahan Presiden Suriah, Bashar al-Asaad.

"Di antara keprihatinan utama ialah kegiatan permukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Jerusalem Timur dan keputusan untuk membekukan pengiriman pajak dan hasil bea cukai buat pemerintah Otonomi Nasional Palestina," kata Churkin.

"Bukan hanya itu secara negatif mempengaruhi hubungan Israel-Palestina, tapi juga membuat penerapan formula penyelesaian dua-negara jadi dipertanyakan," katanya.

Penyelesaian dua-negara, yang mendapat dukungan luas masyarakat internasional, berarti Israel yang aman hidup dalam kedamaian dengan negara Palestina Merdeka.

Belum lama ini, Israel telah menyetujui beberapa rencana permukiman buat ribuan rumah baru di Tepi Barat Sungai Jordan dan Jerusalem Timur, yang direbut Israel pada 1967, sehingga membuat Presiden Pemerintah Otonomi Nasional Palestina, Mahmoud Abbas, menuduh Israel melewati garis merah.

"Situasinya bisa diredam, kalau saja Israel mau mempertimbangkan kembali rencana pembangunan permukiman buat E1 di Jerusalem Timur dan melanjutkan penyerahan uang buat Pemerintah Otonomi Nasional Palestina," kata Churkin sebagaimana dikutip Xinhua, Kamis pagi.

Rusia juga menyerukan dilanjutkannya pembicaraan antara Palestina dan Israel, yang telah macet lagi sejak pemungutan suara di Sidang Majelis Umum PBB pada 29 November guna meningkatkan status Palestina menjadi negara pengamat non-anggota.

Saat menyampaikan kembali peran Rusia dalam proses perdamaian tersebut, Churkin berkata, "Rusia akan terus secara aktif memfasilitasi secara bilateral serta multilateral, termasuk melalui Kuartet Timur Tengah, guna mewujudkan perdamaian yang berkesinambungan dan abadi antara Palestina dan Israel. Kuartet itu terdiri atas Amerika Serikat, PBB, Rusia dan Uni Eropa."

Rabu pagi, Jeffrey Feltman --Wakil Sekretaris Jenderal PBB Urusan Politik-- memberitahu Dewan Keamanan, yang memiliki 15 anggota, kemungkinan bagi penyelesaian dua-negara bertambah buruk dan 2013 akan menjadi tahun penentuan dalam proses perdamaian.

Meskipun tak ada pernyataan atau resolusi resmi yang disetujui oleh Dewan Keamanan dalam pertemuan itu, Rusia, Uni Eropa, Gerakan Non-Blok, China, India, Brazil dan Afrika Selatan --semuanya-- berbicara menentang kegiatan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

(C003)

Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Korea Utara, prioritas utama Park Geun-hye

Posted: 19 Dec 2012 08:56 PM PST

Calon presiden Korea Selatan dari Partai Saenuri yang konservatif, Park Geun-hye (60), memasukkan surat suara di salah satu pos pemungutan suara di Seoul, Korea Selatan, Rabu (19/12). Dia akhirnya ditetapkan menjadi perempuan presiden pertama Korea Selatan setelah Pemilu Korea Selatan memberi suara terbanyak pada dia. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

... roket jarak jauh Korea Utara secara simbolis menunjukkan seberapa serius situasi keamanan yang kita hadapi... "

Berita Terkait

Seoul (ANTARA News) - Park Geun-hye, perempuan presiden terpilih Korea Selatan, Kamis, bersumpah untuk memprioritaskan keamanan nasional dan Korea Utara dalam pemerintahannya. Dia mencatat sejarah sebagai perempuan pertama Korea Selatan di kursi kepresidenan. 

Dalam pidato pertamanya sejak pemilu bersejarah, Park menekankan ancaman keamanan, yang ditimbulkan Korea Utara, yang ditegaskan dengan peluncuran roket baru-baru ini.

Dia juga berjanji mengupayakan stabilitas regional di Laut China Timur, yaitu wilayah sengketa teritorial antara Korea Selatan, China, dan Jepang. China sangat ekspansif dan ambisius berusaha memperluas wilayahnya, termasuk mengerahkan "otot" militernya kepada negara-negara kawasan dan tidak mengindahkan tataperilaku internasional.

"Peluncuran roket jarak jauh Korea Utara secara simbolis menunjukkan seberapa serius situasi keamanan yang kita hadapi," kata Park.

"Saya akan menepati janji saya untuk membuka era baru di semenanjung Korea, berdasarkan keamanan yang kuat dan kepercayaan berbasis diplomasi.

Selama kampanyenya, Park menjauhkan diri dari kebijakan garis keras Presiden Lee Myung-bak, yang menghentikan bantuan kemanusiaan kepada Korea Utara.

Park menjanjikan kebijakan ganda berupa keterikatan yang lebih besar dan pencegahan penguatan, dan bahkan mengulurkan prospek pertemuan puncak dengan pemimpin muda Korea Utara, Kim Jong-un, yang berkuasa satu tahun lalu.

Para pengamat mengatakan Park akan dibatasi kelompok garis keras konservatif New Frontier Party (NFP), serta niat masyarakat internasional untuk menghukum Korut atas uji coba rudal balistik terselubungnya.

"Saya juga akan bekerja lebih keras untuk rekonsiliasi dan perdamaian Laut Cina TImur, sambil menambahkan bahwa kepercayaan dan stabilitas regional harus didasarkan pada persepsi sejarah yang benar," kata dia.

Seoul dan Tokyo terlibat sengketa kedaulatan dengan Korea Selatan, yang mengontrol pulau-pulau di Laut Jepang. Jepang terperosok dalam sengketa berbeda, namun serupa dengan China.

Ada kekhawatiran di Korea Selatan, terkait kenangan pahit tentang penjajahan Jepang 1910-1945, tentang peningkatan nasionalisme di Jepang di bawah pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe.

Seoul bereaksi marah pada Oktober, ketika Abe mengunjungi Kuil Yasukuni di Tokyo, sebagai penghormatan 2,5 juta korban perang, termasuk 14 penjahat perang terkemuka dari Perang Dunia II.

Sebagai perdana menteri pada 2007, Abe marah kepada Korea Selatan dan menyangkal keterlibatan langsung militer Jepang terhadap kekerasan pada perempuan dan perbudakan seksual selama perang, yang banyak terjadi di semenanjung Korea.

(S038)

Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Tiada ulasan:

Catat Ulasan