Sindikasi news.okezone.com

---

Tahan Angie, KPK Buktikan Tak Takut Partai Penguasa Posted: 29 Apr 2012 01:20 AM PDT JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Ahmad Basarah mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menahan Angelina Sondakh, tersangka kasus proyek Wisma Atlet SEA Games di Palembang. Padahal, selama 83 hari sebagai tersangka, Angie masih bebas berkeliaran. Apalagi sempat berhembus kabar terjadi kesalahan prosedur di pimpinan KPK untuk menetapkan status politikus Demokrat itu. "Setidaknya ini memberikan gambaran bahwa proses hukum telah berjalan sesuai prosedur, dan KPK tetap berani dengan partai penguasa," ujarnya melalui BlackBerry Messenger kepada wartawan, Jakarta, Minggu (29/4/2012). Setelah ini, dia berharap Angie bersikap kooperatif, sehingga kasus yang terjadi selama ini dapat terang benderang. Meskipun begitu, KPK juga harus menjamin hak azasi Anggie dengan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah hingga ada keputusan pengadilan serta menjamin keselamatannya. (amr)

Sekber Buruh Temukan Indikasi Indonesia Kini Anti Demokrasi Posted: 29 Apr 2012 01:11 AM PDT JAKARTA - Presidum Sekretariat Bersama (Sekber) Buruh, Paulus Surya, mengungkapkan adanya indikasi bahwa negara Indonesia sudah semakin represif secara legal melalui berbagai kebijakan. Bahkan, kata dia kondisi negara saat ini mengarah ke anti demokrasi.   Menurutnya, belakangan ini ada beberapa Undang-Undang yang esensinya justru berpotensi mengekang kebebasan demokrasi Indonesia.   "Kami kira di sini ada peran kepentingan yang anti pada rakyat, karena memang negara ini berdiri pada kelompok yang bermodal sehingga segala sesuatu yang menghambat laju akumalasi modal akan dibangun oleh gerakan anti rakyat," ungkap Paulus di LBH Jakarta, Minggu (29/4/2012).   Diakuinya, metode mogok kerja di kawasan industri, tol dan sebagainya harus dilihat sebagai bentuk riil kemarahan masyarkat yang pada umumnya kaum buruh yang selama ini menderita.   Kesengsaraan buruh dipaparkannya dimulai dari upah yang murah, dan alat perbudakan modern. Bahkan permintaan buruh pun tidak disikapi secar bijak oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab. "Justru tindakan pengekangan terhadap kebebasan demokrasi terjadi. Padahal cermin kemarahan rakyat tidak diperhatikan dan disambut baik oleh pemerintah," tegasnya.   Sementara itu, Sultoni yang juga Presidium Sekber mengatakan pemerintah seharusnya bertanggung jawab pada jaminan sosial, bukan hanya upah yang layak, outsourcing, dan juga menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak. "Kita juga mengkampanyekan bahwa SBY - Boediono sudah gagal," terangnya.   Sultoni menyatakan Sekber buruh berbeda dengan aksi buruh biasa. Karena akan berdemo soal jaminan sosial dan yang membedakan lagi adalah mereka berani menyerang soal kebijakan politiknya SBY-Boediono dan parlemen, serta berani memkampanyekan soal kapitalisme. (Munir)

You are subscribed to email updates from Sindikasi news.okezone.com To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610