KOMPAS.com - Nasional |
| Rencana Evaluasi Kabinet Dinilai untuk Pencitraan Posted: 07 Sep 2011 11:00 AM PDT Kabinet Indonesia Bersatu II Rencana Evaluasi Kabinet Dinilai untuk Pencitraan Ilham Khoiri | Agus Mulyadi | Rabu, 7 September 2011 | 22:53 WIB JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengevaluasi anggota Kabinet Indonesia Bersatu II yang bermasalah karena tersangkut kasus korupsi dinilai hanya sebagai alat pencitraan sebagaimana terjadi berulang kali. Kemungkinan besar rencana itu akan urung dilaksanakan dan para menteri dinyatakan tidak bersalah dan tetap pada posisinya. Penilaian itu disampaikan Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Stefanus Gusma, di Jakarta, Rabu (7/9/2011). Aktivis itu menanggapi rencana Presiden Yudhoyono untuk mengoreksi kinerja kementerian di Kabinet Indonesia Bersatu II. Koreksi termasuk mengevaluasi kementerian yang diduga terkait dengan kasus korupsi. Stefanus Gusma menilai niat Presiden Yudhoyono untuk mengevaluasi kabinet itu merupakan bagian dari pencitraan. Itu hanya seperti memberikan obat penahan rasa sakit, tetapi tidak menyembuhkan penyakit. Apalagi, jika rencana itu hanya menjadi gertakan biasa sebagaimana beberapa kali terjadi sebelumnya, dan akhirnya tidak ada menteri yang diganti. Jika pun terjadi reshuffle kabinet, tetapi menteri-menteri baru penggantinya merupakan bagian dari upaya menjaga koalisi dan transaksi politik, kemungkinan besar keadaan tak banyak berubah. Berbagai persoalan masih tak terselesaikan tuntas jika Presiden sendiri tak mengubah gaya kepemimpinan menjadi lebih tegas, berani, dan memihak rakyat. "Faktor utama tak jalannya pemerintahan adalah akibat lemahnya kepemimpinan. Itu yang harus dibenahi," katanya. |
| Ganti Menteri yang Tersangkut Korupsi Posted: 07 Sep 2011 09:24 AM PDT Kabinet Indonesia Bersatu II Ganti Menteri yang Tersangkut Korupsi Ilham Khoiri | Agus Mulyadi | Rabu, 7 September 2011 | 23:03 WIB JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak untuk segera mengganti anggota Kabinet Indonesia Bersatu II yang diduga tersangkut kasus korupsi. Langkah ini penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sekaligus mendorong kinerja kementerian menjadi lebih efektif. Desakan disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Indri D Dyah Saptaningrum, di Jakarta, Rabu (7/9/2011). Dia merespons niat Presiden Yudhoyono yang ingin mengoreksi kinerja kementerian di Kabinet Indonesia Bersatu II. Menurut Indri Saptaningrum, Presiden Yudhoyono semestinya bersikap lebih tegas dan berani. Sudah berkali-kali Presiden mengeluhkan sebagian instruksinya yang tidak dijalankan kabinet pemerintahan, tetapi tidak mengambil tindakan apa-apa, bahkan hanya marah-marah. Ini semakin membenarkan kecurigaan publik bahwa menteri-menteri memang dipilih sebagai bagian dari kesepakatan politik di antara partai-partai anggota koalisi pendukung pemerintah. "Bangsa ini tidak menginginkan pemimpin yang kerjanya mengeluh dan marah-marah. Di tengah kinerja kabinet yang rendah, Presiden jangan terlalu banyak menimbang, melainkan harus lebih tegas merombak kabinet," katanya. Jika harapan itu tidak juga segera dipenuhi, lanjut Indri, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kian menurun. Pada saat yang bersamaan, sistem kerja birokrasi pemerintahan juga akan semakin merosot. Jika semua itu terjadi, kemungkinan akan muncul letupan kekecewaan yang besar dari masyarakat. |
| You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan