Khamis, 14 Jun 2012

ANTARA - Berita Terkini

ANTARA - Berita Terkini


Bio Farma bukan peserta lelang proyek vaksin flu burung

Posted: 14 Jun 2012 06:23 PM PDT

Bandung (ANTARANews) - Dirut PT Bio Farma (Persero) Iskandar menegaskan perusahaan pimpinannya bukan peserta lelang pengadaan sarana dan prasarana produksi vaksin flu burung di Kementerian Kesehatan tahun 2008-2011, melainkan murni sebagai penerima bantuan (hibah) pembangunan fasilitas riset terpadu produksi vaksin tersebut.

"Riset terpadu pun dilakukan atas biaya Bio Farma sendiri," kata Iskandar kepada ANTARA di Bandung, Kamis malam menyusul pemberitaan yang menyebutkan terjadin penyimpangan dalam pelaksanaan proyek vaksin flu burung untuk kebutuhan di dalam negeri.

Sebelumnya, Badan Pemerisa Keuangan (BPK) diberitakan menemukan penyimpangan dalam proyek produksi vaksin flu burung.

Indikasi kerugian keuangan negara dalam proyek itu disebutkan mencapai Rp349,5 miliar dan potensi kerugian keuangan negara Rp343,7 miliar. Sehingga total kerugian negara mencapai Rp693,2 miliar dari total anggaran Rp1,3 triliun.

Disebutkan pula, proyek pengadaan peralatan pabrik vaksin flu burung di Kementerian Kesehatan ditangani sebuah perusahaan swasta, PT Anugerah Nusantara milik M Nazaruddin, seorang pengusaha dan politisi yang  telah dinyatakan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Wisma Atlet SEA Games.

Menurut Dirut Bio Farma, Menteri Kesehatan dengan Surat Keputusan Nomor 871/2008 menetapkan Bio Farma sebagai penerima bantuan (hibah) pembangunan fasilitas riset terpadu produksi vaksin flu burung.

Pertimbangannya adalah karena perusahaan tersebut telah berpengalaman lebih dari 120 tahun sebagai produsen vaksin.

Selain itu, produk Bio Farma telah diekspor ke 117 negara serta telah lulus dalam tahap prakualifikasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). 

Prakualifikasi adalah penilaian independen untuk kualitas, keamanan, dan keampuhan vaksin guna memastikan vaksin bisa dipakai untuk target penduduk dan untuk memenuhi kebutuhan program imunisasi.

Prakualifikasi juga diperlukan untuk memastikan kepuasan berkesinambungan dengan spesifikasi dan standar kualitas yang telah ditetapkan. 

WHO menetapkan, vaksin yang akan diproses untuk mendapatkan prakualifikasi harus memenuhi persyaratan badan regulasi nasional. Khusus Indonesia adalah memenuhi persyaratan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dirut Bio Farma menjelaskan, sesuai SK Menkes Nomor 871/2008 itu Bio Farma telah melaksanakan kewajibannya, yakni menyediakan lahan untuk pabrik vaksin flu burung, memberikan data teknis, melaksanakan riset terpadu, dan mengoperasikan fasilitas riset tersebut kalau pengerjaan fasilitas dimaksud sudah diselesaikan.

Tetapi serah terima fasilitas belum dilakukan karena proyek belum selesai.

"Pembangunan pabrik vaksin flu burung itu sendiri tentunya sangat penting untuk kemandirian bangsa. Apabila Indonesia terserang flu burung, misalnya, maka kemungkinan tidak ada satu negara pun yang akan memberikan bantuan vaksin dimaksud, sebab semua negara akan memprioritaskan vaksin tersebut untuk kebutuhan di dalam negerinya masing-masing," kata Iskandar.

(A-015)                     

Editor: Jafar M Sidik

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Perbankan global desak G20 cegah resesi global

Posted: 14 Jun 2012 06:05 PM PDT

keputusan paling sulit harus, tentu saja, dibuat di jantung Eropa, para pemimpin Eropa memerlukan dukungan G20 dan lembaga keuangan internasional untuk memperkuat kepercayaan pasar bahwa solusinya sudah ada."

Berita Terkait

Washington (ANTARA News) - Lobi perbankan global, Institute of International Finance (IIF), Kamis, mendesak pemimpin Kelompok G20 untuk bertindak tegas dan bersama-sama pada pertemuan puncak mereka minggu depan, mencegah risiko resesi lagi di seluruh dunia.

Kepala IIF Charles Dallara mengatakan, KTT G-20 di Meksiko pada Senin dan Selasa adalah "titik potensial yang menentukan," lapor AFP.

"Risiko resesi global lagi, untuk kedua kalinya dalam empat tahun, sangat nyata," kata Dallara pada konferensi pers di Washington.

Direktur pelaksana IIF, yang menegosiasikan pengurangan utang Yunani yang dimiliki sektor swasta, bagian penting dari dana talangan (bailout) internasional dari negara zona euro, menyampaikan kekhawatirannya dalam sebuah surat terbuka kepada G20.

"Pasar akan melihat penuh harap untuk bukti respon kebijakan terkoordinasi global yang ditargetkan untuk menghidupkan kembali prospek pertumbuhan di seluruh dunia pada basis berkelanjutan," tulis Dallara ke Presiden Meksiko Felipe Calderon, yang negaranya memegang ketua G20 tahun ini.

Calderon akan menjadi tuan rumah para pemimpin ekonomi maju dan berkembang, yang mencapai 90 persen dari produksi ekonomi di planet ini, di resort Los Cabos.

KTT Meksiko "bisa dibilang acara G20 yang paling penting sejak KTT London pada April 2009," tulis Dallara, merujuk pada pertemuan di mana para pemimpin menyepakati langkah-langkah untuk mengatasi krisis dan resesi keuangan global.

IIF menyoroti tantangan ekonomi yang dihadapi "banyak" negara, "beberapa sisa dari krisis 2008-2009 dan sekarang diperparah oleh ketegangan di Eropa."

Ketidakpastian tentang masa depan Eropa yang mengganggu pasar keuangan dan menempatkan ekonomi global pada risiko, kata IIF, yang mewakili beberapa lembaga keuangan terbesar di dunia.

"Ada tanda-tanda fragmentasi yang mengkhawatirkan, termasuk penghematan dalam perbankan internasional, pengurangan pinjaman lintas batas dan di pasar pendanaan."

IIF memperingatkan terhadap reformasi peraturan pada saat kepercayaan pasar lemah.

"Karena itu, ini merupakan saat yang tepat untuk mencerminkan apakah harus ada jeda dalam menambah lebih lanjut agregat dari reformasi regulasi yang sudah ada dan berjaga," katanya.

Reformasi regulasi harus mendukung tingkat pengambilan risiko "tepat" untuk tujuan pertumbuhan ekonomi G20.

IIF merekomendasikan bahwa Amerika Serikat, misalnya, memperpanjang pemotongan pajak rumah tangga dan mengambil tindakan lain "untuk menghindari kemungkinan `jurang fiskal`" di akhir tahun, ketika wajib pajak meningkat dan pemotongan belanja jatuh tempo.

Zona euro harus mendefinisikan lebih tepat pengertian atas sebuah "serikat perbankan", IIF mengatakan, menunjukkan "tiga karakteristik jelas: otoritas pengawas terpusat; perluasan wilayah asuransi deposito bank; dan dana rekapitalisasi bank umum."

"Sementara keputusan paling sulit harus, tentu saja, dibuat di jantung Eropa, para pemimpin Eropa memerlukan dukungan G20 dan lembaga keuangan internasional untuk memperkuat kepercayaan pasar bahwa solusinya sudah ada," kata IIF. (A026/A011)

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Tiada ulasan:

Catat Ulasan