Sindikasi news.okezone.com

---

Menteri PDT: Ada Dana Pembangunan Tak Digunakan Semestinya Posted: 13 Apr 2012 12:57 AM PDT JAKARTA - LSM Fitra beberapa waktu merilis data 291 kabupaten terancam bangkrut dikarenakan 70 persen anggarannya digunakan untuk belanja rutin atau belanja pegawai dan hanya 30 persen untuk kegiatan pembangunan.   Menyikapi hal ini Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini menyatakan faktanya memang ada sejumlah daerah kurang memaksimalkan potensinya untuk pembangunan.   "Suka atau tidak suka, ada suatu kajian fakta bahwa pengalokasian dana pembangunan yang digunakan dibeberapa daerah kurang diselenggarakan sebagaimana mestinya," ujar Helmy dalam keterangannya, Kamis (12/4/2012).   Oleh karena itu, Helmy berharap pemerintah daerah memanfaatkan segenap potensinya lebih optimal. Pemerintah daerah  juga diminta merencanakan dengan sebaik-baiknya langkah maupun strategi akselerasi secara terukur.   Helmy menegaskan, kritikan dari LSM Fitra adalah masukan yang hendaknya bisa dijadikan cambuk agar lebih giat membangun. Lebih lanjut Helmy menjelaskan, kementeriannya telah melaksanakan Rakornas dengan 87 Bappeda Kabupaten dan 11 Provinsi Daerah Tertinggal di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada 11-13 April 2012.   Dalam kesempatan tersebut tiga bidang yang menjadi fokus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) dalam program kerja tahun 2012 dibahas, yaitu bidang SDM, ekonomi, dan infrastruktur. Tujuannya untuk memperluas kesejahteraan rakyat melalui kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang lebih afirmatif.   Hasil diskusi kelompok bidang SDM merekomendasikan untuk mengentaskan ketertinggalan. Sehingga pengembangan SDM harus mendapat prioritas oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.   Dalam rangka meningkatkan pelayanan dasar di bidang kesehatan termasuk pengadaan tenaga medis perlu dibuat Surat Keputusan Bersama  (SKB) 3 (tiga) menteri, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.   Sementara dari hasil diskusi kelompok Ekonomi merumuskan sebagai bahan acuan usulan mengatasi ketertinggalan pada bidang ekonomi di Daerah Tertinggal.   Adapun diskusi kelompok bidang Infrastruktur secara garis besar menghasilkan usulan peningkatan konektifitas darat dan perairan dalam rangka upaya menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan fasilitas umum dan kegiatan-kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Infrastruktur dasar di daerah tertinggal.   Sebagai rencana tindak lanjut Kementerian Pembangunan didalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Daerah Tertinggal dapat menjadi leading sector yang dapat memfasilitasi usulan daerah kepada kementerian atau lembaga dalam penyampaian usulan kegiatan daerah. Sehingga proses perencanaan pembangunan pada daerah tertinggal dapat lebih afirmatif. (ful)

Mahasiswa Papua Bentangkan Bintang Kejora di Kampus Posted: 13 Apr 2012 12:28 AM PDT MANOKWARI- Aksi pembentangan bendera Bintang Fajar (nama baru Bintang Kejora) terjadi saat sejumlah mahasiswa menolak seminar sehari "Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B)" di Aula Universitas Negeri Papua (Unipa), Manokwari, Papua Barat. Puluhan mahasiswa marah dan kecewa karena waktu kegiatan yang sangat terbatas. Tidak ada polisi yang menjaga di acara tersebut, sehingga membuat mahasiswa bertindak semaunya. Dua bendera Bintang kejora sempat dibentangkan saat Ketua UP4B, Bambang Darmono, bersama pejabat Rektor Unipa, meninggalkan ruangan. Mereka juga sempat berorasi singkat di luar gedung. Koordinator Lapangan Komite Nasional Papua Barat wilayah Manokwari, Alex Nekenem, menegaskan UP4B merupakan program yang dinilai tidak akan mampu untuk meredam keinginan warga asli Papua untuk merdeka. "UP4B hanya merupakan program untuk meredam keinginan merdeka bagi seluruh warga asli Papua. Masalah Papua saat ini bukan masalah nasional, sehingga tidak lagi butuh proyek pembangunan pemerintah, namun lebih membutuhkan campur tangan internasional," jelasnya. Sebelumnya, puluhan mahasiswa yang awalnya tertib mengikuti kegiatan tersebut, langsung berang saat pejabat Rektor Unipa menutup kegiatan tersebut. Mereka merasa waktu yang diberikan dalam kegiatan tersebut tidak mengakomodir semua pertanyaan yang hendak diajukan. Selain itu, mereka juga menilai kegiatan seminar tersebut tidak mengakomodir semua mahasiswa Unipa. Kepala Unit Percepatan Pembangunan, Bambang Darmono, pada awal kegiatan mengungkapkan, kerja UP4B adalah untuk mematangkan kegiatan pembangunan yang hingga kini belum selesai. Dia juga siap mengakomodir pihak universitas di semua tanah Papua untuk dilibatkan dalam melengkapi rumus yang sudah disiapkan, khususnya untuk membangun dunia pendidikan dan kesehatan yang selama ini menjadi kendala utama masyarakat Papua. (Thias Chia/Sindo TV/kem)

You are subscribed to email updates from Sindikasi news.okezone.com To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610