KOMPAS.com - Regional |
| Posted: 04 Aug 2011 08:22 AM PDT Transportasi Bali Segera Punya "Busway" K1-11 | Kistyarini | Kamis, 4 Agustus 2011 | 15:22 WIB DENPASAR.KOMPAS.com — Masalah minimnya transportasi massal di Bali yang selama ini dikeluhkan masyarakat dan wisatawan segera berakhir. Pemerintah Provinsi Bali akan meluncurkan bus Trans Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan) yang mulai di ujicobakan akhir bulan ini. "Sebuah transportasi yang terintegrasi antarjaringan trayek, dari kabupaten/kota dengan trayek antarprovinsi," ujar Kepala Dinas Perhubungan Bali Made Santha kepada wartawan di Kantor Pemerintah Provinsi Bali, Kamis (4/8/2011). Operasional bus Sarbagita ini hampir mirip dengan busway. Bedanya, koridor bus Sarbagita ini tersebar di empat kota dan kabupaten. Dengan demikian jangkauannya lebih luas. "Total trayek atau koridor ada 17 dengan total halte 24 yang dibangun di pusat keramaian," jelas Made Santha. Tarifnya sama dengan bus Transjakarta, yakni Rp 3.500 untuk masyarakat umum. Kelebihan Trans Sarbagita ini memiliki tarif untuk pelajar yakni Rp 2.500. Pada uji coba tahap pertama ini, trayek yang akan ditempuh adalah Batu Bulan-Nusa Dua. Sementara untuk operasional keseluruhan, Pemprov Bali telah menyiapkan 15 bus Trans Sarbagita berukuran besar dan sedang. Bus ukuran besar memiliki kapasitas 40 kursi, sementara untuk bus ukuran sedang 20 kursi. Bus berukuran besar akan ditempatkan pada trayek-trayek jalur utama antarkota/kabupaten seperti kawasan By Pass Ngurah Rai, sementara bus ukuran sedang difokuskan pada trayek dalam kota. |
| Sporc Hanya Menindak Rakyat Kecil Posted: 04 Aug 2011 08:19 AM PDT Pemberantasan Pembalakan Sporc Hanya Menindak Rakyat Kecil Agustinus Handoko | Marcus Suprihadi | Kamis, 4 Agustus 2011 | 15:19 WIB PONTIANAK, KOMPAS.com- Masyarakat Dayak Kalimantan Barat yang tergabung dalam tujuh organisasi meminta Menteri Kehutanan meninjau ulang keberadaan satuan polisi kehutanan reaksi cepat atau Sporc. Mereka menilai, Sporc bertindak diskriminatif, karena hanya menangani kasus-kasus yang melibatkan masyarakat kecil. Dalam pernyataan sikap yang disampaikan ketujuh organisasi itu, Kamis (4/8/2011), Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat Yakobus Kumis mengatakan, kasus dugaan pembalakan liar oleh perusahaan-perusahaan besar justru dibiarkan. "Selama ini, yang ditangkap adalah masyarakat miskin yang memanfaatkan limbah kayu. Namun, perusahaan yang berlindung di balik perusahaan HPH, HTI, dan perkebunan skala besar dibiarkan," kata Kumis. Selain Dewan Adat Dayak, sikap yang sama juga disampaikan oleh Front Pembela Dayak Kalbar, Laskar Pemuda Dayak Kalbar, Bala Adat Dayak Kalbar, Panglima Perang Adat Dayak, Forum Borneo Bersatu, Forum Pemuda Dayak Sadar Hukum Kalbar. Komandan Sporc Brigade Bekantan Kalimantan Barat David Muhammad mengatakan, pihaknya bekerja sesuai prosedur. "Kami tak pernah bertindak diskriminatif. Kami juga menangani kasus pelanggaran hukum perusahaan. Salah satunya perusahaan tambang di hutan lindung Kabupaten Bengkayang," kata David. |
| You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Regional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan