Jumaat, 5 Ogos 2011

ANTARA - Berita Terkini

ANTARA - Berita Terkini


Kosovo dan Serbia Capai Perjanjian Perbatasan, Warga Setempat Keberatan

Posted: 05 Aug 2011 06:41 PM PDT

Peta wilayah negara Kosovo. (stratfor.com)

Pada akhirnya Kosovo dapat merebut perbatasannya di bawah kendalinya dan seluruh masyarakat internasional adalah jaminan ini.

Berita Terkait

Rudare/Pristina (ANTARA News/Reuters) - Kosovo dan Serbia mengatakan, Jumat, mereka telah mencapai perjanjian sementara untuk meredakan ketegangan di bagian utara Kosovo dan memungkinkan NATO untuk terus menjaga dua pos perbatasan menyusul kekerasan belum lama ini.

Bagaimanapun, etnik Serbia di bagian utara Kosovo menolak menerima bagian penting dari perjanjian itu dan mengakhiri blokade di jalan-jalan penting yang diterapkan dalam perselisihan yang pada pokoknya mengenai siapa yang akan mengontrol tempat tersebut.

"Kami akan tetap di barikade itu karena walikota-walikota di Kosovo utara kami wajibkan untuk menghormati pendapat masyarakat setempat," kata Walikota Dragisa Milovic dari Zvecan, salah satu kota terbesar di wilayah itu.

"Kami tidak ingin menentang negara Serbia, tapi kami ingin menghormati keputusan anda," katanya pada beberapa ratus orang yang mempertahankan blokade itu sebagai tantangan pada permintaan dari kepala juru runding Serbia dengan Kosovo yang mengunjungi rintangan jalan tersebut.

Kosovo menyatakan kemerdekaannya pada 2008, tapi 60.000 orang etnik Serbia di Kosovo utara masih menganggap Beograd sebagai ibu kota mereka.

Kekerasan berkobar pekan lalu setelah Kosovo, yang memisahkan diri dari Beograd pada 2008, berupaya untuk merebut pos-pos perbatasan yang diawaki sebagian besar oleh etnik Serbia untuk melaksanakan larangan baru terhadap impor dari Serbia.

Pristina bertindak tampaknya untuk menilai bahwa keinginan kuat Beograd untuk mendapatkan status calon anggota Uni Eropa pada Oktober akan melunakkan reaksinya. Tapi warga Serbia setempat bereaksi dengan marah dan berjanji mereka tidak akan diperintah dari Pristina.

Perjanjian Jumat adalah upaya untuk meredakan ketegangan setelah seorang polisi Kosovo tewas ditembak pekan lalu dan sebuah pos perbatasan dibakar. Perjajian itu membiarkan tak terpecahkan pembicaraan mendatang mengenai siapa yang akan mengontrol utara dan bagaimana (statusnya) pada pasa depan.

PM Kosovo Hashim Thaci mengatakan perjanjian Jumat merupakan pencapaian sangat penting sejak deklarasi kemerdekaan negara kecilnya tiga tahun lalu.

Berdasar perjanjian itu, misi KFOR NATO akan terus menjaga dua pos perbatasan tersebut dan akan membiarkan warga sipil lewat masuk dan keluar dari Kosovo, katanya. Misi hukum dan pengadilan Uni Eropa EULEX juga beroperasi di Kosovo.

"Pada akhirnya Kosovo dapat merebut perbatasannya di bawah kendalinya dan seluruh masyarakat internasional adalah jaminan ini," kata Thaci pada satu sidang pemerintah.

"Penyelundupan akan berhenti seratus persen, semua kejadian negatif akan diperangi oleh KFOR, polisi Kosovo dan EULEX."

Menurut perjanjian itu, tidak ada barang dari Serbia akan masuk Kosovo, tapi Pristina tidak akan mengirim polisi dan pejabat pabeannya ke pos perbatasan utara. Situasi itu akan terus demikian hingga pertengahan September ketika Beograd dan Pristina memulai lagi pembicaraan di Brussels untuk memecahkan masalah-masalah perdagangan, kata beberapa pejabat.

Hanya truk-truk dengan bantuan kemanusiaan akan diperbolehkan melintasi perbatasan, dengan NATO memeriksa kargonya.

(S008) (H-AK)

Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © 2011

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by Used Car Search.

Limbah Nikel Cemari Budi Daya Rumput Laut Pantai Kabaena

Posted: 05 Aug 2011 06:26 PM PDT

Kalau aktivitas penambangan nikel di pulau ini terus dibiarkan, warga Pulau Kabaena terutama yang bermukim di wilayah-wilayah pesisir dalam kesulitan besar. Bukan hanya sumber mata pencaharian yang tertutup lumpur, akan tetapi sejumlah mata air yang

Berita Terkait

Video

Kendari (ANTARA News) - Limbah tambang nikel dari perusahaan tambang yang beroperasi di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), diduga mencemari kawasan budi daya rumput laut warga setempat.

"Sejak perusahaan nikel beroperasi di Pulau Kabaena tahun 2007, hampir seluruh wilayah pesisir pantai Kabaena, tidak cocok lagi untuk membudidayakan rumput laut karena areanya dicemari limbah lumpur dari tanah nikel," kata La Riyfu (47), Kepala Dusun Sagori, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana melalui telepon dari Sagori, Sabtu.

Menurut La Riyfu, sebelum ada penambangan nikel oleh PT Bily di pulau tersebut, budi daya rumput laut menjadi sumber pendapatan sebagian besar warga, terutama yang tinggal di wilayah-wilayah pesisir pantai.

Saat ini, kata dia, warga tidak dapat lagi mengembangkan usaha budi daya rumput laut akibat limbah dari penambangan nikel tersebut berupa lumpur yang meluber di area tempat warga membudidayakan rumput laut.

"Selain menyebabkan pencemaran wilayah pesisir akibat luapan lumpur saat musim hujan, aktivitas penambangan nikel di Kabaena juga telah menjadi ancaman serius mengeringnya sejumlah sumber mata air di sekitar kawasan tambang," katanya.

Sejumlah sumber mata air yang selama ini tidak pernah kering dalam kondisi apapun tutur La Riyfu, saat ini sebagian airnya sudah menyusut, bahkan beberapa minggu saja tidak turun hujan, sejumlah mata air sudah kekeringan.

"Kalau aktivitas penambangan nikel di pulau ini terus dibiarkan, warga Pulau Kabaena terutama yang bermukim di wilayah-wilayah pesisir dalam kesulitan besar. Bukan hanya sumber mata pencaharian yang tertutup lumpur, akan tetapi sejumlah mata air yang menjadi kebutuhan vital warga, juga terancam kekeringan," katanya.

La Riyfu berharap, pemerintah dan pihak DPRD Sultra segera mengontrol kegiatan pertambangan yang mengancam terganggunya mata pencarian warga itu.

Sebab kalau keadaan itu terus dibiarkan kata dia, warga di sekitar kawasan tambang hanya akan menanggung penderitaan dan kerugian besar akibat dampak dari akiivitas penambangan itu.

"Kami hanya berharap agar berbagai pihak terkait, terutama pemerintah daerah, membuka mata melihat kondisi memprihatinkan itu," katanya.

Sebagai pemenga kebijakan ujarnya pemerintah harus mencari solusi terbaik untuk menyelamatkan warga dari berbagai ancaman kesulitan itu.

(ANT-227) (Y008)

Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © 2011

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by Used Car Search.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan