Selasa, 19 Julai 2011

Sindikasi international.okezone.com

Sindikasi international.okezone.com

Thailand-Kamboja Patuhi Putusan Mahkamah Internasional

Posted: 19 Jul 2011 10:07 AM PDT

NUSA DUA - Thailand dan Kamboja, dua negara ASEAN yang tengah berseteru memperebutkan Kuil Preah Vihear menyatakan komitmennya untuk mematuhi putusan Mahkamah Internasional dengan menarik pasukan mereka dari wilayah perbatasan.

Saat menyampaikan tanggapannya terhadap konflik dua negara bertetangga itu, Menteri Luar Negeri RI Marty M Natalegawa mengatakan, perkembangan terbaru yang didapat dari media bahwa kedua negera itu siap mematuhi putusan Mahkamah Internasional.

Dijelaskan Marty, dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-44 sekarang, masalah konflik Kamboja dan Thailand menjadi pembahasan bersama. "Kita memang membahas masalah ini, namun kita menangkap tidak ada perkembangan dari putusan Mahkamah Internasional itu," kata Marty saat jumpa pers di Nusa Dua, Bali, Selasa (19/7/2011).

Ia menegaskan, masalah itu dibahas di Dewan Keamanan PBB di New York dan diputuskan oleh Mahkamah Internasional di Den Haag, semua keputusan tersebut bukan merupakan inisiatif dari ASEAN.

Semua keputusan Mahkamah Internasional itu diambil tanpa dorongan ASEAN. Pada dasarnya ASEAN hanya ingin membahas dan memfasilitasi untuk menjadikan demiliterisasi di kawasan ASEAN.

Diakuinya, ASEAN memiliki peran dalam melakukan dan memfasitasi isu tersebut. Namun dengan hubungan internasional saat ini, sangat sulit membedakan antara bilateral maupun multilateral. Perubahan ekonomi politiok suliy menbedakan

Marty menambahkan, saat ini kedua belah pihak berkomitmen untuk menjaga stabiltas agar tidak berkembang lebih buruk lagi.  Yang diperlukan saat ini adalah adanya sinergi antara pertemuan bilateral, multilateral dan antar satu putusan dengan putusan lainnya bisa saling melengkapi.

DK PBB sendiri juga telah mendukung upaya Indonesia yang terus mendorong observer ASEAN untuk memperkuat kerjasama Thailand dan Kamboja. "Putusan Mahkamah Internasional sifatnya mengikat, mereka akan mematuhi dan siap menyelesaikan secara damai. Indonesia selaku Ketua ASEAN diharapkan turut memainkan peranan penting dalam masalah ini," tukasnya.

Hanya saja sambung  Marty, karena saat ini ASEAN masih menunggu tunggu terbentuknya pemerintah baru di Thailand. Diharapkan kesempatan ini dimanfaatkan bagi Kamboja untuk mencerna putusan mahkamah inrernasional. "Ya kita perlu Konsolidasi dahulu, ada banyak kejadian dan proses ini butuh kesabaran dan keuletan," katanya lagi.

Seperti diketahui, konflik ini sudah berlangsung jauh sebelum ASEAN berdiri. Pengadilan Internasional PBB tahun 1962 lalu, sudah memutuskan Kuil Preah Vihear yang berada di perbatasan Thailand-Kamboja menjadi milik Kamboja. Tetapi yang menjadi permasalahan saat ini, adalah wilayah sekitar kuil yang sudah berusia 900 tahun tersebut.

Thailand dan Kamboja sama-sama mengklaim wilayah sekitar kuil yang luas mencapai hampir 4000 meter per segi. Permasalahan makin memuncak saat kedua negara mengirim pasukan ke perbatasan. Pertempuran pun tidak dapat dielakan, terakhir pada bulan april lalu 18 orang dikabarkan tewas dalam pertempuran pasukan kedua negara ini.(ful)

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

Konflik Laut China Selatan Ancam Stabilitas Asia Pasifik

Posted: 19 Jul 2011 08:43 AM PDT

NUSA DUA - Konflik perbatasan Laut China selatan harus segera dituntaskan karena tidak hanya mengancam stabilitas keamanan negara ASEAN namun juga kawasan Asia Pasifik.
 
Isu laut China Selatan memang menjadi salah satu agenda penting pembahasan dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-44 yang berlangsung di Bali. Negara ASEAN telah memberikan kontribusi nyata dalam kerangka untuk memperkokoh pandangan bersama bagi solusi atas kemelut perbatasan yang melibatkan China dan sejumlah negara ASEAN.
 
"Waktunya sudah tiba untuk menuntaskan masalah ini, sebab jika dibiarkan akan berdampak dan berpotensi memecah belah kawasan Asia Pasifik tidak hanya bagi ASEAN," kata Menteri Luar Negeri RI Marty M Natalegawa saat jumpa pers di sela pertemuan 44th ASEAN Ministerial Meeting (AMM) di Nusa Dua, Bali, Selasa (19/7/2011).
 
Sebenarnya, sudah ada sikap bersama ASEAN terhadap masalah ini, bahkan sudah ada drat siap saji yang akan ditawarkan ke pemerintah Tiongkok. Hanya saja, draft tersebut masih bergulir dan bisa disempurnakan lagi karena belum merupakan konsensus yang akan ditingkatkan menjadi posisi resmi negara anggota.
 
Diharapkan pemerintah Tiongkok bisa menerima panduan yang ditawarkan ASEAN untuk nantinya menjadi Code of Conduct (COC) sehingga memiliki kekuatan mengikat.  Namun jika sampai hal itu tertunda maka akan sangat merugikan dan bisa mengancam kestabilan kawasan.
 
Posisi saat ini, memang belakangan ketegangan terus meningkat di Laut Selatan China, namun pada saat bersamaan juga telah dilakukan pembahasan yang baik dan masih fokus pada hasil Declaration of the Code of Conduct (DOC).
 
Diakui Marty, dalam pembahasan soal Laut China selatan telah ada perkembangan yang baik. "Saya lebih suka memakai istilah perkembangan bukan kemajuan. Semua negara ASEAN berkomitmen kepada hasil COC dan berkeyakinan untuk bisa menyelesaikan persoalan ini," katanya.
 
Diharapkan tahun ini bisa ditetapkan guide lines dan COC yang dinilai memiliki arti penting. Sebenarnya, perhatian bukan kepada isinya tetapi pada keinginan China untuk menerapkannya. "Vietnam akan menjadi koordinator akan memberi petunjuk melakukannya," katanya menambahkan.
 
Semua negara anggota ASEAN memandang perlu guide lines dan COC untuk ditetapkan, yang prosesnya bisa saja bersamama dengan pendekatan baru baik berjalan paralel dan terbuka
 
Selain itu, muncul juga pembicaraan mengenai perlunya ide lain untuk memfasilitasi proses yang sedang berjalan. Semua ide itu, lanjut Marty telah disampaikan sebagai guide lines kepada China.
 
Meningkatnya ketegangan antara China dengan negara ASEAN lainnya seperti Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia, dalam memperebutkan Pulau Spratly dan Paracel, dibarengi pula dengan meningkatnya kesadaran dan pengertian diantara mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut.
 
Diakui Marty, dirinya tidak yakin pertemuan AMM di Bali ini, bisa mencapai kesimpulan. Belajar dari itu, pihaknya tidak mau bicara soal tenggat waktu penyelesaian namun jika akhirnya mampu segera diselesaikan hal itu akan lebih baik.
(ful)

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.
Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)