Sindikasi news.okezone.com

---

Indonesia Harus Berani Dikte Negara Penempatan TKI Posted: 26 Jun 2011 11:08 PM PDT JAKARTA - Setelah menetapkan moratorium TKI ke Arab Saudi, langkah selanjutnya yang layak ditempuh pemerintah adalah menaikkan daya tawar Indonesia dalam hal penempatan TKI. Dari setiap negara yang membutuhkan TKI, sudah saatnya Pemerintah Indonesia meminta jaminan perlindungan hukum bagi setiap TKI di negara penempatan. Jika negara tujuan penempatan TKI menolak atau minimalis dalam melindungi keamanan dan keselamatan TKI, Indonesia pun harus berani menolak mengirim atau memberangkatkan TKI ke negara bersangkutan. "Pendirian seperti ini tak boleh goyah sedikit pun sampai negara bersangkutan bersedia memenuhi persyaratan yang diminta Indonesia," ujar politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (27/6/2011). Karena itu, khusus untuk penempatan TKI di Malaysia, Arab Saudi dan negara lain di Timur Tengah, harus berlandaskan kesepakatan antarpemerintah. Inti kesepakatannya,  Indonesia bersedia mengirim dan menempatkan TKI sesuai permintaan. Sementara pemerintah dan penegak hukum di negara tujuan penempatan wajib menjaga dan melindungi keselamatan TKI. Jika persyaratan ini ditolak, permintaan TKI tak perlu dilayani. Jika pemerintah Indonesia bisa 'menekan dan memaksa' negara-negara itu menjamin keamanan dan keselamatan TKI dari kebiadaban tindak-tanduk para majikan mereka di negara penempatan, itu menjadi bentuk paling nyata dari pengakuan dan penghormatan pemerintah RI terhadap hak azasi TKI. "Sebaliknya, jika pemerintah terus menyederhanakan masalah perlindungan hukum TKI di negara penempatan, itu juga menjadi bentuk paling nyata pengingkaran pemerintah RI atas hak azasi TKI," tandasnya. (ful) Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

Kantor Boediono Diserbu Tukang Parkir Posted: 26 Jun 2011 10:57 PM PDT JAKARTA - Ratusan juru parkir, pedagang kaki lima, karyawan, pengusaha Glodok, Gajah Mada dan Hayam Wuruk, yang terkena imbas parkir off street, kembali menggelar aksi demo.   Kali ini mereka berdemo di depan Istana Wakil presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (27/6/2011). Mereka tetap meminta agar kebijakan parkir off street ditinjau kembali.   Massa ingin menyampaikan keluhannya kepada Wapres, mengingat menurut Dinas Perhubungan DKI Jakarta, kebijakan ini adalah salah satu dari 17 langkah mengatasi kemacetan di Ibukota yang diinstruksikan oleh Boediono.   Lieus Sungkharisma, koordinator lapangan, mengatakan massa mengeluhkan dengan adanya penetapan kebijakan parkir di dalam gedung kawasan Gajah Mada-Hayam Wuruk, membuat penghasilan para juru parkir berkurang.   "Ada juru parkir tak punya lahan lagi, pedagang asongan tak bisa jualan lagi," ujarnya.   Dalam aksinya, ratusan juru parkir ini juga didukung oleh Komunitas Tiong Hoa Anti Korupsi yang menampilkan pertunjukan barongsai. Dengan pengawalan ketat aparat dari Samapta Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Gambir, aksi yang dimulai pukul 10.30 WIB ini tidak sampai menimbulkan kericuhan, bahkan kemacetan.   Arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan, tetap lancar di kedua arahnya. (lam) Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

You are subscribed to email updates from Sindikasi news.okezone.com To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610