Khamis, 13 Jun 2013

KOMPAS.com - Internasional

KOMPAS.com - Internasional


Ethiopia Ratifikasi Traktat Air Sungai Nil

Posted: 14 Jun 2013 03:47 AM PDT

Parlemen Ethiopia meratifikasi traktat untuk mengakhiri kekuasaan Mesir dan Sudan atas air dari Sungai Nil. Pemerintah Ethiopia menyatakan perjanjian tahun 1929 - landasan yang dipakai Mesir untuk penggunaan air sungai- tidak dapat digunakan lagi.

Mesir menentang langkah itu dan menyatakan kemarahan atas rencana Ethiopia membangun bendungan baru di Sungai Nil. Kairo memperingatkan pembangunan bendungan itu akan mengurangi pasok air Mesir.

Presiden Mohamed Mursi mengatakan Senin lalu bahwa ia tidak menginginkan perang namun akan tetap membuka semua opsi.

Sebelumnya, enam negara di seputar lembah Sungai Nil, termasuk Ethiopia menandatangani perjanjian menghapus veto Kairo atas pembangunan di seputar sungai.

Bendungan terbesar di Afrika

Mesir dan Sudan tidak menandantangani perjanjian kerjasama itu. Selama puluhan tahun, Mesir memiliki hak veto atas semua proyek di hulu sungai, menyusul kewenangan yang diperoleh melalui kesepakatan di masa kolonial dengan Inggris tahun 1929.

Mesir kemudian menandatangani perjanjian tahun 1959 dengan Sudan dan memberikan penguasaan 90 persen air Sungai Nil kepada dua negara itu.

Ratifikasi parlemen Ethiophia terjadi di tengah sengketa antara Addis Ababa dan Kairo terkait rencana konstruksi bendungan baru. Ethiopia mulai mengalihkan air dari Sungai Nil bulan lalu, sebagai langkah awal pembangunan bendungan senilai 4,2 miliar dollar AS dan akan menjadi bendungan tenaga air terbesar di Afrika bila selesai.

Ethiopia menyatakan tetap akan melanjutkan pembangunan bendungan walaupun Mesir marah. "Ethiopia tidak pernah menganggap perjanjian tahun 1959 dan 1929 sebagai perjanjian yang mengikat karena tidak termasuk pihak dalam kesepakatan itu," kata juru bicara pemerintah Shimeles Kemal kepada kantor berita AFP.

Editor : Egidius Patnistik

Enam Kandidat Tersisa Maju dalam Pilpres Iran Hari Ini

Posted: 14 Jun 2013 03:29 AM PDT

TEHERAN, KOMPAS.com — Warga Iran, Jumat (14/6/2013) ini, memilih presiden baru dari enam calon yang ada. Semua calon berhaluan konservatif, kecuali satu orang. Jumlah calon itu menyusut dari delapan orang setelah mantan ketua parlemen yang konservatif, Gholam Ali Haddad Adel, mundur pada Senin dan satu-satunya calon yang reformis, yaitu Mohammad Reza Aref, juga mundur pada Selasa.

Berikut ini adalah profil singkat dari para calon yang bersaing untuk menggantikan posisi Mahmoud Ahmadinejad, yang tidak boleh lagi mencalonkan diri untuk pemilihan kembali setelah menjalani dua periode masa jabatan secara berturut-turut.

Saeed Jalili. Jalili, 47 tahun, merupakan calon unggulan yang dinilai dekat dengan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, yang memiliki kata akhir untuk semua isu-isu nasional. Namun, dia kurang punya pengalaman sebagai eksekutif. Sebagai ketua perunding nuklir Iran, ia dikenal karena sikap kerasnya dalam pembicaraan dengan negara-negara kuat dunia. Barat mencurigai program nuklir kontroversial Teheran sebagai kedok untuk menciptakan senjata nuklir. Namun,, klaim itu telah dibantah.

Jalili yang berbicara lembut, tetapi kaku, dan berkarakter religius berharap untuk menggalang pemilih tradisional berdasarkan kesetiaannya yang tak tergoyahkan terhadap Khamenei. Ia lahir di kota suci Mashhad di timur laut Iran pada tahun 1965 dan merupakan seorang veteran perang Iran-Irak pada 1980-an di mana ia kehilangan bagian bawah kaki kanannya.

Mohammad Baqer Qalibaf. Qalibaf, 51 tahun, dianggap sebagai kandidat unggulan lainnya dari kalangan konservatif dan telah bersumpah untuk memperbaiki perekonomian Iran yang sedang limbung dalam dua tahun. Rekornya sebagai kepala polisi nasional dan wali kota Teheran, ditambah kesetiaannya kepada Khamenei, telah menyebabkan pengaruh politiknya meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dia sering mengecam pemerintahan Ahmadinejad.

Ali Akbar Velayati. Velayati, 67 tahun, adalah seorang politikus utama kalangan konservatif dan diplomat veteran, yang telah menjabat sebagai penasihat urusan internasional untuk Khamenei sejak Agustus 1997. Dia berjanji untuk memperbaiki "kerusakan dan kehancuran" yang ditinggalkan Ahmadinejad "dalam waktu dua atau tiga tahun" dengan memperbaiki hubungan luar negeri. Menurut dia, perbaikan hubungan luar negeri pada gilirannya akan memperbaiki situasi Iran, terutama ekonomi negara itu. Dia telah mengkritik taktik Jalili dalam perundingan nuklir dengan negara-negara kuat dunia.

Mohsen Rezai. Rezai, 58 tahun, meraih gelar doktor di bidang ekonomi dan merupakan seorang pengecam mismanagement ekonomi Ahmadinejad. Dia bersumpah, jika terpilih, akan mengekang inflasi dan pengangguran. Terkenal karena selama 16 tahun menjabat sebagai kepala pasukan elite Pengawal Revolusi, ia kalah dari Ahmadinejad pada Pemilu 2009.

Hassan Rowhani. Rowhani, 64 tahun, seorang yang secara agama moderat dan satu-satunya ulama yang menjadi peserta pemilu. Dia adalah juru runding nuklir pada masa presiden reformis Mohammad Khatami. Rowhani bersumpah untuk memulihkan hubungan diplomatik dengan musuh bebuyutan Amerika Serikat, yang memutuskan hubungan dengan Iran pasca-pendudukan kedutaan AS di Teheran oleh mahasiswa Islam pada tahun 1979. Setelah Aref mengundurkan diri, ia didukung oleh Khatami. Dia juga terlihat mendapat dukungan dari pendukung mantan presiden lain, Akbar Hashemi Rafsanjani, yang dilarang dalam pemilihan itu.

 Mohammad Gharazi. Gharazi, 72 tahun, adalah kandidat tertua dan paling tidak dikenal. Dia menjabat menteri pada masa Rafsanjani dan pada era pemimpin oposisi serta mantan Perdana Menteri Mir Hossein Mousavi, yang saat ini berada dalam tahanan rumah. Gharazi berpendapat bahwa pengalaman eksekutifnya dalam rezim cukup memadai untuk maju sebagai calon presiden. Dia bersumpah untuk membentuk sebuah pemerintahan "anti-inflasi".

Sumber : AFP

Editor : Egidius Patnistik

Tiada ulasan:

Catat Komen