Rabu, 11 Januari 2012

ANTARA - Mancanegara

ANTARA - Mancanegara


Presiden Pakistan tidak berencana mundur

Posted: 11 Jan 2012 08:17 PM PST

Presiden Pakistan Asif Ali Zardari (FOTO ANTARA/REUTERS/Nadeem Soomro)

Laporan yang ada bertentangan dengan kenyataan. Presiden sama sekali tak pernah menawarkan diri untuk mundur baik dalam rapat fraksi pendukung pada Selasa malam itu maupun dalam pertemuan lain.

Berita Terkait

Islamabad (ANTARA News/Xinhua-OANA) - Presiden Pakistan Asif Ali Zardari hingga kini tidak mempunyai rencana mundur dari pemerintahan, demikian kata juru bicara kepresidenan Pakistan.

Beberapa media setempat melaporkan Presiden Zardari menawarkan pengunduran pada saat mencuatnya krisis, setelah Mahkamah Agung, Selasa, memperingatkan akan mencopot perdana menteri karena gagal membuka kembali kasus korupsi presiden itu seperti yang diperintahkan pengadilan.

Media dalam negeri melaporkan presiden tersebut mengajukan pengunduran diri sepanjang rapat darurat dengan para ketua fraksi pendukung pemerintah di Istana Negara, Selasa Malam.

"Laporan itu tidak benar," sanggah Juru Bicara Presiden Pakistan, Farhatullah Babar, saat menanggapi sejumlah laporan media yang menyatakan Zardari menawarkan diri untuk mundur.

"Laporan yang ada bertentangan dengan kenyataan. Presiden sama sekali tak pernah menawarkan diri untuk mundur baik dalam rapat fraksi pendukung pada Selasa malam itu maupun dalam pertemuan lain," kata Farhatullah dalam pernyataannya.

Kabinet Federal dalam rapat sebelumnya menyampaikan kepercayaan pada kepemimpinan Presiden Zardari dan Perdana Menteri Sayid Yusuf Raza Gilani.

Beberapa jam setelah Mahkamah Agung mengeluarkan peringatan mengenai diskualifikasi terhadap presiden dan perdana menteri, kedua pejabat senior itu kemudian memimpin rapat darurat dengan para ketua fraksi pendukung pemerintah di Istana Negara, Selasa malam, kata juru bicara presiden.

Mahkamah Agung pada Selasa mengatakan akan melakukan tindakan melawan Perdana Menteri Yusuf Raza Gilani karena kegagalannya menerapkan perintah pengadilan untuk membuka kembali kasus korupsi Presiden Asif Ali Zardari.

Mahkamah Agung dua tahun lalu menghapus peraturan amnesti, yang menguntungkan Presiden Zardari dan ratusan politikus dan pejabat pemerintah.

Lembaga Rekonsiliasi Nasional (RNO) telah dibentuk presiden Pakistan sebelumnya, Pervez Musharaf, setelah kesepakatan dengan perdana menteri Benazir Bhutto, yang dibunuh pada 2007.

Mahkamah Agung, yang memiliki lima anggota, mengatakan dalam putusannya bahwa Gilani bukanlah "laki-laki terhormat" sebab dia tidak mengikuti sumpah konstitusinya. Putusan itu menyatakan perdana menteri tersebut menunjukkan sikap setia kepada partai politiknya dibandingkan konstitusi.

Pemerintah menolak untuk melakukan perintah pengadilan, dengan mengatakan presiden mempunyai kekebalan atas tuntutan konstitusi.

Selama wawancara pekan lalu, Zadari menjelaskan pemerintah tidak akan melakukan pendekatan dengan pemerintah Swiss selama dia menjabat.

Benturan antara PPP dan para hakim sehubungan dengan NRO terjadi saat Mahkamah Agung menekan pemerintah berkaitan dengan dugaan mengenai memo untuk meminta bantuan Amerika Serikat guna mengatasi ancaman kudeta militer di Pakistan tahun lalu. Meskipun pemerintah mengeluarkan keberatan, pengadilan telah membentuk komisi judisial untuk menyelidiki skandal "Memogate" itu.

Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Full content generated by Get Full RSS.

Wartawan Prancis tewas di Suriah

Posted: 11 Jan 2012 07:32 PM PST

Damaskus (ANTARA News) - Sebanyak sembilan orang, termasuk seorang wartawan Prancis, tewas dan puluhan orang lagi cedera, Rabu sore (11/1), setelah satu kelompok pria tak dikenal yang bersenjata menembaki kerumunan orang di Provinsi Homs di Suriah tengah.

Menurut laporan sebelumnya, jumlah korban jiwa delapan.

Kantor berita resmi Suriah, SANA, Rabu sore, melaporkan pelaku teror menembakkan mortir ke sekelompok wartawan asing yang sedang memeriksa permukiman Ekrima di kota Homs, ibu kota Provinsi Homs, tempat krisis yang terjadi selama berbulan-bulan di Suriah.

Di antara korban tewas terdapat Gilles Jacquier, wartawan dari stasiun televisi Prancis France 2. Sementara itu, seorang wartawan Belgia, yang menderita luka parah, dibawa ke rumah sakit setempat bersama dengan korban lain yang cedera. Media lokal belum memberi perincian jumlah korban lain yang tewas dan cedera, tapi menyatakan sejumlah warga sipil juga diserang.

Gubernur Homs, Ghassan Abdul-Al mengatakan melalui telefon kepada Xinhua --yang dipantau ANTARA di Jakarta, Kamis-- serangan itu terjadi saat sekumpulan warga setempat "sedang memberi kesaksian mengenai kejadian di Homs kepada wartawan asing".

Abdul-Al menyebutnya kejahatan kejam yang ditujukan kepada warga sipil dan wartawan. Tapi ia juga menjelaskan bahwa sekelompok wartawan asing pergi atas kemauan sendiri ke Homs dan meminta diperkenankan bergerak secara bebas tanpa perlindungan dari pemerintah.

Kementerian Penerangan Suriah, Rabu malam, menyampaikan penyesalan dan kesedihan yang mendalam sehubungan dengan serangan yang mematikan tersebut. Kementerian itu mengutuk peristiwa tersebut, dan menyatakan serangan itu terjadi dalam konteks upaya teroris untuk menutupi gambaran sesungguhnya mengenai apa yang terjadi di Suriah, kata SANA.

Di Paris, Menteri Luar Negeri Prancis Alain Jupe segera mengutuk dengan sangat keras terbunuhnya Jacquier, wartawan pertama Barat yang tewas di Suriah sejak kerusuhan meletus pada Maret tahun lalu.

"Kami dengan keras mengutuk aksi kejam ini," kata Juppe dalam satu pernyataan. Ditambahkannya, "Kami menuntut dilakukannya penyelidikan sehingga keadaan tragedi ini dapat dijelaskan."

Juppe mendesak pemerintah Suriah agar melaksanakan kewajibannya dalam melindungi wartawan asing di negeri itu, dan menyatakan duta besar Prancis di Damaskus akan segera tiba di tempat kejadian.

Homs, kota terbesar ketiga di Suriah dan tempat tinggal sebanyak 800.000 orang, telah menyaksikan bentrokan paling sengit antara tentara yang setia kepada Presiden Suriah Bashar al-Assad dan kelompok milisi, yang diduga terdiri atas tentara pembelot Suriah.

Kerusuhan yang terjadi setiap hari menimbulkan kekhawatiran bahwa Homs, salah satu daerah paling bergolak di Suriah, telah bergerak menuju jurang perang saudara.

Pemerintah menyatakan kerusuhan di Suriah dirancang oleh teroris dan gerombolan bersenjata yang mendapat dukungan dari luar negeri.
(C003/A011)

Editor: Desy Saputra

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Full content generated by Get Full RSS.

Tiada ulasan:

Catat Komen