Ahad, 18 September 2011

KOMPAS.com - Regional

KOMPAS.com - Regional


Kaltim Bentuk Tim Reaksi Cepat Bencana

Posted: 18 Sep 2011 07:59 AM PDT

TANJUNG REDEB, KOMPAS.com-Memasuki hari ketiga Indonesian Fire and Rescue Challenge (IFRC) ke 14, Senin (19/9) besok, para peserta menghadapi dua tantangan, Motor Venice Accident (M VA) dan Rescue From Height (RFH).

Minggu (18/9) hari ini peserta IFRC telah melalui tantangan kedua, firefighter competency test. Para peserta menjalani tes kompetensi kemampuan, mulai dari navigasi, pertolongan pertama hingga tes kemampuan latihan soal dalam bentuk tertulis.

Sedangkan pada hari ketiga, para peserta menghadapi tantangan MVA. "Sekenario tantangan kali ini para peserta akan menghadapi kecelakaan kendaraan ringan menabrak whell grader, sehingga pengendara mengalami luka. Di sini para peserta harus melakukan pertolongan terhadap pengendara," ungkap Darwis Landan, Koordinator Lomba IFRC.

Sebelumnya, para pemegang PKP2B di Kalimantan Timur diminta siap menjadi tuan rumah IFRC berikutnya. Hal itu diungkapkan Gubenur Kaltim Awang Faroek Ishak saat membuka acara IFRC di lapangan parkir Gelanggang Olahraga Pemuda di Tanjung Redeb.

"Saya yakin, Kaltim siap menjadi tuan rumah berikutnya. Seperti PT Indominco dan PT Kideco Jaya Agung harus siap menjadi tuan rumah. Semua pemegang PKP2B harus siap. Tapi semua tergantung dari Kementerian ESDM," kata Awang.

Menurutnya, hampir seluruh perusahaan tambang di Kaltim telah memiliki tim rescue tambang, termasuk dua kali menjadi tuan rumah IFRC yang kali pertama dilaksanakan di KPC. Baru pada tahun 2006 diadakan di di Vico. "Kami berencana akan membentuk tim reaksi cepat penanggulangan bencana yang terdiri perwakilan tambang dan beberapa lembaga terkait," papar Awang.

Tim reaksi cepat tersebut disiapkan jika ada bencana baik di Kalltim atau di luar Kaltim. "Tim reaksi cepat ini nantinya akan mewakili Kaltim, dan perusahaannya. Kami juga akan menganggarkan rencana tersebut," ungkap Awang.

Pada acara pembukaan kemarin malam, peserta IFRC ke-14 disambut dengan tarian selamat datang yang dibawakan seniman Kabupaten Berau.  President Director PT Berau Coal, Rosan P Roeslani mengatakan, keselamatan di lingkungan perusahaan tambang sangat penting. Karena itu PT Berau Coal ingin mencerdaskan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

"Kami memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat Berau, karena kami merupakan perusahaan yang berada di tengah masyarakat dan berbaur dengan masyarakat. Kami memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakat dalam penanggulangan bencana," kata Rosan.

PT Berau Coal  tahun ini menjadi tuan rumah penyelenggaraan 14IFRC, berlangsung dari tanggal 16-26 September 2011 mendatang dipusatkan di dua lokasi utama di Tanjung Redeb dan Pulau Derawan. Acara nasional ini diikuti 20 tim fire and rescue dari 19 perusahaan tambang dan migas seluruh nusantara.

Semalam juga dilaksanakan memorandum of understanding (MoU) PT Berau Coal dengan Pemkab Berau. Isinya, masyarakat Berau bisa memanfaatkan fireground di Samburakat, untuk latihan penanggulangan bencana. MoU kedua, PT Berau Coal dengan Pemprov Kaltim. Intinya, PT Berau Coal membantu mengembangkan dan membina atlet olahraga air untuk PON. (wik) 

 

 

Daerah Siap, Pusat Justru Tidak

Posted: 18 Sep 2011 07:48 AM PDT

E-KTP

Daerah Siap, Pusat Justru Tidak

Erwin Edhi Prasetyo | Nasru Alam Aziz | Minggu, 18 September 2011 | 14:48 WIB

KOMPAS/LUKAS ADI PRASETYA

Ilustrasi

TERKAIT:

MERAUKE, KOMPAS.com — Pemerintah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, akan menerapkan KTP elektronik (e-KTP) di hanya 11 distrik dari 20 distrik di wilayah Merauke. Langkah ini terpaksa dilakukan karena belum semua perangkat pembuatan E-KTP diterima Pemkab Merauke.

"Karena terhambat, akhirnya kami tidak bisa jangkau 20 distrik yang ada, tetapi kami terapkan dulu di 11 distrik yang terdekat dengan kota Merauke pada tahun ini. Itupun tidak mudah karena waktu efektif yang tersisa tinggal dua bulan," tutur Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kebupaten Merauke Econg Ladamay, Minggu (18/9/2011) di Merauke.

Hingga saat ini, Pemkab Merauke baru menerima 20 set perangkat pembuatan e-KTP. Padahal, jumlah perangkat yang semestinya diterima sebanyak 43 set. "Itupun barangnya baru kami terima 4 Agustus. Padahal, menurut jadwal, minggu kedua Agustus harus sudah dimulai pembuatannya," ungkap Econg.

Ia mengatakan, Pemkab Merauke sebenarnya sudah siap menerapkan pelaksanaan e-KTP. Pihaknya, sudah melatih petugas dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta menyiapkan anggaran pendukung Rp 1,4 miliar, tetapi justru karena ketidaksiapan pemerintah pusat menyebabkan penerapan e-KTP di Merauke terhambat.

"Merauke tidak ada hambatan. Yang membuat hambatan itu dari pusat," ujarnya.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan