Khamis, 6 Januari 2011

ANTARA - Peristiwa

ANTARA - Peristiwa


Komitmen Antikorupsi TNI Didukung DPR

Posted: 06 Jan 2011 06:39 AM PST

Jakarta (ANTARA News) - Komisi I DPR mendukung komitmen antikorupsi yang dicanangkan Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI, demikian Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Sidik di Jakarta, Kamis.

Mahfudz mengatakan ada beberapa langkah penting untuk mewujudkan itu. Pertama, perbaikan sistem perencanaan anggaran yang mengedepankan skala prioritas dan transparansi.

Kedua, khusus modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), harus disiplin pada rencana strategis (renstra) yang sudah dibuat dan berbasis pada kepentingan `end-user` di level angkatan.

Ketiga, meminimalisasi sumber pembiayaan dalam bentuk kredit ekspor serta mengembangkan industri pertahanan dalam negeri.

Menurut Mahfudz, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI pada 2011, diharapkan menghasilkan status wajar tanpa pengecualian (WTP).

Kementerian Pertahanan dan TNI mendeklarasikan antikorupsi di sela Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan 2011, di Jakarta, Kamis.

Deklarasi antikorupsi itu ditandai dengan penandatangan naskah deklarasi oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI dan kepala staf tiga angkatan.

Deklarasi antikorupsi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI juga dilakukan bersama Kepala BPKP, Kepala LKPP, Kepala BPN, dan Kepala BP Migas.

"Penandatangan deklarasi antikorupsi dilakukan oleh pimpinan lembaga negara tersebut, bagian dari Rapim Kemhan 2011 sebagai pedoman Kemhan dan TNI dalam penyelenggaraan pertahanan negara," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan I Wayan Medhio.

Menurut dia, deklarasi antikorupsi itu merupakan tekad Kementerian Pertahanan dan TNI untuk lebih efisien dalam penyelenggaraan pertahanan negara dan dapat langsung diterapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam deklarasi itu.

Pada Rapim Kemhan 2011, kata dia, juga diisi dengan sejumlah penandatanganan nota kesepahaman tentang Pembangunan Rumah Prajurit dengan Kementerian Perumahan Rakyat, serta nota kesepahaman tentang pemanfaatan Bandara atau Lanud dan Lanal atau pelabuhan.

Ada juga nota kesepahaman tentang pengamanan kegiatan usaha BP Migas dengan instansi BP Migas, nota kesepahaman tentang penyelesaian sengketa tanah dengan Badan Pertanahan Nasional serta nota kesepahaman tentang kerja sama penanggulangan bencana dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, demikian Wayan. (*)

R024/H-KWR/AR09

Full Feed Generated by GetFullRSS.com, sponsored by USA Best Price.

Lahar Dingin Banyak Mengalir ke Magelang

Posted: 06 Jan 2011 06:29 AM PST

Yogyakarta (ANTARA News) - Kawah Gunung Merapi yang berbentuk tapal kuda menjadikan arah banjir lahar dingin lebih banyak mengalir ke arah Muntilan dan Magelang, Jawa Tengah, kata peneliti dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jazaul Ikhsan.

"Intensitas curah hujan yang cenderung tinggi dan masih banyaknya deposit endapan erupsi Merapi juga menjadikan banjir lahar dingin di aliran sungai yang berhulu di gunung itu semakin sering terjadi," katanya di Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, idealnya, dengan intensitas curah hujan di puncak Merapi sebesar 40 milimeter dan hujan terjadi lebih dari dua jam, banjir lahar dingin akan membawa endapan erupsi Merapi. Namun, yang terjadi saat ini di Merapi adalah intensitas curah hujan di puncak masih rendah dan belum mencapai 40 milimeter, banjir lahar dingin telah menerjang.

"Hal itu disebabkan kuantitas deposit endapan yang sangat banyak. Besarnya kuantitas deposit endapan erupsi Merapi menjadikan banjir lahar dingin Merapi semakin sering dan masih akan terjadi dalam beberapa waktu mendatang," katanya.

Ia mengatakan ada dua hal yang dapat dilakukan pemerintah, baik secara struktur maupun nonstruktur untuk meminimalkan dampak yang diakibatkan oleh banjir lahar dingin.

Secara struktur, pemerintah dapat meningkatkan kembali fungsi sabodam yang berperan dalam menahan sedimentasi agar tidak membanjiri daerah aliran sungai yang berhulu di Merapi.

Selain itu, juga dapat dilakukan melalui pengosongan sabodam dengan mengeruk sedimentasi yang berupa material hasil endapan erupsi seperti pasir dan batu.

"Namun, upaya itu cukup riskan jika melihat potensi banjir lahar dingin yang masih besar. Aspek keselamatan menjadi prioritas," kata dosen Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini.

Ia mengatakan upaya nonstruktur dilakukan dengan memberikan "early warning detector" (detektor peringatan dini) untuk merekam intensitas curah hujan dan mengukur ketinggian muka air di sungai berhulu di Merapi.

"Dengan alat itu masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai yang berhulu di Merapi dapat diberi pemahaman untuk menyingkir dan bersiap saat curah hujan tinggi, dan ketinggian muka air di sungai meningkat seiring dengan pendangkalan sungai," katanya.(*)

B015/M008

Full Feed Generated by GetFullRSS.com, sponsored by USA Best Price.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan