Ahad, 17 Mac 2013

Republika Online

Republika Online


Pemimpin Agama Ancam Boikot Pemilu Pakistan

Posted: 17 Mar 2013 11:31 PM PDT

Senin, 18 Maret 2013, 13:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Seorang pemimpin agama di Pakistan, Dr. Tahir-ul-Qadri, Ahad (17/3) mengumumkan partainya akan memboikot pemilihan anggota parlemen. Sebab, wajah lama akan kembali ke parlemen dan tak akan ada perubahan positif.

Qadri menyampaikannya saat berpidato di hadapan ribuan pendukungnya di Kota Rawalpindi. Dia mengatakan Partainya, Awami Tehrik Pakistan, akan menggelar pertemuan terbuka sebagai protes pada hari pemungutan suara di Islamabad dan beberapa kota besar lain.

Qadri memimpin ribuan pendukungnya dalam pawai ke Islamabad pada Januari guna menuntut pembaruan sistem pemilihan umum. Pawai itu berakhir setelah empat hari aksi duduk di luar parlemen ketika tim perunding pemerintah berjanji akan menerima tuntutan mereka.

''Qadri mengatakan pemilihan umum akan tidak sah sebab Komisi Pemilihan Umum tidak konstitusional menurut ketentuan undang-undang dasar,'' demikian laporan Xinhua yang dipantau Antara di Jakarta, Senin.

Ia menyatakan semua orang yang diduga terlibat dalam korupsi itu akan mencalonkan diri dan sampai ke majelis.

"Partai saya takkan menjadi bagian dari sistem pemilihan umum yang korup,'' katanya. ''Sistem yang dioperasikan oleh orang yang juga korup.''

Redaktur : Didi Purwadi
Sumber : Antara/Xinhua-OANA

Seorang wanita masuk neraka karena mengikat seekor kucing tanpa memberinya makanan atau melepaskannya mencari makan dari serangga tanah((HR. Bukhari))

  Isi Komentar Anda

Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

Rieke: KPU Jabar Harusnya Netral

Posted: 17 Mar 2013 11:30 PM PDT

Senin, 18 Maret 2013, 13:30 WIB

Antara/Agus Bebeng

Cagub Jabar Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasangan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki  mengklaim gugatannya atas hasil pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Jawa Barat ke Mahkamah Konstitusi bukan soal menang-kalah.

Dalam sidang perdana di gedung MK, Senin (18/3), Rieke menjelaskan, mereka hanya ingin MK menegakkan pelaksanaan demokrasi di Jabar agar tidak melenceng dari titah konstitusi.

"Kita ingin demokrasi beradab dan titah konstitusi bisa ditegakkan. Kita akan memulai perubahan bagi demokrasi lebih baik," katanya.

Anggota Komisi IX DPR itu menuding, kekalahannya tidak bakal terjadi kalau penyelenggaraan Pemilukada Jabar dilakukan secara jujur dan terbuka. Namun, gara-gara penyelenggara pemiluka berpihak kepada calon pemenang maka pihaknya harus berada di urutan kedua. 

"KPU harus netral dan konstitusional, IT (informasi teknologi) transparan bisa terbuka dan bisa diakses. Intelijen dan TNI Polri bisa bersikap netral. Menghentikan transaksi politik terbuka dan terselubung," imbau Rieke.

Reporter : Erik Purnama Putra
Redaktur : A.Syalaby Ichsan

Sebaik-baik menjenguk orang sakit adalah berdiri sebentar (tidak berlama-lama) dan ta'ziah (melayat ke rumah duka) cukup sekali saja.((HR. Ad-Dailami))

  Isi Komentar Anda

Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan