Selasa, 26 Mac 2013

KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

Transparansi dan Partisipasi, Harus Masuk Agenda Pasca-MDGs

Posted: 26 Mar 2013 07:24 PM PDT

JAKARTA,KOMPAS.com --  Konsep Millenium Development Goals (MDGs) dinilai butuh penyempurnaan. Selama ini program Pemerintah sebagai turunan MDGs belum partisipatif dan transparan. Pertemuan keempat Panel Tingkat Tinggi (High Level Panel/HLP) tentang Agenda Pembangunan Pasca-2015 dinilai menjadi momentum pembenahan.

"Konsep MDGs yang saat ini berlaku tidak dirumuskan secara partisipatif, dan tidak mengharuskan Pemerintah untuk mempublikasikan laporan sumber pendanaan yang mereka gunakan," kecam Ketua Dewan Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Zumrotin K Susilo, dalam siaran pers, Selasa (26/3/2013). Masyarakat pun tidak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan maupun monitoring implementasi program pembangunan Pemerintah.

Pertemuan keempat Panel Tingkat Tinggi (High level Panel/HLP) tentang Agenda Pembangunan Pasca-2015, kata Zumrotin, merupakan forum penting yang akan memetakan arah agenda pembangunan dunia pasca-MDGs.Indonesia harus dapat memetik manfaat optimal, imbuh dia, karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi salah satu pimpinan panel ini, bersama Presiden Liberia dan Perdana Menteri Inggris.

Anggaran meningkat, capaian stagnan

Berdasarkan kajian FITRA, tutur Zumrotin, anggaran program Pemerintah yang mengatasnamakan MDGs di tiap kementerian terus meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya, sebut dia, rata-rata pertumbuhan anggaran untuk program peningkatan kesehatan ibu dan anak, meningkat 14 persen selama 2006-2013. "Bahkan pada 2010-2011 mencapai pertumbuhan 38,6 persen," sebut dia.

Sayangnya, walaupun kecenderungan anggaran meningkat, tetapi hasil yang dicapai stagnan dan tidak ada kemajuan berarti. "Terkesan anggaran yang digelontorkan untuk program MDGs, terbuang sia-sia," kata Zumrotin.

Menurut FITRA, salah satu faktor yang menyebabkan capaian anggaran program MDGs tak optimal adalah ketiadaan kontrol publik. Akibatnya, banyak program tak tepat sasaran. "Hampir sebagian besar anggaran terkait angka kematian ibu dan anak di Kementerian Kesehatan, sebagian besarnya, hampir 75 persen, habis untuk belanja perjalanan dinas," ujar Manajer Riset FITRA, Yenny Sucipto. Rincian kegiatan yang tercantum, imbuh dia, didominasi agenda pertemuan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi.

Menurut Yenny, transparansi dan partisipasi publik akan memungkinkan warga negara mempengaruhi penyusunan maupun penerapan tujuan dan prioritas pembangunan. Juga, dapat memonitor apa yang Pemerintah lakukan dengan sumber daya publik dalam mencapai tujuan MDGs. "Pun memastikan Pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka," tegas dia.

Dua cara mendongkrak transparansi dan partisipasi

Memasukkan indikator dan target transparansi fiskal dan partisipasi dalam tujuan Post MDGs 2015, menurut FITRA akan meningkatkan pentingnya hubungan antara tujuan, alokasi pendanaan, implementasi kebijakan, dan monitoring capaian hasil program Pemerintah. "Karenanya, FITRA meminta transparansi dan partisipasi anggaran harus disertakan dalam kerangka kerja pembangunan pasca-2015," tegas Sekretaris Jendral FITRA Yuna Farhan.

Dua cara dapat dilakukan terkait transparansi dan partisipasi tersebut. Pertama, sebut Yuna, seluruh negara diwajibkan membuat aturan berkala terkait investasi pendanaan yang mereka gunakan untuk membiayai target dan tujuan pembangunan. Setiap negara, imbuh dia, juga harus melaporkan capaian hasil dari investasi tersebut. "Dengan cara ini masyarakat dapat memonitor apakah Pemerintah mengalokasikan anggaran pencapaian 'Goal' secara memadai dan efektif," tegas Yuna.

Sedangkan cara kedua yang dapat ditempuh, lanjut Yuna, adalah dengan memasukkan transparansi dan partisipasi anggaran sebagai target spesifik agenda pembangunan pasca-2015. Teramasuk dalam target ini, sebut dia, adalah publikasi atas enam dokumen kunci anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.

Dalam target ini, tambah Yuna, harus tercakup kegiatan dengar pendapat publik yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif pada saat penyusunan dan pertanggungjawaban anggaran. "Masyarakat bisa mengetahui seberapa besar komitmen Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk tujuan MDGs, dibandingkan prioritas pembangunan lainnya," tegas dia.

HLP

Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah mengatakan Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan itu setelah sebelumnya rangkaian HLP dilaksanakan di New York (September 2012), London (November 2012), dan di Monrovia pada Januari 2013. "Pertemuan Bali merupakan bagian penting dari rangkaian proses penyusunan agenda pembangunan pasca-2015," kata Faizasyah, Senin (25/3/2013).

Dengan disepakatinya elemen-elemen serta prinsip-prinsip dari kemitraan global dan perangkat-perangkat implementasinya, menurut Faizasyah, terdapat peluang yang lebih besar dan lebih pasti bagi realisasi agenda pembangunan baru tersebut.  "Pengalaman MDGs (Tujuan Pembangunan Milenium) menunjukkan bahwa suatu agenda pembangunan pasca-2015 memerlukan dukungan kemitraan global dan tersedianya perangkat-perangkat implementasi," katanya. Menurut dia, tanpa kedua elemen tersebut, pencapaian agenda pembangunan baru tidak akan optimal.

Pertemuan keempat Panel Tingkat Tinggi itu akan dipimpin bersama oleh Presiden Yudhoyono dan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf. Perdana Menteri Inggris David Cameron sebagai salah satu ketua bersama lainnya tidak dapat hadir di Bali karena perkembangan di dalam negeri Inggris yang mengharuskan kehadiran PM Cameron.

Pertemuan Panel Tingkat Tinggi di Bali akan membahas aspek kemitraan global dan perangkat-perangkat implementasi (means of implementation) agenda pembangunan pasca-2015. Adapun hasil akhir dari dari keseluruhan pembahasan Panel Tingkat Tinggi sejak pertemuan pertama di New York (September 2012) akan disampaikan ke Sekjen PBB Ban Ki Moon pada akhir Mei 2013, untuk selanjutnya dibahas dalam Sidang Majelis Umum PBB.

 

Editor :

Palupi Annisa Auliani

Saan: Kalau SBY Ketum, Perlu Tunjuk Ketua Harian

Posted: 26 Mar 2013 05:46 PM PDT

Saan: Kalau SBY Ketum, Perlu Tunjuk Ketua Harian

Penulis : Sabrina Asril | Rabu, 27 Maret 2013 | 00:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa menilai jika Susilo Bambang Yudhoyono menjadi ketua umum maka perlu ditunjuk lagi ketua harian. Ketua harian diperlukan untuk membantu tugas SBY yang harus membagi waktu dengan tugas-tugas kepresidenannya.

"Seandainya Pak SBY menerima keputusan itu, tentu akan memikirkan tentang struktur organisasi partai itu. Apa perlu ada ketua harian mengingat tugas-tugas PSBY juga padat," ujar Saan di Kompleks Parlemen, Selasa (26/3/2013).

Saan mengatakan, saat ini semua pengurus Demokrat masih menunggu keputusan dari SBY. Sebab, pencalonan SBY baru sebatas dukungan dari pengurus daerah. Setidaknya ada 23 DPD yang menyatakan dukungannya jika SBY maju dalam bursa calon ketua umum Demokrat.

Sebagai salah satu kandidat calon ketua umum Partai Demokrat, Saan mengaku mendukung pencalonan SBY. Tetapi, ia masih belum mau membuka apakah dirinya akan mundur jika SBY maju dalam bursa.

Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan Majelis Tinggi dan pengurus DPD di Cikeas, Minggu (24/3/2013). Dalam pertemuan itu terungkap sejumlah dukungan pengurus DPD yang menginginkan SBY atau Ani Yudhoyono menjadi calon ketua umum.

Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat M Rahmad bahkan mengatakan sudah ada 23 DPD dan 401 DPC yang menyatakan dukungannya supaya Ani maju sebagai ketua umum. Tetapi, kata Rahmad, pengurus-pengurus juga mendukung SBY sebagai ketua umum. Jika SBY tidak berkenan maka para pengurus daerah itu sudah bersiap-siap untuk mendeklarasikan dukungan kepada Ani Yudhoyono.

Editor :

Ana Shofiana Syatiri
Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)