Isnin, 11 Mac 2013

KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

Menlu: Seluruh WNI di Sabah Aman

Posted: 11 Mar 2013 04:50 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa kembali memastikan keamanan seluruh warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di Sabah, Malaysia. Sebagian besar WNI yang ada di daerah konflik itu sudah diungsikan ke tempat yang lebih aman menyusul konflik bersenjata antara pasukan Kerajaan Sulu dengan aparat kepolisian Malaysia.

"Syukur Alhamdullillah berkat langkah-langkah antisipatif yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya oleh perwakilan kita. Hingga saat ini, tidak ada warga negara kita yang dilaporkan mengalami permasalahan berkaitan dengan yang berkembang di Malaysia saat ini," ujar Marty di Gedung Kompleks Parlemen, Senin (11/3/2013).

Marty menuturkan Pemerintah Indonesia sudah menjalin kerja sama dengan perusahaan perkebunan sawit yang banyak memperkerjakan WNI di wilayah Sabah. "Mereka, pekerja kita, sudah direlokasi ke suatu titik yang lebih aman. Hingga saat ini mereka dalam keadaan baik bahkan tim dari konsulat jenderal kami sudah berkunjung menemui mereka," katanya.

Hingga saat ini, lanjut Marty, sudah ada 600 WNI yang diungsikan ke wilayah yang lebih aman. Marty mengimbau kepada seluruh warga Indonesia yang mengalami kesulitan berkomunikasi dengan sanak saudara yang tinggal di Sabah, bisa segera menghubungi Kementerian Luar Negeri. "Kalau ada siapa pun juga keluarga di tanah air yang kesulitan komunikasi dengan saudara-saudara di sana, silakan hubungi Kemenlu. Kami bisa coba membantu memfasilitasi," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pasukan kerajaan Sulu menyergap sejumlah aparat kepolisian di Sabah, Malaysia, pekan lalu. Sejak saat itu, konflik bersenjata antara pasukan Sulu dengan Kepolisian Diraja Malaysia terus terjadi, hingga menimbulkan korban baik dari pasukan Sulu atau polisi Malaysia.

Diperkirakan ada sekitar 1.200 WNI yang tinggal di Sabah. Mereka sebagian besar adalah para pekerja di ladang sawit. Konsulat Jenderal RI di Kota Kinabalu telah mengirim surat resmi kepada Ketua Majelis Keselamatan Negara Negeri Sabah guna meminta jaminan keselamatan terhadap WNI/TKI.

KJRI juga sudah mengirimkan surat ke seluruh manajer ladang sawit di Sabah. Isi ruat itu adalah meminta pihak manajemen menjaga keselamatan WNI/TKI dan membekali para WNI/TKI dengan dokumen perjalanan untuk keperluan keluar kebun sawit.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Sabah Berdarah

Editor :

Palupi Annisa Auliani

Presiden Minta Penegak Hukum Fokus Awasi Pengadaan Barang

Posted: 11 Mar 2013 04:22 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap agar lembaga penegak hukum dan institusi lainnya memberikan perhatian terhadap penyimpangan APBN, khususnya terkait pengadaan barang. Pasalnya, Presiden melihat banyak penyimpangan dalam praktik pengadaan barang yang telah merugikan negara.

"Sudah saatnya KPK dengan yang lain-lain memikirkan, membidik anggaran besar yang sarat dengan korupsi, sarat dengan permainan, baik sejak APBN-APBD disusun, sampai dicairkan dan digunakan. Mungkin kita sering merasakan, tapi tidak mudah untuk membuktikan. Saya harapkan KPK, Kepolisian, Kejaksaan, BPK, BPKP mencegah. Pengadaan barang ini luar biasa," kata Presiden dalam sambutan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) aksi bersama terkait reformasi tata kelola sektor kehutanan di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/3/2013).

Presiden mencontohkan penyimpangan pengadaan mobil. Sedianya, anggaran negara akan digunakan untuk membeli 10 mobil. Namun, kata dia, akibat mark-up, hanya lima mobil yang bisa dibeli. Penyimpangan seperti itu terungkap dalam kasus yang melibatkan anggota DPR, pemerintah, DPRD, hingga kepala daerah.

Dalam upaya pencegahan korupsi pengadaan barang, Presiden berharap semua pihak "meniru" MoU reformasi tata kelola sektor kehutanan, yang melibatkan Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, serta Komnas HAM. "Barangkali perlu MoU, pengawasan APBN-APBD. Duduklah bersama BPK, BPKP, KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan kementerian/lembaga yang lain," pungkas Presiden.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, KPK selama ini sudah fokus dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di pengadaan barang dan jasa. Ia memberi contoh pengusutan kasus pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan.

"Saya kira bagus (saran Presiden). Tapi bukan hanya MoU, melainkan benar-benar dilakukan, bukan hanya seremonial," kata Johan.

Editor :

Palupi Annisa Auliani
Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)