Sabtu, 5 Mac 2011

Republika Online

Republika Online


Suara Tembakan Bergema di Tripoli

Posted: 06 Mar 2011 06:37 AM PST

REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI - Tembakan senapan-senapan mesin otomatis meletus di ibu kota Libya, Tripoli Ahad (6/3), pertama terjadi di pangkalan utama Muamar Gaddafi dalam dua pekan pemberontakan terhadap kekuasaan 41 tahunnya. Tidak jelas siapa yang melakukan penembakan yang dimulai pukul 05:45 waktu setempat (10:45 WIB) atau penyebabnya.

Tembakan senapan mesin, beberapa di antaranya kaliber berat bergema di tengah kota Tripoli, bersamaan dengan sirene-sirene ambulan, teriakan para pendukung Gaddafi, suara klakson mobil sementara kendaraan-kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi melalui kota itu.

Seorang juru bicara pemeritah membantah terjadi pertempuran di Tripoli. "Saya menjamin anda, saya menjamin anda, saya menjamin anda, tidak ada pertempuran di Tripoli," kata Mussa Ibrahim yang juru bicara pemerintah. "Segalanya aman. Tripoli 100 persen berada dibawah kendali. Apa yang anda dengar itu adalah pesta petasan.

Penduduk berada di jalan-jalan, menari di taman." Akan tetapi ia memperingatkan: "Saya menganjurkan anda jangan pergi ke sana demi keselamatan anda. Pemberontakan bersenjata yang diilhami pemberontakan damai yang menggulingkan para penguasa di Mesir dan Tunisia meluas ke negara-negara Aran lainnya yang para pemimpinnya lama berkuasa dan tidak ada demokrasi, pemerintah yang baik dan lapangan kerja.

Pemberontak Libya juga bergerak maju dari wilayah timur kampung halaman Gaddafi, Sirte sekitar 500 km dari Tripoli dan mempertahankan posisi-posisi di satu kota barat dekat ibu kota setelah bertahan menghadapi dua serangan kendaraan lapis baja pasukan pemerintah. Situasi kota barat Zawiyah tenang setelah Sabtu malam, dengan pemberontak berjaga-jaga di atap rumah dan menempatkan pos-pos pemeriksaan di jalan-jalan menuju tengah kota.

Seorang dokter di Zawiyah , sekitar 50 km barat Tripoli mngatakan setidaknya 30 orang sebagian besar warga sipil tewas dalam pertempuran Sabtu yang menghancurkan pusat kota itu, meningkatkan jumlah korban paling tidak 60 orang dalam dua hari pertempuran. Hampir 600 km ke timur di sepanjang pantai Mediterania Libya , pemberontak mengatakan mereka merebut kota Bin Jawad, Sabtu dan hampir menguasai pelabuhan minyak Ras Lanuf dan bergerak ke arah barat menuju Sirte.

"Kami sekarang akan menyerang Sirte," kata seorang pemberontak Mohamed Salim kepada Reuters. Sementara yang lainnya Mohamed Fathi mengatakan, "Dengarkan , kami tidak memiliki organisasi dan tidak punya rencana militer. Kami akan bergerak di mana kami perlukan."

Banyak kota di bagian timur jatuh ketangan pemberontak, Sirte tidak mungkin akan dikuasai pemberontak. Kota itu telah banyak menerima subsidi dari Gaddafi, yang sering menjadi tuan rumah konferensi-konferensi Arab dan internasional.

Sirte juga menjadi satu pangkalan udara penting dan pasukan militer yang setia pada Gaddafi dan lembah Sirte adalah tempat sebagian besar cadangan minyak Libya. Di Tripoli, Wakil Menlu Khaled Kaim mengemukakan kepada wartawan Zawiyah "tenang dan damai" Sabtu malam. "Kami mengharapkan besok pagi kehidupan akan kembali normal."

Di Zawiyah, yang direbut pemberontak awal pekan lalu mengejutkan pemimpin Libya itu karena daerah barat Libya itu secara trsdisi merupakan pusat dukungan rakyat pada Gaddafi. Tetapi situasi masih tegang dan pemberontak dalam siaga bagi satu serangan baru.

Abu Akeel, seorang penduduk Zawiyah mengemukakan kepada Reuters pasukan pemerintah menembaki rumah-rumah dan sebuah masjid tempat orang berlindung. Seorang penduduk lainnya mengatakan ia melihat 20 tank bergerak maju ke taman utama dalam saerangan kedua.

Badan Energi Internasional mengatakan pemberontakan itu menghambat sekitar 60 persen dari 1,6 juta barel per hari produksi minyak.Penurunan itu sebagian besar akibaat pulangnya ribuah pekerja minyak asing, telah memukul ekonomi dan menyebabkan harga minyak mentah di luar negeri naik.

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

\'Detasemen Anti-Anarki Bukan Jawaban Tindakan Kekerasan Massa\'

Posted: 06 Mar 2011 06:32 AM PST

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Koordinator Badan Pekerja Komisi Untuk Orang Hilang Korban tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar, meminta Kapolri untuk tidak membentuk Detasemen Anti Anarki. "Pembentukan institusional ini bukan jawaban atas upaya mencegah tindakan kekerasan massa, pasca peristiwa Cikeusik, Pandeglang," kata Haris Azhar, dalam keterangan persnya di Padang, Ahad (6/3).

Menurut dia, Kontras menilai, upaya untuk mencegah tindakan kekerasan massa kini mestinya dilakukan dengan cara mengevaluasi tindakan yang selama ini telah diambil, memperkuat satuan-satuan kerja dan wilayah. Selain itu mengefektifkan fungsi intelejen internal serta melengkapi anggota Polri melalui pelatihan-pelatihan intensif dan penggunaan kekuatan yang proporsional untuk menghadapi massa yang melakukan tindakan kekerasan.

Lebih khusus, katanya, Polri semestinya memastikan penghukuman yang maksimal sebagai pelaku kekerasan sebagai upaya efektif untuk menciptakan efek penjeraan kepada pelaku sekaligus sebagai upaya pencegahan kekerasan yang mungkin terjadi lagi. "Sebab dikhawatirkan pembentukan Detasemen Anti Anarkisme ini justru dapat digunakan untuk melakukan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh elemen-elemen masyarakat yang melakukan demonstrasi dan dituduh anarki, sehingga justru berpotensi melanggar HAM," katanya.

Faktanya, Polri selama ini selalu gamang melakukan tindakan hukum dan menggunakan kekuatan kepada pelaku kekerasan massa, sementara dengan mudahnya Polri melakukan penembakan atau menggunakan kekuatan berlebihan kepada aksi-aksi petani, nelayan, kaum miskin kota dan kelompok minoritas lainnya yang berjuang untuk mempertahankan hak mereka.

Di sisi lain, pembentukan Detasemen Anti Anarki ini dikhawatirkan justru akan tumpang tindih dengan unit kepolisian lainnya di tingkat Polsek, Polres dan Polda. "Selain itu tidak jelas pula sejauhmana koordinasi dengan unit kerja Perintis, Sabhara, Dalmas atau Brimob yang selama ini semestinya melakukan tindakan pencegahan tindakan kekerasan massa tersebut." katanya.

Mabes Polri sebagai penanggungjawab koordinasi tertinggi juga dikhawatirkan justru mempersulit birokrasi koordinasi di lapangan. Polri semestinya memperhatikan polemik yang beredar seputar pemberlakukan Protap Penanggulangan Anarkis No. 01/X/2010 sebagai dasar hukum pembentukan Detasemen Anti Anarkisme ini.

Terhadap hal tersebut, KontraS telah memberikan banyak catatan sebelum Protap diimplementasikan. Protap tersebut harus di integrasikan dengan protap penanganan unjuk rasa, dan peraturan internal lain yang mengimplementasikan standar HAM.

Selain itu membuat aturan yang lebih jelas dan lebih rinci khususnya terkait dengan tahapan pelaksanaan tindakan Polri serta perangkat untuk mengawal dan mengawasi implementasi protap sebagai prasyarat pemberlakuan Protap tersebut. "Ukuran terhadap batasan asas proporsionalitas, keabsahan, kebutuhan dan akuntabilitas harus dijalankan dengan ketat sesuai pada situasi terjadinya tindakan penggunaan kekuatan," katanya.

Tindakan kekuatan harus sekecil mungkin membatasi kerusakan atau kebebasan hak manusia, mempersiapkan kemampuan anggota Polri untuk mengukur jenis dan perubahan situasi yang patut direspon oleh anggota kepolisian dengan memperhatikan tujuan-tujuan yang sah. Selain itu membuat pelatihan penggunaan kekuatan termasuk penggunaan senjata kepada anggota Polri agar bisa menjalankan protap sesuai asas dan tahapan yang berlaku disamping memperketat sistem pengawasan dalam penggunaan kekuatan Polri.

Untuk itu, katanya lagi, harus ada sistem pertanggujawaban internal mulai dari prosedur pelaporan bagi anggota Polri yang melakukan tindakan ini hingga mekanisme penyelidikan secara internal setelah terjadinya insiden jika terjadi penyalahgunaan kewenangan, transparansi dan kontrol terhadap penggunaan alat-alat kekuatan termasuk jenis senjata yang digunakan. Harus ada batasan yang ketat terhadap penggunaan kekuatan senjata.

"Karena itu, kami meminta Polri membuka ruang konsultasi publik yang lebih terbuka utk pengambilan kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah kekerasan massa," katanya.

Pada masa ini, tambahnya, Polri dapat mengefektifkan fungsi-fungsi yang telah ada dan memperkuat sistem pelatihan anggota serta penggunaan kekuatan yang proporsional untuk mencegah dan menindak tindakan kekerasan massa yang terjadi.

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

Tiada ulasan:

Catat Komen