KOMPAS.com - Nasional |
| Merasa Benar, Paskah Siap Ditembak Mati Posted: 30 Jan 2011 04:03 PM PST JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua DPP Golkar Abdul Ghafur menyatakan bahwa kondisi mantan Kepala Bappenas Paskah Suzetta di dalam tahanan sangat baik. Namun, meski berada di balik sel, Paskah tetap merasa tidak bersalah dan menyatakan dirinya siap ditembak mati apabila memang bersalah. "Paskah bahkan bilang jangankan satu-dua hari, ditembak mati pun dia berani kalau memang dia bersalah. Ini merupakan tanda bahwa dia yakin betul dia tidak bersalah," ungkap Ghafur, Minggu (30/1/2011), setelah menjenguk Paskah di Rumah Tahanan Kelas I Cipinang, Jakarta. Ghafur mengungkapkan, Paskah tampak santai dan nyaman menghadapi proses hukum yang sudah di depan mata. Bukan hanya Paskah, dua politisi Golkar yang lain, yakni Martin Brian Seran dan Ahmad Hafid Zamawi, juga tidak tampak gentar. Tiga politisi tersebut ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dititipkan di rutan tersebut sejak Jumat (28/1/2011). Empat politisi Golkar yang lain ditahan di Rutan Salemba, yakni TM Nurlif, Baharuddin Aritonang, Asep R Sudjana, dan Reza Kamarullah. Politisi Golkar ini merupakan anggota DPR Komisi IX tahun 1999-2004. Mereka diduga terlibat dugaan suap cek perjalanan senilai total Rp 24 miliar dalam pemilihan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004. "Saya tahu mereka ini pejuang. Sebagai tokoh pejuang, mereka tidak akan takut menjalani ini semua," ujarnya. Ghafur meminta KPK untuk bersikap adil dan tidak tebang pilih. "Kenapa yang lain bebas, sementara kawan-kawan kami ditahan. Kami solider dan kami mulai dari Pak JK, Pak Aburizal, Pak Akbar, kami semua berjuang dan meminta kasus ini supaya jernih dan proses hukum berjalan gamblang tidak dipolitisasi," tandasnya. Sent Using Telkomsel Mobile Internet Service powered by  |
| Sultan Tahan Berkomentar soal RUUK DIY Posted: 30 Jan 2011 03:57 PM PST Kesitimewaan DIY Sultan Tahan Berkomentar soal RUUK DIY Penulis: Icha Rastika | Editor: Tri Wahono Minggu, 30 Januari 2011 | 23:57 WIB JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X masih enggan berkomentar mengenai sikapnya terhadap draf Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY yang diajukan pemerintah. Sultan enggan jika pernyataan sikapnya menjadi isu baru. "Tapi, saya nanti jawabnya di DPR. Biar itu saja di DPR, kalau jadi isu, biar itu di DPR," katanya setelah menghadiri seminar simposium Nasional Demokrat di Jakarta Convention Center, Minggu (30/1/2011). Dikatakan Sultan, dia siap memenuhi panggilan DPR. Pertemuan dengan Komisi II DPR, menurut Sultan, akan berlangsung sekitar tanggal 17-19 Februari. "Antara 17-19, saya belum tahu," ujarnya. Sebelumnya, Komisi II DPR telah menggelar rapat pembahasan RUUK DIY bersama dengan pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Inti dari draf RUUK DIY adalah pemerintah mengajukan agar pemilihan gubernur DIY dilakukan melalui DPRD, bukan melalui penetapan langsung. Sementara posisi Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX tetap seperti yang disampaikan pemerintah sebelumnya, yakni sebagai gubernur utama dan wakil gubernur utama yang menjalankan fungsi sebagai pelindung, pengayom, penjaga budaya, serta simbol pemersatu masyarakat Yogya. Namun, seperti diberitakan sebelumnya, draf RUUK DIY seperti yang diajukan pemerintah tersebut mendapat protes keras dari masyarakat Yogyakarta. Sent Using Telkomsel Mobile Internet Service powered by Kirim Komentar Anda |
| You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan