Khamis, 8 Disember 2011

ANTARA - Mancanegara

ANTARA - Mancanegara


AS bantah tuduhan provokasi protes pascapemilu Rusia

Posted: 08 Dec 2011 09:18 PM PST

Hillary Clinton (FOTO ANTARA)

Berita Terkait

Video

Washington (ANTARA News) - Amerika Serikat pada Kamis membantah tuduhan-tuduhan Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin bahwa pihaknya memprovokasi protes pasca-pemilu, dan mengatakan dana Washington hanya dikeluarkan untuk memperkuat demokrasi.

Putin, yang menghadapi tantangan mengejutkan pada dominiasi politiknya, menuduh Menlu AS Hillary Clinton mengirimkan satu "sinyal" yang memulai protes-protes dan memberikan dana kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) Rusia dengan tujuan mempersoalkan pemilu itu.

"Tidak ada yang lebih penting selain dari kebenaran," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Mark Toner kepada wartawan, mempertegas tanggapan Hillary Kamis di Brussels tempat dia mengatakan bahwa dia mendukung hak-hak rakyat Rusia.

Program-program AS "bertujuan untuk mendukung proses pemilu yang lebih transparan, bebas dan jujur. Tujuan itu tidak mendukung kelompok politik manapun atau agenda politik dan agenda lainnya," kata Toner.

"Kami tetap berjanji, sebagai mana kami lakukan di berbagai negara lainnya, dan tetap mendukung hak rakyat untuk menyatakan pandangan dan pernyataan mereka secara damai dan aspirasi-aspirasi demokratik mereka," kata Toner. "Tidak ada niat untuk melibatkan diri."

Rusia mengecam Hillary yang mempertanyakan kejujuran pemilu negara itu Minggu yang dimenangkan oleh partai Rusia Bersatu pimpinan Putin dengan mayoritas yang menurun.

Pihak oposisi mengatakan hasil-hasil itu jauh lebih buruk dalam pemilu bebas dan melakukan protes terbesar Rusia dalam beberapa tahun belakangan ini.

(H-RN/M016)

Editor: Desy Saputra

COPYRIGHT © 2011

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Full content generated by Get Full RSS.

Satu motor, satu orang di Honduras untuk hentikan kejahatan

Posted: 08 Dec 2011 03:11 PM PST

Tegucigalpa (ANTARA News) - Dengan harapan bisa mengurangi peristiwa tembak-lari di negara yang dilanda kejahatan --Honduras, para pejabat di Tegucigalpa telah memberlakukan peraturan baru yang membatasi jumlah orang yang mengendarai sepeda motor kapan saja, yaitu hanya satu orang saja.

Dewan legislatif Honduras, Rabu malam (7/12), menyetujui peraturan baru tersebut --yang membuat tidak sah jika orang menjadi penumpang di bagian belakang jok sepeda motor. Sebabnya ialah banyak pria bersenjata melakukan perbuatan semacam itu untuk menyerang korban mereka dalam beberapa tahun belakangan.

Sepeda motor telah digunakan dalam beberapa aksi pembunuhan terhadap orang terkenal di Honduras, termasuk penembakan hingga tewas wartawan Luz Marina Paz dan mantan menteri keamanan pemerintah Alfredo Landaverde pekan ini.

"Mengingat situasi keamanan saat ini, kami percaya jawaban yang tepat ialah hanya satu orang pada satu kesempatan yang diperkenankan mengendarai sepeda motor," kata Menteri Keamanan Popeyo Bonilla, yang berbicara di bada legislatif.

Pemungutan suara yang tak biasa itu dilakukan atas permintaan Presiden Porfirio Lobo --yang sedang berjuang mengurangi angka kejahatan di Honduras, yang telah menjadi salah satu negara paling berbahaya di dunia.

Hingga akhir 2011, Honduras tampaknya memiliki angka pembunuhan paling tinggi di dunia --86 per 100.000 warga, kata Lembaga Pengawas Kekerasan di Tegucigalpa, pemantau yang didukung PBB, sebagaimana dikutip AFP --yang dipantau ANTARA di Jakarta, Jumat pagi. Rata-rata telah terjadi 20 pembunuhan sehari pada 2011, 85 persen di antaranya disebabkan oleh penembakan.

Tahun lalu, 11 wartawan dibunuh di negeri tersebut, tempat keselamatan masyarakat telah merosot sejak kudeta dukungan militer Juni 2009.

Honduras telah menjadi tempat persinggahan kokain dari Amerika Selatan menuju Amerika Serikat. Gerombolan narkotika memiliki senjata yang lebih baik dibandingkan dengan polisi, dan memiliki uang untuk menyogok penegak hukum serta politisi, kata AFP.

Menurut laporan 2010, Komite Perlindungan Wartawan, yang berpusat di New York, mendapati "pola kekebalan hukum yang mengejutkan" di Honduras sebagaimana diperlihatkan oleh "ketidak-mampuan atau ketidak-sediaan" pemerintah "untuk melakukan tindakan nyata guna menyelidiki kejahatan dan menangkap pelakunya". (C003)

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © 2011

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Full content generated by Get Full RSS.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan