ANTARA - Peristiwa |
| Yudhoyono minta lupakan sejenak materi KTT Posted: 18 Nov 2011 06:34 AM PST  Presiden Obama memuji Presiden Yudhoyono karena kepemimpinannya dalam demokratisasi dan penghormatan hak asasi manusia di negerinya (ANTARA) ... tinggalkan itu untuk besok. Sekarang, malam ini, nikmatilah jamuan makan malam dan kehadiran masing-masing... Berita Terkait Video Dalam sambutan singkat mengawali jamuan makan malam di Ruang Nusa Dua 5, Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Jumat malam, Presiden berharap para pemimpin 18 negara peserta KTT ke-6 Asia Timur hanya menikmati jamuan dan persahabatan. Menurut Presiden yang mengenakan kemeja tenun ikat semodel dengan para pemimpin negara lainnya, KTT ke-6 Asia Timur akan membahas beragam persoalan seperti ketahanan pangan dan energi, ekonomi dunia, perdagangan, dan penanganan bencana alam. "Tapi tinggalkan itu untuk besok. Sekarang, malam ini, nikmatilah jamuan makan malam dan kehadiran masing-masing," ujarnya. Presiden yang didampingi Ani Yudhoyono mengenakan kebaya tradisional Bali berwarna merah mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pemimpin negara peserta KTT ke-6 Asia Timur dan menyampaikan penghargaan kepada para pemimpin negara anggota ASEAN yang pada Kamis telah menyukseskan KTT ke-19 ASEAN dengan melahirkan Deklarasi Bali atau Bali Concord III. Kepala Negara pun menyampaikan keyakinannya bahwa KTT ke-6 Asia Timur akan sama suksesnya dengan KTT ke-19 ASEAN. KTT ASIA Timur, menurut dia, akan semakin memperkokoh kerja sama negara-negara di kawasan Asia Timur. Di awal pidatonya, Presiden Yudhoyono sempat menyatakan pengertiannya bahwa para kepala negara/pemerintahan yang hadir pasti ada yang mengalami "jetlag" karena penerbangan jauh. Namun, Presiden yang menjabat Ketua ASEAN 2011 mengatakan Bali sebagai salah satu destinasi wisata dunia adalah tempat yang paling cocok bagi para pemimpin itu untuk menyembuhkan "jetlag". (*) Editor: Ade Marboen COPYRIGHT © 2011 Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com Full content generated by Get Full RSS. |
| Pengadilan in absentia Nunun tergantung iktikad KPK Posted: 18 Nov 2011 06:30 AM PST Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR Bahruddin Nashori menyatakan, pengadilan in absentia terhadap tersangka kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nunun Nurbaeti yang kini masih buron bisa saja dilakukan, tergantung iktikad baik Komisi Pemberantasan Korupsi. "Bisa saja pengadilan in absentia dilakukan dan saya setuju, tapi itu tergantung iktikad baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mau atau tidak melakukannya," kata Bahruddin ketika dihubungi di Jakarta, Jumat. Dikatakannya, jika KPK memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan kasus itu, biar tidak berlarut-larut sehingga menurunkan kepercayaan publik, maka tidak ada salahnya pengadilan in absentia ditempuh. "Jika itu dilakukan maka sekaligus menepis anggapan bahwa KPK ditekan pihak lain untuk mengeliminir kasus itu," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut. Terkait kekhawatiran sidang in absentia terhadap Nunun akan menutup peluang menemukan pihak lain yang terlibat di belakang istri mantan Wakil Kepala Polri Adang Daradjatun itu, menurut Bahruddin terlalu mengada-ada. "Yang penting `action` dulu. KPK lakukan apa yang bisa dilakukan dulu. Kalau nanti Nunun pulang kan bisa ditindaklanjuti lagi," katanya. Menurutnya, jika kasus itu dibiarkan berlarut-larut maka akan mengundang spekulasi bahwa kasus itu sengaja dibiarkan mengambang tanpa akhir yang jelas. Sebelumnya Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Andi Hamzah, mengatakan KPK bisa menggelar pengadilan in absentia terhadap Nunun Nurbaeti. "Terdakwa korupsi yang melarikan diri bisa diadili secara in absentia," kata Andi Hamzah dalam diskusi hukum bertajuk "Masihkan Publik Percaya KPK?" di Jakarta, Rabu (16/11). Dikatakannya, persidangan in absentia terhadap terdakwa korupsi bisa dilakukan sebagaimana diatur dalam Undang Undaang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Andi Hamzah menilai, langkah hukum tersebut dapat membantu KPK menuntaskan kasus itu dengan cepat, sehingga tidak terus berlarut-larut tanpa penyelesaian yang pasti. Terkait kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Swaray Goeltom tahun 2004 lalu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah memvonis bersalah empat mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) penerima suap cek perjalanan, yaitu Dudhie Makmun Murod (F-PDIP), Endin AJ Soefihara (F-PPP), Hamka Yandhu (F-Golkar), dan Udju Djuhaeri (F-TNI/Polri). KPK juga menetapkan 26 anggota dan mantan anggota DPR lainnya yang diduga ikut menerima cek perjalanan itu sebagai tersangka. (S024/Z002) Editor: Suryanto COPYRIGHT © 2011 Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com Full content generated by Get Full RSS. |
| You are subscribed to email updates from ANTARA News - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan