Selasa, 25 Disember 2012

ANTARA - Peristiwa

ANTARA - Peristiwa


Warga inginkan 15 PNS terlibat narkoba dipecat

Posted: 25 Dec 2012 07:16 AM PST

Mereka aparatur negara yang harusnya memberikan contoh, kok malah jadi pengguna narkoba,"

Berita Terkait

Pekanbaru (ANTARA News) - Sejumah warga Kabupaten Rokan Hulu, Riau, menginginkan agar aparat berwenang memecat sebanyak 15 pegawai negeri sipil setempat karena dinyatakan positf oleh Badan Narkotika Daerah (BND) sebagai pengguna narkoba.

"Mereka aparatur negara yang harusnya memberikan contoh, kok malah jadi pengguna narkoba," kata Janawi (44) warga Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu, Rokan Hulu (Rohul) ditemui di Pekanbaru, Selasa.

Dia mengatakan, bila PNS itu tidak dipecat maka tidak menimbulkan efek jera dan mereka akan melakukan kembali sebagai penguna narkoba.

Pernyataan tersebut terkait pekan lalu bahwa Wakil Bupati Rokan Hulu, Hafith Syukri yang juga Ketua BND menyatakan sebanyak 15 PNS di lingkup pemkab setempat positif sebagai penguna narkoba.

Masalah tersebut diketahui setelah BND memeriksa urine para PNS dan pegawai honorer karena adanya laporan dari petugas bahwa mereka adalah penguna narkoba.

Namun dari hasil pemeriksaan urine itu, maka sebanyak 15 pegawai positif penguna narkoba yang bekerja di lingkup PU Bina Marga, Sekretariat DPRD dan bagian perizinan.

Sedangkan pihak Pemkab Rohul telah melayangkan surat ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta mengenai tindakan apa yang harus dilakukan terhadap para PNS tersebut.

Di tempat terpisah para PNS tersebut membantah sebagai penguna narkoba, meski BND telah menyatakan mereka positif.

Menurut Jawani bahwa tindakan memecat PNS tersebut merupakan langkah positif dan baik karena telah menerapkan prinsip pemerintahan yang bersih dari korupsi dan narkoba.

Pendapat serupa juga disampaikan Isman (39) warga Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu dan Yunizar (43) penduduk Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Rokan Hulu.

Padahal, kata Yunizar, bahwa Bupati Rokan Hulu Ahmad dalam beberapa kesempatan bertemu dengan warga selalu menyampaikan imbauan agar PNS menjauhkan diri dari narkoba.

"Kami menagih janji dari bupati karena selalu menyebut daerah ini terhindar dari korupsi dan narkoba," kata Yunizar, bapak dua anak asal Kabupaten Mandailing Natal, Sumut itu.


(A047/M027)

Editor: Tasrief Tarmizi

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Gubernur Jabar siap kembangkan SMK Kelautan

Posted: 25 Dec 2012 06:50 AM PST

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (ANTARA)

Di sepanjang pantai utara dan selatan Jabar harus berjajar SMK-SMK Kelautan"

Berita Terkait

Bandung (ANTARA News) - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berniat mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelautan di Provinsi Jabar.

"Di sepanjang pantai utara dan selatan Jabar harus berjajar SMK-SMK Kelautan," ujarnya saat menghadiri acara Syukur Laut di Desa Pamayangsari, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa.

SMK ini, kata Heryawan, diharapkan menghasilkan para tenaga terdidik untuk lebih memaksimalkan sumber daya laut yang begitu kaya di Jabar.

"Nelayan China mencari ikan tuna senilai Rp3 miliar di Samudra Hindia, di selatan pulau Jawa. Mereka unggul di teknologi dan pengetahuan. Saat ini nelayan kita dengan kapal kecil belum bisa seperti itu. Nanti jebolan SMK kita yang akan melakukannya," katanya.

Dalam kesempatan itu juga Heryawan memberikan bantuan empat buah ruang kelas baru (RKB) untuk SMK Kelautan yang ada di Cipatujah. "Mudah-mudahan bisa menambah daya tampung siswa nantinya," ujarnya.

Dikatakan Heryawan, Pemprov Jabar menganggarkan di APBD 2013 bantuan 100 kapal untuk para nelayan. Kapal berkapasitas 2 GT (gross tonage) itu diharapkan akan menambah produktifitas nelayan Jabar.

"Jadi 100 kapal untuk seluruh Jabar, nanti kita lihat untuk kawasan selatan berapa dan utara berapa sesuai kebutuhan," ujarnya.

Selain itu, Gubernur Jabar juga menyerahkan bantuan peralatan menangkap ikan, sertifikasi tanah, dan kartu nelayan.

Pada 2011 Pemprov Jabar membantu proses sertifikasi tanah untuk para nelayan sebanyak 150 sertifikat. Pada 2012 juga sebanyak 150 sertifikat. "Alhamdulillah semuanya gratis," kata Ketua Kelompok Nelayan Dedi Mulyadi.

Dedi mengaku sangat terbantu dengan bantuan sertifikasi tanah tersebut. "Dengan sertifikat tanah kami lebih mudah mencari modal, kalau dulu paling banyak pinjam Rp5 sampai Rp10 juta, kini bisa ambil Rp50 hingga Rp100 juta," jelasnya.

Sedangkan kartu nelayan, jelas Dedi, sangat membantu nelayan dari sisi pemenuhan bahan bakar untuk melaut.

"Dengan kartu nelayan kami beli BBM jadi lebih murah. Sekarang tidak ada lagi alasan tidak melaut gara-gara tidak ada BBM," kata Dedi.

(KR-ASJ/Y003)

Editor: Tasrief Tarmizi

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Tiada ulasan:

Catat Ulasan