Rabu, 16 Mei 2012

Sindikasi news.okezone.com

Sindikasi news.okezone.com

Massa Potong Kambing di Pengadilan & Bakar Motor di DPRD

Posted: 16 May 2012 01:00 AM PDT

MAKASSAR - Sekelompok orang Kota Makassar, Sulawesi Selatan, punya cara sendiri untuk menunjukkan kekecewaan mereka dengan penegakan hukum di Indonesia.
 
Mereka memotong kambing di depan Kantor Pengadilan Negeri Makassar dan dan membakar satu sepeda motor di depan Kantor DPRD Sulawesi Selatan.

Unjuk rasa massa yang tergabung dalam Aliansi Pejuang Keadilan Demi Rakyat itu digelar Rabu (16/5/2012) siang tadi.

Unjuk rasa yang dipimpin Jamaluddin Betel itu diawali dengan zikir dan doa. Mereka kemudian memotong seekor kambing sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Jamaluddin mengatakan Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) harus memeriksa jaksa-jaksa dan hakim-hakim nakal yang memutuskan perkara yang tidak sesuai dengan hukum.

Puas berunjuk rasa di PN Makassar, massa melanjutkan aksi dengan membakar sepeda motor milik Jamaluddin di Kantor DPRD Sulsel. Kali ini, unjuk rasa mendapat pengawalan ketat polisi.

Aksi bakar motor itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan massa terhadap anggota DPRD Sulsel yang dianggap tidak lagi berpihak dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

(Rudi Gunawan/Sindo TV/ton)

KPK Dilibatkan Awasi Kebocoran Pajak

Posted: 16 May 2012 12:47 AM PDT

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyusun nota kesepahaman (MoU) dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).  MoU yang mengatur pengawasan di sektor perpajakan itu akan ditandatangani dalam waktu dekat melibatkan lembaga penegak hukum terkait.
 
Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, MoU itu merupakan bagian dari keinginan pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan.
 
"Kita enggak ngomong kasus, dan kita lebih banyak pada koordinasi, koordinasi sektor pepajakan, koordinasi bagaimana membangun sistem yang lebih baik," kata Kuntoro usai bertemu dengan pimpinan KPK di kantor KPK, Jakarta, Rabu (16/5/2012).
 
"Kedepannya kita akan buat MoU melibatkan lembaga-lembaga lainnya untuk bersama-sama meneliti kembali, dari perpajakan yang rawan terhadap penyimpangan-penyimpangan," ujarnya.
 
Dia menambahkan, MoU difokuskan pada bidang perpajakan karena sangat rawan dikorupsi. "Kita sudah tahu kalau pajak itu rawan. Oleh karena itu, prosesnya tadi perlu kita tinjau kembali," katanya.

(abe)

Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)