Jumaat, 30 Disember 2011

ANTARA - Peristiwa

ANTARA - Peristiwa


Tjahjo: wacana amandemen UUD bukan persoalan mendesak

Posted: 30 Dec 2011 07:19 AM PST

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Tjahjo Kumolo. (FOTO ANTARA News/Zul)

Berita Terkait

Video

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjaungan (PDIP) Tjahjo Kumolo menilai usulan atau wacana amandemen UUD 1945 bukan merupakan persoalan yang mendesak bagi bangsa Indonesia.

"Setelah saya mencermati gelagat dinamika perkembangan yang ada bahwa wacana amandemen UUD 1945 bukan persoalan yang mendesak bagi bangsa ini," kata Tjahjo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.

Menurut Sekjen DPP PDIP itu, kalau wacana tersebut dipaksakan, justru akan menimbulkan kegaduhan politik dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan sistem presidensial.

"Lebih baik jajaran wakil rakyat lebih memprioritaskan konsistensi memantapkan sistem yang ada dulu dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam upaya memperjuangkan kesejahteraan rakyat," katanya.

Tjahjo mengharapkan, semua pihak untuk ikut mengefektifkan empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk memperkuat fondasi kenegaraan Indonesia.

Selain itu, Tjahjo mengatakan, mencermati  perkembangan dinamika dari berbagai evaluasi pemerintahan yangg dihasilkan melalui proses pemilu presiden secara langsung pada 2004 dan 2009, masalah estafet kepemimpinan tahuan 2014 memang penting untuk menjadi agenda strategis setiap partai.

"Namun bagi PDI Perjuangan saat ini program yang lebih strategis untuk mementingkan bagaimana bangsa ini menyepakati kembali berkaitan dengan haluan pemerintahan pada 2014 melalui proses politik di MPR dan DPR RI," ujarnya.

Menurut dia, haluan pemerintahan selain menjawab persoalan bangsa dan negara saat ini, juga memiliki visi jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

"Berkaitan dengan hal ini, maka PDI Perjuangan sudah menetapkan platform politik partai yang akan dijadikan sebagai dasar di dalam menyusun agenda dan program strategis yang komprehensif integral untuk pembangunan bangsa Indonesia dalam jangka panjang ke depan secara sistematis dalam rangka Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden," demikian Tjahjo Kumolo.(*)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2011

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Full content generated by Get Full RSS.

Pemkab Sampang tawarkan program transmigrasi ke Syiah

Posted: 30 Dec 2011 06:47 AM PST

Seorang pengungsi pengikut aliran Syiah, merapikan sejumlah barang miliknya di tempat pengungsian di lapangnan tenis indoor, Sampang, Madura, Jatim, Jumat (30/12). Sekitar 200 pengungsi berhasil dievakuasi pihak keamanan setelah pesantren beraliran Syiah di tiga lokasi dan dua desa, dibakar massa pada Kamis (29/12). Diperkirakan pengikut aliran tersebut sebanyak 500 orang. (FOTO ANTARA/Saiful Bahri)

Berita Terkait

Sampang (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Pulau Madura, Jawa Timur, akan menawarkan program transmigrasi kepada kelompok Syiah sebagai upaya untuk meredam konflik dengan kelompok Sunni di wilayah itu.

"Kita mencoba menawarkan hal ini, siapa tahu mereka mau dengan program kami," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang, Hermanto Subaidi, Jumat.

Ia menjelaskan, usulan program transmigrasi kepada kelompok Islam Syiah itu bukan berarti `diskriminasi` karena program transmigrasi sudah ada sejak dulu.

"Itupun jika mereka mau. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Yang jelas, mereka itu kan tetap warga Sampang," katanya.

Pemkab Sampang, kata dia, kini tengah melakukan koordinasi dengan semua tokoh masyarakat dan tokoh ulama di Kabupaten Sampang untuk meredam kasus tersebut.

"Tadi kita telah melakukan pertemuan dengan forum pimpinan daerah bersama pengurus Majelis Ulama Indonesia untuk membahas jalan keluar persoalan ini," kata Hermanto Subaidi.

Kelompok Islam Syiah di Kabupaten Sampang yang kini tinggal di tempat pengungsian menyusul adanya kerusukan pada Kamis (29/12) sebanyak 270 orang dari total 351 orang.

Menurut Hermanto, mereka itu terdiri dari 167 kepala keluarga dan sebagian diantaranya telah berusia lanjut.

Konflik kelompok Sunni dan kelompok Syiah di Kabupaten Sampang ini sudah terjadi sejak tahun 2006, namun hingga kini belum bisa diredam hingga akhirnya terjadi aksi anarkis berupa pembakaran madrasah, mushalla dan rumah pimpinan Syiah, serta pondok tempat tinggal santri.

Konflik kedua kelompok Islam berbeda aliran pemahaman ini bermula dari konflik pribadi antara pimpinan Islam Syiah Tajul Muluk dengan pimpinan kelompok Islam Sunni KH Rois yang berebut santri.

Dari konflik kedua tokoh ini, lalu tersiar kabar di kalangan pengikut Islam Sunni bahwa kelompok Islam Syiah merupakan kelompok Islam yang menyebarkan ajaran sesat, hingga akhirnya memicu emosi pengikut Sunni di wilayah itu.

Puncaknya, terjadi pada Kamis (29/12) kemarin. Ratusan pengikut Islam Sunni lalu menyerbu kediaman pimpinan Islam Syiah di Desa Karang Gayam. Mereka membakar madrasah, mushalla dan rumah kediaman pimpinan Syiah. (*)

Editor: Priyambodo RH

COPYRIGHT © 2011

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Full content generated by Get Full RSS.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan