Selasa, 14 Ogos 2012

ANTARA - Peristiwa

ANTARA - Peristiwa


Presiden bersilaturahmi dengan paskibraka

Posted: 14 Aug 2012 07:11 AM PDT

Anggota paskibraka asal Kepulau Riau, Devi Ayu Rahmawati mencium bendera merah putih saat upacara pengukuhan anggota pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) tahun 2012 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/8) . Sebanyak 67 anggota Paskibraka yang berasal dari 33 provinsi akan bertugas mengibarkan sang saka Merah Putih pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus nanti. (ANTARA/Prasetyo Utomo)

Berita Terkait

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri silaturahmi dengan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di Jakarta International Expo, Selasa malam.

Dalam acara tersebut, selain para Paskibraka juga turut serta Pasukan Kehormatan Taruna Akademi TNI dan Akpol, Paduan Suara dan Orkestra Gita Bahana Nusantara dan Para Teladan Nasional serta Peserta Lomba dan Pameran Foto Indonesia 2012.

Presiden yang hadir bersama Ibu Negara Ani Yudhoyono, tiba ditempat acara sekitar pukul 20.20 WIB. Wakil Presiden Boediono dan Istrinya, Herawati Boediono, turut hadir mendampingi Presiden Yudhoyono.

Selain itu, juga tampak beberapa menteri Kabinet Inedonesia Bersatu II di antaranya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng.

Ketua Panitia Nasional HUT Ke-67 RI, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi saat memberikan laporan mengatakan, silaturahmi kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya, yang biasanya dilakukan setelah puncak acara hari kemerdekaan pada 17 Agustus. Hal ini karena berdekatan dengan hari raya idul fitri.

Sementara itu, sebelumnya, Presiden memimpin upacara pengukuhan Paskibraka 2012 yang akan bertugas pada peringatan ke-67 kemerdekaan RI.

Paskibraka terdiri dari 66 anggota yang merupakan perwakilan dari 33 provinsi. (M041/R007)

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca

Kirim Komentar

Bupati Bojonegoro : Blok Cepu simpan potensi konflik sosial tinggi

Posted: 14 Aug 2012 07:05 AM PDT

Bojonegoro (ANTARA News) - Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Suyoto, menyatakan, proyek Blok Cepu di wilayahnya menyimpan potensi konflik sosial yang tinggi, kalau berbagai permasalahan mulai pelanggaran truk, tenaga kerja, juga yang lainnya tidak diselesaikan.

"Menyelesaikan potensi konflik sosial yang bisa terjadi di proyek Blok Cepu, saya minta jangan berdiri di atas aturan," katanya, ketika rapat pembahasan proyek Blok Cepu di Bojonegoro, Selasa.

Hadir dalam rapat itu, Kepala BP Migas Perwakilan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Ellan Biantoro, Staf Ahli Deputi Pengendalian Operasi Untuk Proyek Banyu Urip Blok Cepu Hamdi Zainal.

Selain itu, rapat juga dihadiri Ketua Komisi A DPRD Agus Susanto Rismanto, dengan sejumlah anggota DPRD lainnya, jajaran Mobil Cepu Limited (MCL) dan Ketua Optimalisasi Proyek Blok Cepu, Soehadi Moelyono.

Menurut Suyoto, pelanggaran batas muatan maksimum truk proyek Blok Cepu harus ditertibkan, juga perlindungan warga lokal yang terlibat di dalam proyek Blok Cepu, mulai tenaga kerja keamanan, juga kontraktor lokal yang harus menanggung harga rendah.

Lainnya, lanjutnya, permasalahan dengan warga menyangkut enam item, di antaranya penyelesaian tukar guling tanah kas desa seluas 13,5 hektare yang dimanfaatkan proyek Blok Cepu, juga pembangunan jalan desa di kawasan ring I.

Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Optimalisasi Proyek Blok Cepu Soehadi Moelyono, juga menyampaikan, pelanggaran pengambilan air yang dilakukan kontraktor proyek Blok Cepu di lokasi yang tidak semestinya.

"Kami minta BP Migas ikut menertibkan pelanggaran yang dilakukan kontraktor proyek Blok Cepu," kata Ketua Komisi A DPRD, Agus Susanto Rismanto, menegaskan.

Agus menegaskan, Perda yang diberlakukan dalam proyek industri migas merupakan instrumen dalam melindungi warga lokal, juga kepentingan lokal lainnya.

"Kalau memang Perda itu tidak diberlakukan, tolong BP Migas juga harus mengganti instrumen sejenis yang benar-benar melindungi warga lokal," ucapnya.

Menanggapi hal itu, Kepala BP Migas Perwakilan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Ellan Biantoro, menjanjikan, menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada, mulai persyaratan perizinan proyek Blok Cepu, tenaga keamanan, hingga permasalahan sosial.

"Mengenai tukar guling tanah kas desa secepatnya kami selesaikan, termasuk perusahaan tenaga keamanan lokal sudah dalam pertimbangan untuk bermitra dengan MCL," katanya memberikan gambaran. (ANT)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan