Jumaat, 20 Mei 2011

detikcom

detikcom


Tingkah Nazaruddin Buat SBY Gerah

Posted: 20 May 2011 01:07 PM PDT

Sabtu, 21/05/2011 03:07 WIB
Tingkah Nazaruddin Buat SBY Gerah 
Didi Syafirdi - detikNews

Jakarta - Sepak terjang Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin, sedang menjadi sorotan publik setelah mencuatnya kasus suap di Kemenpora. Prilaku negatif Nazaruddin dinilai sudah cukup mengganggu SBY sebagai Dewan Pembina Partai.

"Sudah berimbas sebagai orang paling bertanggung jawab di partai. Apalagi sudah ganggu beliau (SBY) citra dan kedisiplinan partai," ujar Pengamat Politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya kepada detikcom, Jumat (20/5/2011).

Menurut Yunarto, sebaiknya Partai Demokrat segera menonaktifkan Nazaruddin tanpa melampaui wilayah penegak hukum. Langkah ini bisa dinilai positif untuk memperbaiki citra Demokrat dimata publik.

"Penegak hukum lebih leluasa untuk masuk," katanya.

Yunarto menilai, tersangkutnya Nazaruddin dalam isu pemberian uang kepada Sekjen Mahkamah Konstitusi, Janedjri M Gaffar, sudah cukup bagi DPP Partai Demokrat untuk segera mengambil keputusan.

"Sudah jelas DPP Demokrat harus ambil sikap segera," tegasnya.

Nama Nazaruddin mencuat setelah KPK membongkar kasus suap wisma Atlet Sea Games, Palembang. Nazaruddin juga diketahui memberi uang dalam bentuk Dollar Singapura kepada Sekjen MK. Jumlahnya cukup mencenangkan, kalau ditotal Rp 828 juta. Namun dalam dua kasus ini Nazaruddin membantah.

(did/mad)

Follow twitter @detikcom dan gabung komunitas detikcom di facebook


Foto Prewedding Murah DiBali - Rp 2.500.000,- Beli

Tutup

  Share to Facebook:

You are redirected to Facebook

  Share via Email:

Share via Email


loadingSending your message

Message has successfully sent


Redaksi: redaksi[at]staff.detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi Elin Ultantina di iklan[at]detiknews.com,
telepon 021-7941177 (ext.524).

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

SBY Dijadwalkan Buka Muktamar PPP di Bandung

Posted: 20 May 2011 12:03 PM PDT

Sabtu, 21/05/2011 02:03 WIB
SBY Dijadwalkan Buka Muktamar PPP di Bandung 
Rachmadin Ismail - detikNews

Jakarta - Perhelatan Muktamar VII PPP di Bandung, Jawa Barat pada 3-6 Juli 2011 akan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Agenda utama muktamar adlah penyegaran maupun revitalisasi ideologi partai, guna mengejewantahkan perjuangan PPP yang berkiblat terhadap masalah keumatan, kerakyatan, serta kebangsaan.

"Dengan demikian, keberadaan PPP diharapkan menjadi lebih berdaya guna bagi kehidupan umat Islam dan bangsa di tanah air, baik politik maupun sisi lainnya," jelas Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Irgan Chairul Mahfiz lewat siaran pers kepada detikcom, Jumat (20/5/2011).

Menurutnya, Muktamar VIII PPP mengambil tema "Bersama PPP Membangun untuk Semua". Pembukaan muktamar dilakukan di Gedung Sabuga ITB, sementara pelaksanaan acara dikonsentrasikan di Hotel Panghegar.

Muktamar VII diikuti 1.500 peserta berikut peninjau. Peserta muktamar terdiri unsur Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah serta Cabang-cabang yang merupakan utusan dalam muktamar.

Dikatakan dia, seiring upaya revitalisasi maupun penyegaran ideologi partai, Muktamar VII juga dijadikan momentum terkait mengembalikan kejayaan PPP sebagaimana keberhasilan dalam Pemilu 1982, 1987, 1992, termasuk Pemilu 1997.

"Karena itu, PPP bertekad mengarahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Pemilu 2014, guna meraih suara pemilih yang besar dan signifikan, bahkan jauh melebihi hasil pemilu 2009 lalu," tegasnya.

Ia mengaku persiapan membesarkan PPP menghadapi Pemilu 2014 harus menjadi perhatian utama peserta muktamar.

Dalam kaitan lain, Irga juga mengatakan ajang Muktamar VII membahas kemungkinan pelaksanaan permusyawaratan partai tidak lagi berdasarkan bottom up system, yang dimulai tingkat kepengurusan bawah seperti terjadi dua periode lima tahunan ini.

"Ke depan arahnya akan dijadikan top down System atau dengan mendahulukan muktamar, kemudian disusul oleh permusyawaratan tingkatan partai ke bawah," tambah irgan.

Mengenai keperluan teknis ataupun nilai tambah pengalihan sistem bottom up ke top down, kata irgan, forum Muktamar VII memiliki kewenangan yang penuh untuk membicarakannya. Namun demikian, Irgan menandaskan mandat terhadap top down merupakan isu penting yang akan dituntaskan dalam muktamar.

Irgan menilai, sejauh ini model bottom up di PPP banyak menimbulkan ekses negatif berupa campur tangan tingkat pengurus di atasnya untuk memaksakan calon ataupun pilihan yang didukung elit partai.

Di samping itu, ciri bottom up juga berakibat tumbuhnya pragmatisme kader partai dan pengurus yang telah dihasilkan dari bawah, selanjutnya bermanuver mengejar peluang kepemimpinan pada tingkatan atas.

"Sebab, akan jadi masalah kalau seandainya ketua yang dihasilkan oleh musyarawah kecamatan lalu mengincar pimpinan cabang dan berikutnya ketua cabang mengincar wilayah sampai berlaga ke mukatamar. Hal ini membuat periode kepengurusan partai yang dipegangnya tidak pernah terselesaikan secara benar sekaligus tuntas," pungkas Irgan.

(mad/did)

Follow twitter @detikcom dan gabung komunitas detikcom di facebook


Foto Prewedding Murah DiBali - Rp 2.500.000,- Beli

Tutup

  Share to Facebook:

You are redirected to Facebook

  Share via Email:

Share via Email


loadingSending your message

Message has successfully sent


Redaksi: redaksi[at]staff.detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi Elin Ultantina di iklan[at]detiknews.com,
telepon 021-7941177 (ext.524).

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

Tiada ulasan:

Catat Komen