Rabu, 18 Mei 2011

detikcom

detikcom


KontraS: Masuk PPP Muchdi Punya Agenda Tertentu

Posted: 18 May 2011 01:23 PM PDT

Kamis, 19/05/2011 03:23 WIB
KontraS: Masuk PPP Muchdi Punya Agenda Tertentu 
Hery Winarno - detikNews

Jakarta - Masuknya Muchdi Purwoprandjono ke PPP dari Gerindra hingga kini masih menjadi tanda tanya. Mantan pejabat tinggi BIN ini dinilai memiliki agenda tertentu bergabung ke partai berlambang Kabah itu.

"Masuknya Muchdi ke PPP dengan segudang permasalahan hukum yang belum selesai patut kita sayangkan. Muchdi sepertinya memiliki agenda tertentu di PPP," ujar Koordinator KontraS, Haris Azhar saat berbincang dengan detikcom, Rabu (18/5/2011) malam.

Selain kasus hukum Munir dan penculikan aktivis, Muchdi selama ini dinilai tidak memiliki background tentang PPP atau politik dunia Islam. Keberadaan Muchdi pun diduga kuat untuk menunggangi PPP.

"Muchdi tidak memiliki background soal PPP, jadi pasti ada alasan tertentu kenapa masuk PPP. Bisa jadi PPP nantinya akan ditunggangi Muchdi demi tujuan tertentunya itu," terangnya.

Pindahnya Muchdi juga tidak mendapat reaksi yang keras dari partai asalnya, Gerindra. Apakah Gerindra atau Prabowo sengaja ingin menyusupkan Muchdi ke PPP?.

"Kita melihat memang semacam ada penyebaran ke sana, tetapi kebenarannya kita belum tahu. Biarkan masyarakat yang menilainya," imbuh Haris.

Sebelumnya, Muchdi Pr mengklaim dirinya telah terpilih menjadi Ketua DPW Papua yang baru. Namun hal ini langsung mendapat penolakan dari DPP PPP yang justru mengakui terpilihnya Bachtiar Ghaffar sebagai ketua DPW Papua.

Bahkan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menyatakan musyawarah wilayah (muswil) Papua telah terbelah dua. Suryadharma menjelaskan, dua muswil itu yakni antara Muswil yang diselenggarakan 13 cabang dan Muswil yang diselenggarakan 9 cabang. Muswil terpecah karena 13 cabang tersebut menolak ketua DPW yang lama karena dianggap banyak masalah dalam memimpin.

"Nah, yang 13 cabang ini dari sudut jumlahnya saja sudah lebih banyak, dan yang 13 cabang dipimpin langsung ketua bidang organisasi kader dan keanggotaan. Nah, DPP mengambil sikap yang sah dalam Muswil itu, yaitu Muswil yang dihadiri 13 cabang," papar menteri agama itu.

Suryadharma mengatakan, DPP memilih Muswil yang dipimpin Bachtiar Ghaffar sebagai yang sah karena pertimbangan mayoritas. Bachtiar membawahi 13 cabang, sementara Muchdi 9 cabang.

"Kalau ibaratnya ada dua pilihan, yaitu Pak Muchdi dan Pak Bachtiar. Kita timbang-timbang tuh, Pak Muchdi dan Pak Bachtiar perolehan suaranya yang besar yang mana? Yang terbesar Pak Bachtiar, sederhana itu saja," ujar Suryadharma.

(her/feb)

Follow twitter @detikcom dan gabung komunitas detikcom di facebook


Dive at Nusa Dua 250rb - Rp 250.000,- Beli

Tutup

  Share to Facebook:

You are redirected to Facebook

  Share via Email:

Share via Email


loadingSending your message

Message has successfully sent


Redaksi: redaksi[at]staff.detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi Elin Ultantina di iklan[at]detiknews.com,
telepon 021-7941177 (ext.524).

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

Ruhut: Nazaruddin Harus Taati Keputusan DK Demokrat

Posted: 18 May 2011 11:51 AM PDT

Kamis, 19/05/2011 01:51 WIB
Ruhut: Nazaruddin Harus Taati Keputusan DK Demokrat 
Hery Winarno - detikNews

Jakarta - Hingga kini Dewan Kehormatan (DK) Partai Demokrat masih memproses kasus Nazaruddin yang diduga terlibat dalam kasus suap Sesmenpora. Bila putusan DK keluar, Nazaruddin mau tidak mau harus menuruti keputusan tersebut.

"Keputusan DK tidak bisa dibantah, mau tidak mau harus dituruti semua anggota," terang juru bicara Demokrat Ruhut Poltak Sitompul saat dihubungi detikcom, Rabu (18/5/2011) malam.

Menurut Ruhut, bagi anggota Demokrat keputusan DK bersifat final tidak bisa dibanding lagi. Namun sebelum ada putusan dari DK, setiap anggota yang akan ditentukan nasibnya diberi hak untuk didengarkan keterangannya.

"DK itu untuk menilai kode etik anggota Demokrat, dan diisi oleh orang-orang yang arif dan bijaksana, jadi pasti adil," terangnya.

Mantan pengacara ini mengaku hingga saat ini belum ada keputusan mengenai nasib Nazaruddin oleh DK. Ruhut yang juga salah satu anggota Tim investigasi menyerahkan sepenuhnya kasus Nazaruddin kepada Dewan Kehormatan.

"Soal itu kita belum tahu, itu kewenangan DK. Nantilah kita tunggu saja seperti apa putusannya, tapi yang jelas apa yang disampaikan Kastorius kemarin itu tidak benar," imbuhnya.

Ketua DPP PD Kastorius Sinaga dalam pernyataannya yang diterima detikcom, Selasa (17/5) kemarin, mengatakan, dua opsi telah disiapkan oleh Dewan Kehormatan (DK) PD atas arahan Ketua Dewan Pembina untuk Nazaruddin, yaitu opsi pemecatan dan opsi pengunduran diri. Tak ada opsi lain yang disiapkan kecuali salah satu dari kedua ini.

Nazaruddin disebut-sebut terkait dugaan suap Wisma Atlet di Kemenpora. Mantan pengacara salah satu tersangka, Mindo Rosalina Manulang, yakni Kamarudin Simanjuntak, menyebut Nazaruddin adalah atasan Rosa dan terkait dalam kasus itu. Namun baik Rosa dan Nazaruddin membantah ada hubungan dan terkait kasus itu.

(her/feb)

Follow twitter @detikcom dan gabung komunitas detikcom di facebook


Dive at Nusa Dua 250rb - Rp 250.000,- Beli

Tutup

  Share to Facebook:

You are redirected to Facebook

  Share via Email:

Share via Email


loadingSending your message

Message has successfully sent


Redaksi: redaksi[at]staff.detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi Elin Ultantina di iklan[at]detiknews.com,
telepon 021-7941177 (ext.524).

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan