Rabu, 13 April 2011

Sindikasi news.okezone.com

Sindikasi news.okezone.com


PKS Minta Berunding Sebelum Teken Kontrak Koalisi

Posted: 13 Apr 2011 01:08 AM PDT

DENPASAR- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak dilakukannya negosiasi antar parpol pendukung koalisi, sebelum penandatanganan kontrak baru koalisi.

Wakil Sekjen DPP PKS, Fahri Hamzah, menilai komunikasi politik di antara parpol di Setgab Koalisi, lebih penting dilakukan sebelum berbicara soal kontrak ulang koalisi. Namun jika akhirnya harus ada kontrak baru, semestinya semua parpol diajak komunikasi.

"Sampai saat ini belum ada komunikasi, makanya harus dibuka dulu negosiasinya baru bicara kontrak politik," kata Fahri di sela-sela kunjungan Komisi III ke Kejaksaan Tinggi Bali, di Denpasar, Rabu (13/04/2011).

Dengan begitu, semua parpol tidak bisa tiba-tiba disuruh menanadatangani kontrak baru, tanpa lebih dahulu ada komunikasi dan negosiasi. "Kalau seperti itu, ujug-ujug disuruh teken, jelas tidak benar," ucap mantan aktivis KAMMI tersebut.

Sebelumnya, Sekretaris Sekertariat Gabungan Syarif Hasan, mengatakan revisi kontrak koalisi telah disiapkan yang merupakan hasil evaluasi terhadap partai pendukung koalisi. Revisi kontrak dimaksud untuk memperkuat koalisi bukan hanya di tingkat eksekutif namun juga di parlemen.

Meski usulan revisi kontrak koalisi telah digulirkan Partai Demokrat, namun menurut Fahri, sejatinya tidak diperlukan. Hal itu diperkuat dengan pernyataan SBY yang telah menekankan, jika kontrak baru itu tidak diperlukan.

Fahri mempertanyakan logika yang dibangun terkait usulan kontrak baru itu yang dinilai janggal. Pasalnya, partai politik pendukung koalisi, sama sekali tidak diberi ruang untuk melakukan negosiasi.

"Saya kira tidak perlulah ada kontrak baru koalisi," tukasnya.
(ugo)

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

Ratusan Napi Berkemah 4 Hari di Cibubur

Posted: 13 Apr 2011 01:07 AM PDT

JAKARTA - Ratusan narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) se-Jawa dan Bali, mengikuti kegiatan kepramukaan (Raimuna) di Bumi Perkemahan, Cibubur, Jakarta Timur.

Kegiatan yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta ini diikuti oleh 250 peserta yang terdiri dari 170 narapida dan sisanya adalah siswa-siswa dari beberapa sekolah serta masyarakat umum.

"Raimuna ini untuk menunjukan hasil pembinaan pemasyarakatan di Lapas. Agar warga warga binaan (napi) bisa cepat menyesuaikan dalam pergaulan dengan masyarakat," kata Kasub Humas dan Laporan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Arif Dwi, di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, Rabu (13/4/2011).

Arif menjelaskan, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya ada napi yang kabur saat kegiatan, pihaknya sudah memasang garis polisi di setiap tenda tempat para napi ini menginap.

Selain itu, kata dia, di setiap tenda ditempatkan 10 orang polisi khusus kemasyarakatan (Polsuska). "Di seluruh arah mata angin juga sudah ditempatkan pos pengamanan," imbuhnya.

Kegiatan perkemahan ini digelar mulai Senin 11 April lalu dan akan Kamis 14 April besok.  

(ded)

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan