Sindikasi news.okezone.com

---

DPRD DKI Siapkan Perda BUMD Transjakarta Posted: 12 Apr 2011 01:06 AM PDT JAKARTA– DPRD DKI Jakarta akan menyiapkan rancangan peraturan daerah (Raperda) yang mengatur perpindahan status dari Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). "Akhir tahun atau pertengahan tahun ini, Raperda sudah kami persiapkan," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (12/4/2011). Menurut pria yang akrab dipanggil Bang Sani ini, perubahan status tersebut juga mengubah semua manajemen dari Transjakarta. Saat ini Transjakarta masih dibawah Pemprov DKI yang dikendalikan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. "Bukan hanya status saja dai BLU menjadi BUMD, tapi juga termasuk pengelolaannya yaitu standar pelayan minimum dan masalah keuangannya," ujarnya. Dia berharap ke depannya Transjakarta lebih profesional lagi dalam pengelolaannya. Bang Sani membandingkan busway yang beroperasional di Guangzou (RRC) dengan di Jakarta. Saat ini menurutnya, pelayanan bus Transjakarta belum dikelola dengan baik, sehingga pelayanan kepada masyarakat belum optimal. "Kalau di Guangzou baru diresmikan tahun lalu dan  sudah mempunyai penumpang yang banyak, sedangkan kita belum," ujarnya. Menurutnya, Transjakarta sudah berdiri sejak tahun 2004 dan menargetkan lebih dari 2 juta penumpang per hari.  Dia juga mengakui permasalahan yang dihadapi bukan saja jumlah bus Transjakarta yang minim, tetapi karena manajemen BLU Transjakarta yang belum maksimal dalam pengelolaan dan manajemennya. "Nantinya ketika menjadi BUMD, jumlah penumpang harus lebih banyak. Untuk itu, ditargetkan bisa lebih mencapai hingga 2 juta penumpang setiap harinya. Target kita nantinya, 1 sampai 2 juta penumpang per hari," pungkasnya. (ram) Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

Ical Jadi Wakil Ketua, Pemimpin Rapat Digilir Ketum Parpol Posted: 12 Apr 2011 01:02 AM PDT JAKARTA – Format kepemimpinan dalam Sekretariat Gabungan Partai Politik Pendukung Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono diubah. Perubahan ini merupakan bagian dari evaluasi koalisi yang dilakukan sendiri oleh Presiden. Dia kemudian meminta persetujuan pimpinan partai politik mitra koalisinya.   Sekretaris Setgab Syarifuddin Hasan mengatakan, dengan perubahan ini Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang sebelumnya menjabat ketua harian Setgab akan menjabat sebagai wakil ketua. Sementara posisi ketua diduduki oleh Presiden Yudhoyono. Hal ini diputuskan agar komunikasi antara Aburizal dengan Presiden berjalan lebih efektif.   Adapun yang diubah hanya mekanisme rapat yang pimpinannya akan digilir masing-masing ketua umum partai politik anggota koalisi yaitu Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera.   "Bukan ketua harian yang digilir, tapi pemimpin rapat. Biar kontribusi masing-masing ketua umum keterlibatannya lebih tinggi," ujar Syarif sesaat sebelum mengikuti rapat kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/4/2011).   Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah itu menambahkan, perubahan format koalisi telah disetujui oleh semua anggota kecuali Partai Keadilan Sejahtera. Namun, Syarif yakin PKS juga akan menyetujuinya segera.   "Dalam satu-dua hari ini mudah-mudahan," katanya seraya menambahkan PKS tidak mengajukan persyaratan khusus sejauh ini.   Selain format kepemimpinan, Syarif juga menyampaikan satu poin penting dari perubahan kontrak koalisi yakni penegasan bahwa koalisi bukan hanya di eksekutif tetapi juga di parlemen. Komitmen terhadap kesepakatan tersebut juga akan dievaluasi secara berkelanjutan.   "Pasti ada sanksi. Sanksi itu domainnya Ketua Setgab," ujarnya. (hri) Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

You are subscribed to email updates from Sindikasi news.okezone.com To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610